Pengembangan Kelembagaan Adaptasi Dampak Perubahan Iklim Terhadap Ketersediaan Air (Kasus Dua Komunitas Kelembagaan Pengelolaan Air, Kabupaten Indramayu)

Abstract

Penelitian ini mengangkat permasalahan pengembangan kelembagaan dalam kerangka adaptasi dampak perubahan iklim terhadap ketersediaan air khususnya dalam konteks irigasi pertanian di Kabupaten Indramayu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mempelajari bentuk-bentuk kelembagaan yang dikembangkan oleh masyarakat dalam mengupayakan jalan keluar atas permasalahan pengairan khususnya banjir dan kekeringan yang muncul sebagai akibat dari perubahan iklim global. Selain itu, penelitian ini juga mempelajari peran Pemerintah Kabupaten Indramayu dalam mengembangkan kelembagaan adaptasi pengairan tersebut, khususnya melalui penerapan landasan hukum, baik peraturan daerah maupun produk hukum lainnya guna menjadi pedoman pembentukan kelembagaan di masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif didukung telaah data-data kuantitatif. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan dengan menggunakan diskusi kelompok terfokus (FGD), pengamatan berperanserta dan wawancara mendalam terhadap tokoh kunci, sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai studi literatur meliputi dokumen kependudukan, pertanian dan irigasi Kabupaten Indramayu serta dokumen irigasi P3A Tirta Jati dan Tirta Telaga, Kecamatan Cikedung dan Lelea, Kabupaten Indramayu. Informan terdiri dari pengurus kelompok P3A Tirta Jati dan Tirta Telaga, Mantri Pengairan Irigasi Situbolang, Petugas Penyuluh Lapang PPL) Situbolang. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indramayu, Kepala Cabang Dinas Pekerjaan Umum Kecamatan Cikedung dan pengurus kelompok tani Desa Jatisura, Kecamatan Cikedung. Teknik analisis data primer dan data sekunder diolah melalui tiga tahapan kegiatan dan dilakukan secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi. Harcipta mill Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengembangan kelembagaan adaptasi perubahan iklim yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Indramayu berbeda-beda sesuai dengan permasalahan yang mereka hadapi sebagai interaksi faktor alam lingkungan, manusia dan infrastruktur irigasi. Komunitas di kawasan upper land (Kecamatan Cikedung dan Lelea) mengembangkan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) sebagai inti kelembagaan mereka dalam mengelola permasalahan air yang mereka hadapi. Dalam pengembangannya, P3A membutuhkan pelatihan dan pendampingan dari fasilitator, kepemimpinan yang dapat menampung masukan dari anggota kelompok dan kecakapan teknis yang memadai terkait permasalahan irigasi. Sementara komunitas di kawasan lower land (Kecamatan Trisi dan Kandanghaur) mengembangkan kelembagaan yang bersifat tanggap darurat, khususnya dalam menghadapi bencana banjir dan kekeringan yang rutin mereka hadapi. Mereka belum mampu mengembangkan kelembagaan hingga ke tahap pemanfaatan organisasi P3A karena tidak adanya air yang menjadi dasar kebutuhan kelembagaan tersebut. Pemerintah Kabupaten Indramayu sudah berupaya menyediakan landasan hukum sebagai pedoman berperan bagi setiap pihak yang berkepentingan dalam permasalahan air di Kabupaten Indramayu, namun kurang mampunya pemerintah menangkap kebutuhan masyarakat membuat tidak bersambungnya permasalahan masyarakat dengan program pembangunan pemerintah sehingga pada gilirannya mengakibatkan sulitnya melembagakan peraturan hukum yang ada. Selain itu, usia peraturan hukum yang ada yang masih relatif baru membuat sementara ini masyarakat Kabupaten Indramayu berada dalam tahap membangun penyesuaian kelembagaan yang mengarah kepada struktur dan kewenangan P3A dan pihak-pihak lain di dalam pengaturan irigasi yang dapat mengendalikan resiko perubahan iklim, khususnya banjir dan kekeringan.