Kajian Kebijakan Anggaran Dalam Rangka Mendukung Pembangunan Ketahanan Pangan Di Kabupaten Lampung Barat

Abstract

Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia paling utama, karena itu pemenuhan pangan merupakan bagian dari hak asasi individu. Pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat secara adil merata baik jumlah maupun mutugizinya. Dimensi pembangunan ketahanan pangan sangat luas dan bersifat lintas sektor dengan pendekatan lintas disiplin. Ketahanan pangan merupakan prasyarat dasar yang harus dimiliki oleh suatu daerah otonom. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 menjelaskan bahwa ketahanan pangan merupakan urusan wajih. Ditinjau dari kondisi wilayah, sosial, ekonominya dikaitkan dengan pembangunan ketahanan, Kabupaten Lampung Barat memiliki beban yang sangat berat karena dihadapkan keterbatasan anggaran untuk pembangunan ketahanan pangan dan sektor lain. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan anggaran pemerintah dalam pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat, dengan tujuan khusus yaitu: 1) Menganalisis APBD dari sisi penerimaan dan pengeluaran/belanja program, 2) Menetapkan ruang lingkup program dan kegiatan dalam rangka pembangunan ketahanan pangan, 3) Menganalisis besaran alokasi anggaran pemerintah dalam mendukung pembangunan ketahanan pangan di Kabupaten Lampung Barat. Desain penelitian ini adalah retrospektif dan data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari Peraturan Daerah Nomor 04 tahun 2003, Nomor 07 tahun 2004, Nomor 05 tahun 2005, Nomor 01 tahun 2006 dan Nomor 10 tahun 2007 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Untuk mengetahui besarnya penerimaan dan pengeluaran APBD pada tiap-tiap program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara pengeluaran yang dialokasikan pada anggaran pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan dengan total jumlah anggaran melalui analisis Comparative Budget Stutement (CBS) Untuk mengetahui anggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan terlebih dahulu ditetapkan ruang lingkup pembangunan ketahanan pangan diperoleh dari identifikasi peraturan-perundangan yang berlaku, dokumen kesepakatan bupati/walikota pada rapat koordinasi DKP, KUKP serta Rencana Aksi Nasional Pangan dan Gizi (RANPG). Selanjutnya untuk mengetahui anggaran program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan digunakan metode Content Analysis (analisis isi). Hasil analisis CBS vertikal menunjukkan bahwa kontribusi terbesar penerimaan APBD berasal dari dana bagian perimbangan yaitu: DAU sebesar 66,25% dan yang memberikan kontribusi terkecil dari penerimaan adalah bagian PAD totalnya hanya sebesar 1,60%. Proporsi belanja pembangunan sebesar 57.58% dari pengeluaran rata-rata realisasi APBD tahun 2003-2007, sedangkan belanja rutin sebesar 42,42%. Sisi pengeluaran antara belanja pembangunan dan belanja rutin tidak terlalu besar perbedaannya dalam proporsi penganggaran. Ruang lingkup program dan kegiatan pembangunan ketahanan pangan lentiri dari: 1) program dan kegiatan langsung, yaitu: a) terkait subsistem Ketersediaan terdiri dari 2 program dengan 7 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 4 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari 1 program dengan 8 kegiatan. 2) program dan kegiatan tidak langsung, yaitu: a) terkait subsistem ketersediaan terdiri dari 3 program dengan 14 kegiatan, b) terkait subsistem distribusi terdiri dari 2 program dengan 10 kegiatan, c) terkait subsistem konsumsi terdiri dari 2 program dengan 5 kegiatan, d) terkait status gizi terdiri dari I program dengan 11 kegiatan. Perkembangan APBD setiap tahunnya meningkat, pada tahun 2003-2004 sebesar 2%, tahun 2004-2005 meningkat 14%, tahun 2005-2006 meningkat 43% dan pada tahun 2006-2007 meningkat sebesar 36%. Selama kurun waktu 5 tahun rata-rata APBD Kabupaten Lampung Barat sebesar Rp. 304.068.008.767,- yang di alokasikan untuk pembangunan ketahanan pangan sebesar Rp. 24.286.406.768.-atau hanya sebesar 7,6% per tahun. Alokasi APBD pada tahun 2003-2007 digunakan untuk membiayai 1.880 kegiatan, dari jumlah tersebut yang diperuntukkan untuk kegiatan pembangunan ketahanan pangan hanya 359 kegiatan atau sebesar 19,1% dari total kegiatan. Total anggaran pembangunan ketahanan pangan tersebut dialokasikan pada subsistem ketersediaan sebesar Rp. 10.565.103.355,- atau sebesar 43,5% dari rata-rata anggaran ketahanan pangan, subsistem distribusi sebesar Rp. 10.183.526.893, (41,9%), subsistem konsumsi sebesar Rp. 132,325.300,- (0,5 %) dan anggaran terkait status gizi sebesar Rp. 1.155.588.600,- (4,8%). Alokasi anggaran pembangunan ketahanan pangan tidak terdistribusi secara merata, subsistem ketersediaan dan subsistem distribusi lebih dominan, yang mencerminkan bahwa pembangunan ketahanan pangan masih bias pada produksi pangan. Pembangunan ketahanan pangan bersifat lintas bidang dan lintas sektoral yang saling berkaitan belum dapat dilaksanakan dengan baik di Kabupaten Lampung Barat.