Dampak Kewajiban Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai Terhadap Kemacetan dan Emisi.

Abstract

Kemacetan dan emisi adalah permasalahan klasik yang dialami Provinsi DKI Jakarta selama lebih dari dua dekade terakhir. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebenarnya telah berupaya melakukan pengendalian lalu lintas melalui berbagai bentuk peraturan daerah dan masih terus menyempurnakannya hingga saat ini. Kebijakan ini bertujuan untuk memitigasi dampak negatif di sektor transportasi, seperti ketergantungan yang berlebihan pada kendaraan Internal Combustion Engine (ICE), tingkat polusi udara yang tinggi, dan kemacetan lalu lintas yang parah. Kebijakan pengendalian lalu lintas di Provinsi DKI Jakarta sudah beberapa kali mengalami pergantian. Pertama kebijakan “three in one” pada tahun 1992, namun tidak efektif karena adanya joki atau penumpang bayaran. Tahun 2016 diganti dengan kebijakan “ganjil genap”, yang mengatur penggunaan mobil plat ganjil pada tanggal ganjil dan plat genap pada tanggal genap. Tahun 2019 ruas jalan ganjil genap ditambah menjadi 25 ruas, dan memberikan pengecualian untuk Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai atau yang biasa disebut KBL BB. Pengecualian ini merupakan implementasi UU No 16 tahun 2016 tentang Paris Agreement atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Perubahan Iklim, dimana Indonesia berkomitmen untuk mengurangi emisi hingga 41% pada tahun 2030, salah satunya emisi dari sektor transportasi. Pengecualian KBL BB pada ruas jalan ganjil genap ternyata tidak memberikan hasil yang optimal. Kendaraan ICE masih tumbuh 5,9% per tahun (2017-2022), sementara KBL BB hanya tumbuh 1,7%, dan menjadikan Jakarta sebagai kota peringkat 30 termacet di dunia versi tomtom traffic index (2023). Oleh karena itu perlu dilakukan penelitian untuk mengembangkan kebijakan pengendalian lalu lintas yang lebih baik untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi emisi. Tujuan penelitian ini adalah: (1) menganalisis karakter kemacetan di ruas jalan ganjil genap wilayah Provinsi Jakarta. (2) menganalisis dampak kewajiban penggunaan KBL BB secara total pada ruas jalan ganjil genap terhadap penggunaan mobil listrik (KBL BB), penggunaan mobil konvensional (ICE), pengurangan kemacetan, dan emisi. (3) menganalisis strategi kebijakan yang optimal untuk pengendalian kemacetan. Analisis karakter kemacetan untuk menjawab tujuan pertama dilakukan melalui analisis K-Means dengan ruang lingkup 25 ruas jalan ganjil genap dengan beragam variabel yang meliputi: luas wilayah kota administratif, kecepatan rata-rata, kapasitas jalan, volume kendaraan, panjang jalan, jumlah ruas jalan, jumlah ruas jalan ganjil- genap, dan tingkat pelayanan. Variabel-variabel dimaksud diklasteriterisasi menggunakan algoritma K-Means. Hasilnya diperoleh 3 cluster yaitu: kemacetan tinggi (cluster 1), kemacetan sedang (cluster 2), dan kemacetan ringan (cluster 3). Analisis dampak kewajiban penggunaan KBL BB pada ruas jalan ganjil genap untuk menjawab tujuan kedua dianalisis menggunakan analisis sistem dinamis (software vensim). Ruang lingkup yang dianalisis meliputi: jumlah kendaraan KBL BB, kendaraan ICE, penurunan emisi, dan tingkat kemacetan. Berdasarkan analisa diperoleh hasil sebagai berikut: Kebijakan kewajiban penggunaan KBL BB yang diwajibkan pada cluster kemacetan tinggi (cluster 1) akan mendorong penurunan jumlah ICE secara signifikan pada tahun 2030 atau berada diatas 98%. Dengan diterapkannya kebijakan tersebut, jumlah ICE di cluster kemacetan tinggi yang sebelumnya berada di angka 88.911 akan menjadi sebesar 1.134 unit. Dengan kebijakan sejenis, jumlah ICE pada cluster kemacetan sedang (cluster 2), dan rendah (cluster 3) juga akan berkurang hingga sebesar 7.863 unit dan 6.886 unit dari sebelumnya sebesar 117.215 unit dan 39.837 unit atau berkurang sebesar 93,29% dan 82,71% Melalui analisa sistem dinamis juga mampu membuktikan bahwa penerapan kewajiban penggunaan KBL BB dapat menurunkan konsentrasi emisi sebesar 26,59 %/tahun hingga pada tahun 2035. Peningkatan jumlah KBL BB sebagai dampak dari kebijakan juga terbukti tidak menimbulkan kemacetan baru, karena jumlah KBL BB diperkirakan hanya 38.088 unit di tahun 2060, atau jauh di bawah kapasitas jalan maksimum yang tersedia. Analisa pilihan strategi kebijakan untuk menjawab tujuan ketiga menggunakan analisis multi kriteria (multipol). Ruang lingkup yang dianalisis meliputi: kriteria, aksi, hingga skenario. Berdasarkan analisis diperoleh hasil bahwa kebijakan pengendalian volume kendaraan memiliki kinerja terbaik terhadap dua skenario yaitu: kemacetan tinggi (cluster 1), dan kemacetan sedang (cluster 2). Kebijakan insentif menduduki kinerja peringkat kedua, dan kebijakan penyediaan infrastruktur pengisian daya memiliki kinerja peringkat ketiga dari seluruh skenario. Kebijakan pengendalian (P3) adalah kebijakan yang paling sesuai untuk pengendalian kemacetan tinggi (cluster 1) dan kemacetan sedang (cluster 2), dengan aksi prioritas diantaranya: peningkatan penggunaan transportasi umum, dan penetapan ruas jalan yang hanya boleh dilewati oleh KBL BB. Kebijakan Insentif (P1) adalah kebijakan yang sesuai untuk seluruh skenario baik dari kemacetan tinggi (cluster 1), kemacetan sedang (cluster 2), hingga kemacetan ringan (cluster 3). Sedangkan kebijakan penyediaan infrastruktur pengisian daya (P2) dapat menjadi solusi pengendalian kemacetan ringan (cluster 3).