Kelembagaan Sumber Daya Bersama di Bawah Rezim Perhutanan Sosial di Kecamatan Kahayan Hilir, Indonesia

Abstract

Perhutanan Sosial adalah paradigma pengelolaan sumber daya hutan atau kehutanan baru. Dalam perkembangannya selama kurang lebih 40 tahun di Dunia, konsep kehutanan partisipatif ini masih berupa konsep dan praktik pemberdayaan masyarakat di dalam dan sekitar hutan. Perhutanan Sosial yang tumbuh dan berkembang secara alamiah, yang selaras dengan perkembangan masyarakat kurang mendapat tempat dalam lapangan perubahan sosial yang lebih maju dan progresif.Di Indonesia setelah Perhutanan Sosial menjadi program nasional, dalam 9 tahun belakangan ini Perhutanan Sosial cenderung lebih mundur dibanding tahun- tahun sebelumnya. Dengan pendekatan perspektif sosiologis, penelitian dengan lingkup kajian kelembagaan ini menguji dan membandingkan akibat-akibat dari pelaksanaan Hutan Desa di wilayah adat di Kecamatan Kahayan Hilir, di Indonesia. Aspek-askpek kelembagaan yang menjadi sorotan dari kasus Hutan Desa di wilayah adat ini adalah aspek hak dan system penguasaan, pemanfaatan dan pengelolaan, serta menganalisis proses pendefinisian teknis Perhutanan Sosial berdasarkan pengalaman empiris pelakunya, terutama dari proses relasi-relasi antarpelaku Perhutanan Sosial formal dan non-formal dan relasi-relasi dampak pelaksanaan Perhutanan Sosial formal bagi keberadaan dan keberlanjutan praktik Perhutanan Sosial non-formal. Terdapat kesenjangan antara Perhutanan Sosial sebagai sebuah konsep dan praktik di Indonesia. Penelitian kualitatif ini menggunakan Grounded Theory yang menganalisis praktik-praktik Hutan Ulayat dalam rezim Perhutanan Sosial. Penelitian ini menemukan bahwa praktik kelembagaan Hutan Ulayat masih berbasis pada aturan-aturan masyarakat setempat atau adat. Implementasi Hutan Desa di Kecamatan Kahayan Hilir, Kabupaten Pulang, Provinsi Kalimantan Tengah merupakan strategi bagi masyarakat adat untuk memformalkan Hutan Ulayat mereka. Hal ini memiliki konsekuensi praktis berupa asimilasi (dualitas) hukum dan pertentangan (dualisme) aturan. Konsep dan praktik dualitas ini kemudian membentuk definisi empiris dari Perhutanan Sosial dari bawah (lapangan). Perhutanan Sosial adalah konsep pengelolaan hutan lestari yang perlu menempatkan masyarakat sebagai pusat perubahan dan komunitas yang mengelola sumber daya hutan dengan kekuatan, pengetahuan, dan kearifan mereka secara mandiri.

Social Forestry represents a new paradigm in forest resource management. Over its approximately 40 years of development worldwide, this participatory forestry concept has largely remained a theoretical framework and a practice focused on empowering communities within and around forests. Despite growing naturally in harmony with community development, Social Forestry has received limited recognition in more advanced fields of social change. In Indonesia, since becoming a national program, Social Forestry has shown a declining trend over the past nine years compared to previous periods. This institutional study adopts a sociological perspective to examine and compare the impacts of Village Forest implementation in customary areas within Kahayan Hilir District, Indonesia. The analysis highlights key institutional aspects, including rights and control systems, utilization and management, while also exploring the technical definition of Social Forestry based on empirical experiences of stakeholders. Special attention is given to the dynamics between formal and non-formal Social Forestry actors, as well as the effects of formal Social Forestry implementation on the sustainability of non- formal practices. A significant gap exists between Social Forestry as a concept and its practical application in Indonesia. This qualitative research employs grounded theory to analyze customary forest practices within the Social Forestry framework. Findings reveal that customary forest institutions continue to operate based on local community rules. In Kahayan Hilir, Central Kalimantan Province, the Village Forest initiative serves as a strategy for indigenous communities to formalize their customary forests. However, this has led to practical challenges, including legal duality and conflicting regulations. This duality between concept and practice ultimately shapes the empirical definition of Social Forestry "from below" (i.e., field-level implementation). As a sustainable forest management model, Social Forestry must place communities at the center of change—empowering them to independently manage forest resources through their dynamic strengths, knowledge, and wisdom.