Analisis Diskursus Peran Perhutanan Sosial dalam Pembangunan Hutan yang Berkelanjutan

Abstract

Perhutanan sosial (PS) merupakan revolusi kebijakan pemerintah dalam memberikan akses legal bagi masyarakat untuk memanfaatkan sumber daya. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peran dan persepsi media terhadap pelaksanaan program PS, dampak dari program PS, dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat keberhasilan pelaksanaan program. Melalui metode analisis isi terhadap media ilmiah dan media massa, penulis menemukan sebesar 308 pernyataan dalam 82 publikasi di media ilmiah (375,61%) dan 41 pernyataan dalam 32 artikel media massa (128,12%). Media ilmiah paling banyak membahas implementasi PS dalam hutan kemasyarakatan (47,44%) dibandingan dengan media massa yang paling banyak memberitakan tentang hutan adat (31,43%). Dari seluruh pernyataan dalam media yang dianalisis, penulis menemukan bahwa diskursus PS dalam media berorientasi positif, sedangkan persepsi stakeholder dalam kegiatan PS didominasi dengan valensi yang ambivalen. Penelitian ini juga mengetahui kaitan tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB) dengan implementasi PS, yaitu program ini dianggap paling relevan dengan capaian TPB 1, TPB 8, TPB 15, dan TPB 17 menurut persepsi media dan stakeholder. Wacana dalam media ilmiah dan menurut persepsi stakeholder mengarah pada sikap publik yang dinilai sebagai dampak paling penting dalam pelaksanaan PS. Sementara media massa menilai bahwa dampak PS paling memengaruhi kualitas kehidupan masyarakat non ekonomi. Aspek sosial menjadi isu keberlanjutan yang paling banyak menarik perhatian media dan stakeholder sedangkan aspek ekologi yang paling sedikit dibicarakan oleh para aktor pembicara dalam diskursus. Aktor pembicara yang paling banyak ditemukan dalam media ilmiah adalah saintis sebanyak 231 aktor dan 77 aktor non saintis. Penulis menemukan sebanyak 41 aktor pembicara non saintis dan tidak ditemukan aktor pembicara saintis di dalam wacana PS di media massa. Penulis mengumpulkan sebanyak 6 faktor keberhasilan dan keberlanjutan PS, yaitu aksesibilitas, kapasitas berjejaring, kapasitas teknis, karakteristik petani, kontribusi kepada pemerintah, pendapatan masyarakat, dan PS sebagai program prioritas pemerintah. Diskursus dalam media menunjukkan bahwa aksesibilitas dan kapasitas masyarakat menjadi faktor yang paling memengaruhi keberhasilan dan keberlanjutan PS. Sementara stakeholder menekankan pentingnya pendapatan masyarakat dalam keberhasilan dan keberlanjutan PS. Hasil ini relevan dengan narasi media mengenai pelaksanaan PS dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ke-8, yaitu pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi. Stakeholder berpandangan bahwa peluang pendapatan yang menjanjikan mendorong masyarakat untuk mengelola lahan dan sumber daya hutan. Berkaitan dengan faktor pendukung pelaksanaan PS, penulis menemukan bahwa sumberdaya menjadi faktor paling penting dalam mendukung PS menurut persepsi media ilmiah dan stakeholder. Sedangkan media massa menilai bahwa faktor disposisi yang paling mendukung pelaksanaan PS. Dalam halnya faktor penghambat pelaksanaan PS, narasi dalam media ilmiah menunjukan sumberdaya menjadi faktor penghambat terbesar pelaksanaan PS (12,36%). Media massa menilai kapasitas masyarakat yang rendah sebagai penghambat utama pelaksanaan PS (16,67%) dan persepsi stakeholder menunjukkan bahwa penghambat PS disebabkan tidak adanya pendampingan (13,14%). Identifikasi pemangku kepentingan dari hasil wawancara menemukan sebanyak 16 aktor yang terlibat dalam pelaksanaan PS. Kelompok subjek terdiri dari petani mitra, asosiasi pengusaha/pengelola kehutanan, dan organisasi non pemerintah. Kelompok key players terdiri dari unsur pemerintah. Sementara kelompok crowds terdiri dari akademisi, media, dan LMDH serta kelompok context setters terdiri dari instansi Bappeda.