Peran Perantara dalam Pembayaran Jasa Lingkungan di Sub DAS Pusur

Abstract

Ekosistem sungai memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan manusia. Namun, ekosistem sungai terancam rusak akibat aktivitas manusia yang berlebihan. Untuk mengatasi hal tersebut, skema Pembayaran Jasa Lingkungan (PJL) menjadi salah satu instrumen konservasi untuk mendukung keberlanjutan ekosistem daerah aliran sungai (DAS). Hal ini diperkuat oleh PERMEN LH No 2 Tahun 2025 tentang Pengembangan Sistem PJLH. Penelitian ini fokus pada peran pihak perantara (intermediaries) dalam skema PJL di Sub DAS Pusur Jawa Tengah. Program PJL ini bertujuan memberikan insentif kepada masyarakat di hulu untuk melaksanakan konservasi dan pengelolaan lahan berkelanjutan. Selain itu, PJL juga dapat menjamin keberlanjutan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas. Implementasi PJL tersebut memerlukan pemahaman mengenai peran ideal perantara yang menjadi penghubung antara pembeli dan penjual jasa ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran perantara saat ini, menganalisis peran idealnya, dan mengestimasi kebutuhan dana operasional yang diperlukan untuk menjalankan peran tersebut secara ideal. Metode yang digunakan yaitu analisis deskriptif kualitatif, in-depth comparative analysis, dan analisis finansial. Hasil dari penelitian ini diharapkan agar PJL di Sub DAS Pusur dapat berjalan optimal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran perantara saat ini sudah melakukan keempat fungsi utamanya, yaitu melakukan pertukaran informasi, perancangan program PJL, membangun jejaring dan mediasi antar aktor, serta pelaksanaan fungsi administratif dan koordinatif. Perantara juga sudah berperan dengan baik sesuai dengan indikator peran ideal. Selain itu, biaya operasional yang dibutuhkan perantara untuk menjalankan perannya secara ideal adalah Rp71.720.000 per tahun untuk lahan seluas 2,5 ha.

River ecosystems play an important role in supporting human life. However, river ecosystems are threatened with damage due to excessive human activities. To overcome this, the Environmental Service Payment (PES) scheme is one of the conservation instruments to support the sustainability of river basin ecosystems. This is reinforced by PERMEN LH No. 2 of 2025 concerning the Development of the PES System. This study focuses on the role of intermediaries within the PES scheme in the Pusur River Sub-Watershed, Central Java. The PES program aims to provide incentives to upstream communities to implement conservation and sustainable land management. In addition, PES can also ensure the sustainability of natural resources, allowing them to be utilized by the wider community. The implementation of PES requires an understanding of the ideal role of intermediaries who act as a link between buyers and sellers of ecosystem services. This study aims to identify the current role of intermediaries, analyze their ideal role, and estimate the operational funding needed to carry out this role ideally. The methods used are qualitative descriptive analysis, in-depth comparative analysis, and financial analysis. The results of the study indicate that the role of the intermediary has currently carried out its four main functions, namely exchanging information, designing PJL programs, building networks and mediating between actors, and implementing administrative and coordinating functions. The intermediary has also played a good role in accordance with the ideal role indicators. In addition, the operational costs required by the intermediary to carry out its role ideally amount to IDR 71.720.000 per year for a land area of 2,5 ha.