Model Pengelolaan Berkelanjutan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong di Kota Depok, Jawa Barat

Abstract

Situ Rawa Kalong ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Pariwisata Alam Perkotaan Tapos Cimanggis berdasarkan Rencana Induk Kepariwisataan Kota Depok tahun 2017-2025 dan Rencana Strategis DSDA Jawa Barat tahun 20182023. Sumber daya air Situ Rawa Kalong di Kota Depok memainkan peran penting dalam mencegah banjir serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitar. Penelitian ini mempunyai tujuan utama yaitu membangun formulasi model pengelolaan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong di Kota Depok, Jawa Barat. Untuk mencapai tujuan utama ada beberapa tujuan antara yaitu pertama, menganalisis kondisi eksisting Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong berdasarkan dimensi biofisik lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan. Kedua, menganalisis status keberlanjutan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong. Ketiga, merumuskan strategi dan prioritas strategi pengelolaan berkelanjutan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong. Keempat, menyusun model pengelolaan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong. Adapun novelty dari penelitian pada penajaman strategi pengelolaan yang berkelanjutan pada Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong Depok berdasarkan pada faktor-faktor pengungkit dalam dimensi lingkungan, ekonomi, sosial budaya, dan kelembagaan; serta terbangunnya formulasi model pengelolaan berkelanjutan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong Depok menggunakan sistem dinamik, berdasarkan multikriteria yang mengintegrasikan dimensi lingkungan biofisik, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan, serta penguatan kelembagaan dalam model pengelolaan yang berkelanjutan. Tujuan pertama yaitu menganalisis kondisi eksisting Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif dan penilaian deskripsi kondisi eksisting kawasan. Untuk melakukan survei lapangan, dilakukan pengukuran, pemetaan ArcGIS, skoring, dan dokumentasi. Sebelum revitalisasi dilakukan pada tahun 2019, lokasi ini dalam kondisi tercemar. Upaya revitalisasi meningkatkan kualitas air (Kategori B) untuk wisata non kontak, dan penambahan sarana prasarana. Namun demikian, kurangnya perencanaan yang matang dan kolaborasi antara pemangku kepentingan, pengelolaan berkelanjutan masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang optimal. Penataan wilayah belum sepenuhnya berfokus pada keberlanjutan, tetapi revitalisasi sudah mencakup pembangunan infrastruktur seperti taman, pedestrian, dan fasilitas umum lainnya. Situ masih menghadapi masalah kualitas air, penurunan tutupan lahan hijau, dan tekanan pembangunan di luar wilayahnya dari segi biofisik. Secara ekonomi, ada potensi penerimaan pajak yang besar, tetapi retribusi masih rendah. Sosial budaya Betawi pinggiran (ora), Jawa dan Sunda telah menjadi identitas lokal, tetapi konflik antara kepentingan dan kesadaran konservasi masih menjadi masalah. Organisasi pengelolaan dan pembangunan tenaga kerja pariwisata masih lemah, demikian juga partisipasi masyarakat belum optimal. Tujuan kedua, menganalisis status keberlanjutan menggunakan metode Multidimensional Scaling dengan software Rapfish R. Hasil analisis menyatakan status keberlanjutan dimensi kelembagaan dan sosial budaya kurang berkelanjutan, tetapi cenderung membaik. Indeks rata-rata keberlanjutan dimensi kelembagaan dan sosial budaya adalah 34,13% dan 43,78%. Dimensi lingkungan menghasilkan status cukup berkelanjutan dan cenderung membaik dengan indeks keberlanjutan rata-rata 60,08%. Dimensi ekonomi menghasilkan status cukup berkelanjutan dan cenderung menurun dengan indeks keberlanjutan rata-rata 61,17%. Penguatan organisasi pengelola, dampak sosial, daya dukung lingkungan, dan penerimaan retribusi adalah komponen penting keberlanjutan berdasarkan analisis leverage. Tujuan ketiga adalah menyusun strategi dan prioritas strategi pengelolaan berkelanjutan Situ Rawa Kalong, menggunakan metode force field analysis dan analytical hierarchy process. Force field analysis merupakan metode yang digunakan dalam analisis faktor pendorong dan penghambat. Faktor pendorong utama dimensi lingkungan adalah daya dukung kawasan, topografi landai, sarana prasarana layak (meski sudah melebihi batas 10%). Faktor penghambat utama dimensi lingkungan adalah kualitas air masih tercemar berat hingga sedang, penggunaan lahan kurang mendukung, keanekaragaman hayati menurun. Faktor pendorong utama dimensi ekonomi penerimaan pajak yang cukup tinggi sebagai sumber investasi, daya beli masyarakat dalam kategori sedang, potensi peningkatan retribusi untuk pemeliharaan kawasan, potensi peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha. Faktor penghambat utama dimensi ekonomi pendapatan masyarakat dalam kategori rendah-sedang, diversitas mata pencaharian yang berhubungan dengan pariwisata masih kurang. Faktor pendorong utama dimensi sosial budaya yaitu potensi SDM untuk peningkatan kesadaran konservasi dan pariwisata, identitas lokal kawasan sebagai daya tarik wisata. Faktor penghambat utama dimensi sosial adalah konflik sosial yang menurunkan kerja sama dan partisipasi masyarakat, kesadaran dan aktivitas konservasi masyarakat yang masih rendah. Faktor pendorong utama dimensi kelembagaan yaitu potensi organisasi pengelola sudah ada (Pokdarwis), kerja sama sudah ada tapi belum terprogram, potensi partisipasi masyarakat yang bisa ditingkatkan. Faktor penghambat utama dimensi kelembagaan terdiri dari belum adanya regulasi/kebijakan yang menetapkan organisasi pengelola secara resmi, pembangunan SDM pariwisata masih sangat kurang. Secara umum, nilai faktor pendorong lebih besar dari faktor penghambatnya, sehingga pengelolaan berkelanjutan potensial dilakukan. Hasil analisis leverage sebagai faktor kunci, faktor pendorong dan penghambat hasil analisis FFA dalam dimensi lingkungan, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan menjadi dasar dalam menentukan prioritas strategi. Prioritas strategi dengan menggunakan metode Analytical Hierarchy Process, menitikberatkan pada memberikan kekuatan hukum terhadap terbentuknya organisasi pengelola dan pelaksanaannya (bobot 0,449); menjalin sinergitas antar dimensi untuk menjamin keberlanjutan pengelolaan Situ Rawa Kalong sebagai kawasan wisata (bobot 0,30); meningkatkan dukungan pemerintah dan stakeholder dalam pengelolaan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong (bobot 0,15); meningkatkan kolaborasi masyarakat dalam pengelolaan Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong untuk mengurangi konflik kepentingan (bobot 0,09). Tujuan keempat menyusun formulasi model pengelolaan berkelanjutan dan penguatan kelembagaan Situ Rawa Kalong Depok. Untuk mengelola Kawasan Wisata Situ Rawa Kalong, pendekatan sistem untuk mengidentifikasi komponen penting yang memengaruhi keberlanjutan wilayah dengan memberikan gambaran yang lengkap. Faktor organisasi pengelola sangat penting untuk menentukan kebijakan pengelolaan berkelanjutan, seperti yang ditunjukkan hasil analisis System Dynamics. Skenario pengelolaan berkelanjutan yang diambil berskala moderat menyesuaikan dengan potensi dan kendala yang ada di Situ Rawa Kalong. Berdasarkan skenario moderat faktor kunci, ditunjukkan peningkatan signifikan pada beberapa aspek antara kondisi dasar dan skenario moderat, seperti organisasi pengelola yang bertambah dari 0,13 menjadi 0,57; partisipasi masyarakat dari 0,25 menjadi 0,60; dampak sosial dikurangi dari 0,56 menjadi 0,18; pendidikan dari 0,41 menjadi 0,60; penerimaan retribusi yang meningkat dari 0 menjadi 5.765 rupiah; serta daya dukung yang meningkat dari 284.510 menjadi 1.236.057 orang per tahun. Kualitas air diskenariokan membaik dari nilai -27 menjadi -15, menunjukkan perbaikan kondisi lingkungan. Analisis ISM (Interpretative Structural Modeling) digunakan untuk membangun model struktur kelembagaan Situ Rawa Kalong. Hasil analisis struktur kelembagaan menempatkan tiga aktor utama yaitu Direktorat Sumber Daya Air (DSDA) Jawa Barat sebagai pengelola utama; BBWSCC (Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane) sebagai pengontrol dan pencipta standar pengelolaan sumber daya air; masyarakat memberikan masukan dan ide sesuai kebutuhan lokal. Salah satu tanggung jawab DSDA Jabar adalah menyusun organisasi pengelola yang diketuai oleh DSDA sendiri. Organisasi pengelola ini termasuk DLHK Kota Depok (yang bertanggung jawab atas pelestarian wilayah), Pokdarwis Kelurahan Curug (yang bertanggung jawab atas pemanfaatan wisata), perguruan tinggi (yang bertanggung jawab atas peningkatan kapasitas masyarakat), DISPORYATA, sektor bisnis, dan media (yang bertanggung jawab atas promosi dan pengembangan ekonomi wisata). Keberhasilan pengelolaan kawasan wisata sangat bergantung pada kerja sama yang kuat antara seluruh pihak yang terlibat. Struktur kelembagaan yang jelas dan terstruktur memungkinkan pengawasan yang baik, partisipasi masyarakat yang optimal, dan pembagian tugas yang efisien. Oleh karena itu, pengelolaan Situ Rawa Kalong dapat berjalan secara berkelanjutan dan menguntungkan masyarakat sekitar.