Pengembangan Wilayah Berbasis Usaha Peternakan Sapi Potong Pada Kawasan Perkebunan Kelapa Sawit di Kabupaten Ketapang

Abstract

Kabupaten Ketapang merupakan wilayah dengan populasi sapi potong tertinggi di Kalimantan Barat, namun mengalami defisit produksi daging sapi sebesar lebih dari 600.000 kg per tahun. Peningkatan jumlah penduduk setiap tahun turut mendorong lonjakan permintaan konsumsi daging sapi potong, sehingga perlu diikuti dengan strategi peningkatan produktivitas ternak sapi potong. Ketidakseimbangan ini diperparah oleh penurunan populasi ternak dan belum optimalnya pemanfaatan potensi lahan perkebunan kelapa sawit sebagai basis pengembangan peternakan. Di sisi lain, luasnya area perkebunan sawit yang mencapai kurang lebih 600 ribu hektare membuka peluang besar untuk integrasi pertanian terpadu yaitu sistem tanaman dan ternak yang dinilai lebih efisien dan berkelanjutan. Selain itu, penerapan sistem pertanian terpadu tersebut secara tidak langsung juga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Namun, untuk melaksanakan sistem pertanian terpadu tersebut diperlukan perencanaan yang tepat agar tidak menimbulkan tekanan terhadap penggunaan dan pemanfaatan lahan. Salah satunya yaitu menerapkan konsep pengembangan wilayah karena berkaitan erat dengan pertumbuhan ekonomi daerah terutama dalam mengatur penggunaan dan pemanfaatan lahan. Pengembangan wilayah merupakan proses analisis komprehensif untuk mengetahui karakteristik suatu daerah berdasarkan aspek pemanfaatan sumber daya lokal, aspek ekonomi dan aspek lokasi/spasial. Oleh karena itu penelitian ini dilakukan dengan tujuan utamanya adalah menyusun strategi pengembangan wilayah berbasis usaha peternakan sapi potong pada kawasan perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Ketapang. Guna mencapai tujuan utama tersebut maka dilakukan analisis kepadatan ternak pada kawasan perkebunan kelapa sawit, analisis kesesuian lahan untuk perternakan sapi potong pada kawasan perkebunan kelapa sawit, analisis daya dukung lahan perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan hijuan pakan ternak serta analisis kelayakan usaha pertanian terpadu dengan sistem intergasi tanaman dan ternak, dan analisis karakteristik wilayah berdasarkan sumber daya peternakan sapi potong dan perkebunan yang ada di Kabupaten Ketapang. Penelitian telah dilaksanakan pada Oktober 2024 hingga April 2025 menggunakan pendekatan multi-metode. Tahapan analisis meliputi pemetaan distribusi ternak dengan metode dasimetrik biner berbasis klasifikasi dengan Object Based Image Analysis (OBIA), evaluasi kesesuaian lahan peternakan sapi potong pada kawasan perkebunan kelapa sawit dengan menggunakan pendekatan Multi Criteria Decision Making (MCDM), penilaian daya dukung kawasan perkebunan kelapa sawit untuk menyediakan hijauan pakan dan limbah sawit serta analisis kelayakan usaha finansial dengan mengihitung total pendapatan, B/C (Benefit/Cost) rasio dan ROI (Return of Invesment), analisis klasterisasi wilayah berdasarkan karakteristik sumber daya peternakan sapi potong dan perkebunan kelapa sawit dengan metode analisis klaster hirarki, serta menyusun strategi dengan pendekatan AHP–SWOT. Data yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari kuisoner wawancara dengan responden dan data sekuder yang diperoleh dari institusi terkait. Selain itu data sekunder diperoleh dari sumber pustaka seperti karya tulis ilmiah, buku dan juga perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Keterbaruan utama dari penelitian ini terletak pada penerapan pemetaan dasimetrik biner dalam lanskap perkebunan kelapa sawit sebuah pendekatan yang belum banyak digunakan dalam riset integrasi tanaman-ternak. Metode ini menghasilkan estimasi distribusi spasial ternak yang lebih presisi, sehingga mendukung perencanaan berbasis data secara lebih akurat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepadatan populasi ternak sapi potong yang berada di dalam kawasan perkebunan kelapa sawit dengan kepadatan rata-rata dua ekor per 900 m². Sebanyak 82,42% lahan kelapa sawit aktual berada pada kelas kategori sesuai S1 (sangat sesuai) dan S2 (sesuai) untuk pengembangan usaha integrasi sawit-sapi, dan daya dukung biomassa dari perkebunan kelapa sawit dapat mendukung 2,27 satuan ternak ternak sapi potong per hektar. Analisis finansial membuktikan bahwa sistem integratif lebih unggul dengan rasio Benefit/Cost (B/C) sebesar 1,28 dan Return on Investment (ROI) sebesar 27,58%. Strategi pengembangan yang dihasilkan berada pada kuadran Strength–Threat (ST) dengan pendekatan diversifikasi yang menekankan pemanfaatan kekuatan internal seperti ketersedian lahan, ketersediaan biomassa, dan populasi ternak untuk mengantisipasi ancaman eksternal, seperti konflik tata ruang dan fluktuasi pasar. Implikasi dari temuan ini memberikan dasar kuat bagi pemerintah daerah dan pelaku usaha untuk mengimplementasikan integrasi sawit-sapi sebagai model pengembangan wilayah berbasis sistem integrasi sawit-sapi. Implementasi dapat diarahkan pada zonasi pengembangan wilayah sesuai klaster karakteristik wilayah di Kabupaten Ketapang penyusunan regulasi insentif bagi integrator sawit-sapi serta penguatan sistem penggemukan dan rantai pasok ternak. Penelitian ini membuka ruang pengembangan lebih lanjut terutama pada aspek ekologi jangka panjang dari integrasi sawit-sapi, efisiensi penggunaan air dan energi, serta dampak sosial terhadap kesejahteraan petani dan peternak. Pengembangan sistem monitoring berbasis citra satelit resolusi tinggi untuk manajemen spasial peternakan juga direkomendasikan sebagai tindak lanjut penguatan sistem ini menuju pertanian presisi dan berkelanjutan.

Ketapang Regency is the region with the highest population of beef cattle in West Kalimantan; however, it suffers from a beef production deficit of over 600,000 kilograms per year. The increasing population annually drives higher demand for beef consumption, which necessitates strategic improvements in beef cattle productivity. This imbalance is exacerbated by declining livestock populations and the suboptimal utilization of oil palm plantation areas as a basis for livestock development. On the other hand, the vast oil palm plantation area reaching approximately 600.000 hectares offers significant potential for integrated farming systems that combine crops and livestock, considered more efficient and sustainable. The implementation of such integrated systems also has the potential to stimulate regional economic growth. However, successful implementation requires careful planning to avoid pressure on land use and allocation. One key approach is the application of regional development planning, which plays a central role in guiding spatial and economic development. Regional development is a comprehensive analytical process aimed at understanding an area’s characteristics based on the utilization of local resources, economic factors, and spatial aspects. Therefore, the main objective of this study is to formulate a regional development strategy based on beef cattle farming within oil palm plantation areas in Ketapang Regency. To achieve this objective, the study includes: analysis of livestock density within oil palm plantations; land suitability assessment for beef cattle farming in oil palm plantation areas; evaluation of land carrying capacity in terms of forage availability from oil palm plantations; financial feasibility analysis of integrated crop-livestock farming systems; and regional characterization analysis based on existing livestock and plantation resources in Ketapang Regency. The study was conducted from October 2024 to April 2025 using a multi-method approach. Analytical stages included mapping livestock distribution using binary dasymetric mapping with an Object Based Image Analysis (OBIA) based segmentation method; land suitability evaluation using Multi Criteria Decision Making (MCDM); carrying capacity assessment of oil palm plantations for forage and waste utilization; financial feasibility analysis through calculation of total revenue, Benefit/Cost (B/C) ratio, and Return on Investment (ROI); regional clustering analysis based on livestock and plantation resource characteristics using hierarchical clustering; and strategic formulation through the AHP-SWOT approach. Primary data were collected through interviews and questionnaires, while secondary data were obtained from relevant institutions and literature, including scientific papers, books, and national regulations. The novelty of this research lies in the application of binary dasymetric mapping within oil palm plantation landscapes an approach rarely applied in crop-livestock integration studies. This method enables a more accurate spatial estimation of livestock distribution, thus enhancing data driven planning accuracy. The findings indicate that the average livestock density within oil palm plantation areas is two cattle per 900 m². A total of 82.42% of the actual oil palm land is in the class category according to very suitable (S1) and suitable (S2) for the development of palm oil and cattle integration business, and the biomass from oil palm plantations can support approximately 2,27 animal units per hectare. Financial analysis confirmed the superiority of the integrated system, with a Benefit-Cost Ratio (B/C) of 1,28 and a Return on Investment (ROI) of 27,58%. The resulting development strategy falls within the Strength Threat (ST) quadrant, employing a diversification approach that leverages internal strengths such as land availability, biomass resources, and existing livestock populations to counter external threats like spatial planning conflicts and market fluctuations. These findings provide a robust foundation for local governments and stakeholders to implement palm cattle integration as a regional development model based on palm oil-cattle integration. Implementation should focus on zonation of development areas according to regional cluster characteristics, formulation of incentive-based regulations for palm cattle integrators, and strengthening of feedlot systems and livestock supply chains. This study opens avenues for further exploration, particularly regarding the long-term ecological impacts of palm cattle integration, resource use efficiency (water and energy), and the social implications on the welfare of farmers and livestock producers. The development of high-resolution satellite imagery-based monitoring systems is also recommended to support spatial livestock management towards precision and sustainable agriculture.