Optimasi Kelembagaan Pengelolaan Ekosistem Mangrove Pada Wilayah Inter-Juridiksi Pantai Utara Jawa di Teluk Jakarta

Abstract

Ekosistem mangrove di pesisir Teluk Jakarta memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan ekologis, menyediakan habitat bagi berbagai biota, serta berfungsi sebagai benteng alami terhadap abrasi dan banjir rob. Selain itu, kawasan ini juga memiliki nilai ekonomi yang tinggi sebagai sumber mata pencaharian masyarakat pesisir. Namun, tekanan lingkungan akibat konversi lahan untuk pemukiman dan industri, pencemaran logam berat, serta eksploitasi sumber daya yang berlebihan telah menyebabkan degradasi ekosistem mangrove. Proses akresi yang mendominasi wilayah pesisir Teluk Jakarta juga semakin meningkatkan kebutuhan lahan, yang mengancam keberlanjutan ekosistem ini. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan dalam kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove serta mengembangkan model kelembagaan yang optimal guna memastikan keberlanjutan ekosistem tersebut. Penelitian ini dilakukan di pesisir Teluk Jakarta dari Oktober 2023 hingga Mei 2024 dengan pendekatan multidisiplin yang mengintegrasikan aspek ekologi, sosial, dan kelembagaan. Data diperoleh melalui survei lapangan, wawancara dengan pemangku kepentingan, serta analisis data sekunder dari berbagai instansi terkait. Metode yang digunakan dalam analisis mencakup Interpretation Structural Modelling (ISM) untuk mengidentifikasi hubungan antar faktor kelembagaan, Multidimensional Scaling Analysis (MDS) untuk mengevaluasi keberlanjutan ekosistem, Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses (DPSIR) menganalisis faktor tekanan lingkungan, serta MICMAC dan MACTOR untuk mengidentifikasi variabel kunci dalam pengelolaan ekosistem serta hubungan antar-stakeholder. Berdasarkan hasil penelitian, ekosistem mangrove di pesisir Teluk Jakarta mengalami perubahan signifikan dalam 10 tahun terakhir. Luas kawasan mangrove meningkat dari ±1.575,70 Ha pada tahun 2013 menjadi ±1.667,75 Ha pada tahun 2023. Peningkatan luas ini terjadi terutama di daerah dekat muara sungai sebagai hasil dari program rehabilitasi, sedangkan pengurangan luas terjadi di wilayah yang berdekatan dengan pemukiman dan tambak. Perubahan garis pantai dalam periode 2013 hingga 2023 didominasi oleh proses akresi dengan kisaran terendah 7,42 meter hingga tertinggi 1.452,78 meter, yang sebagian besar disebabkan oleh rusaknya ekosistem mangrove di sekitarnya. Jasa eksosistem yang ditemukan yaitu Jasa penyedia terdiri dari tegakan pohon, penyedia bibit mangrove, penyedia kepiting bakau, penyedia kerrang, penyedia ikan, penyedia udang, dan penyedia buah mangrove. Jasa pengaturan terdiri dari pemecah gelombang, dan penyimpanan karbon. Sedangkan, jasa budaya terdiri dari wisata dan pendidikan. Selain itu, penelitian ini juga menemukan bahwa tekanan terhadap ekosistem mangrove disebabkan oleh faktor sosial-ekonomi, seperti meningkatnya jumlah penduduk, perubahan pola pemanfaatan ruang, serta kurangnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya konservasi mangrove. Analisis kelembagaan menunjukkan bahwa terdapat kesenjangan signifikan antara kondisi eksisting dan model kelembagaan ideal dalam pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Jakarta. Beberapa faktor utama yang menyebabkan kelembagaan pengelolaan belum optimal meliputi kurangnya koordinasi antar lembaga pemerintah pusat dan daerah, keterbatasan kebijakan terpadu yang mengatur konservasi dan pemanfaatan ekonomi mangrove, rendahnya keterlibatan masyarakat dalam rehabilitasi mangrove, serta minimnya pendanaan dan insentif ekonomi untuk mendukung program konservasi. Untuk mengatasi tantangan ini, penelitian mengusulkan model kelembagaan berbasis empat kerangka optimal, yaitu Determinant-Driver Factors untuk menentukan faktor utama yang berpengaruh dalam pengelolaan, Autonomous-Divergence untuk mengidentifikasi perbedaan kepentingan antar-stakeholder, Influential-Convergence untuk mengarahkan peran stakeholder utama dalam mencapai tujuan bersama, serta Influential-Intermediate Convergence untuk menyesuaikan kebijakan antara pusat dan daerah serta melibatkan sektor swasta dan masyarakat. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan bahwa keberlanjutan ekosistem mangrove di Teluk Jakarta sangat bergantung pada koordinasi lintas sektor, peningkatan keterlibatan masyarakat, serta penerapan kebijakan berbasis keseimbangan ekologi dan sosial-ekonomi. Evaluasi mendalam terhadap divergensi aktor juga diperlukan guna merancang model kelembagaan yang dapat mengurangi konflik kepentingan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan dengan pendekatan win-win solution. Dengan strategi yang lebih terstruktur dan terintegrasi, kelembagaan pengelolaan ekosistem mangrove di Teluk Jakarta dapat dioptimalkan guna memastikan keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat pesisir dalam jangka panjang.

The mangrove ecosystem in the coastal area of Jakarta Bay plays an essential function in sustaining ecological balance, offering habitat for many biota, as well as serving as a natural barrier against coastal abrasion and tidal flooding. Additionally, this area has significant economic value as a source of livelihood for coastal communities. However, environmental pressures due to land conversion for settlements and industries, heavy metal pollution, and excessive resource exploitation have led to the degradation of the mangrove ecosystem. The accretion process dominating Jakarta Bay's coastal area further intensifies land demand, threatening the sustainability of this ecosystem. Therefore, this research aims to determine institutional gaps in the rule of the mangrove ecosystem and develop an optimal institutional model to ensure its sustainability. This study focuses on the coastal region of Jakarta Bay from October 2023 to May 2024 using a multidisciplinary approach integrating ecological, social, and institutional aspects. Data obtained from field surveys and stakeholder interviews, and also secondary data analysis from various relevant institutions. The analytical methods employed include Interpretation Structural Modelling (ISM) to identify relationships between institutional factors, Multidimensional Scaling Analysis (MDS) to assess ecosystem sustainability, DPSIR (Drivers-Pressures-States Impacts-Responses) to analyze environmental pressure factors, as well as MICMAC and MACTOR to identify key variables in ecosystem management and stakeholder relationships. The research results demonstrate that the mangrove ecology in Jakarta Bay has experienced substantial alterations during the last ten years. The mangrove area expanded from ±1,575.70 hectares in 2013 to ±1,667.75 hectares in 2023. This increase mainly occurred in areas near river estuaries due to rehabilitation programs, while reduction occurred in regions adjacent to settlements and aquaculture. Changes in the coastline between 2013 and 2023 were predominantly driven by accretion, that range from a minimum of 7.42 meters to a height of 1,452.78 meters, primarily caused by the degradation of surrounding mangrove ecosystems. The study identified several ecosystem services, including provisioning services (timber, mangrove seedlings, mangrove crabs, shellfish, fish, shrimp, and mangrove fruits), regulating services (wave attenuation and carbon sequestration), and cultural services (tourism and education). Additionally, the study found that the pressures on the mangrove ecosystem stem from socio-economic factors, such as population growth, changes in spatial utilization, and a lack of public awareness regarding the importance of mangrove conservation. Institutional analysis revealed a significant gap between the existing institutional framework and the ideal model for mangrove ecosystem management in Jakarta Bay. Several key factors contributing to suboptimal institutional management include lack of coordination between central and regional government agencies, insufficient integrated policies governing mangrove conservation and economic utilization, low community involvement in mangrove rehabilitation efforts, and limited funding and economic incentives to support conservation programs. To address these challenges, this study proposes an institutional model based on four optimization frameworks: Determinant-Driver Factors, which identify key influencing factors in management; Autonomous-Divergence, which examines stakeholder conflicts of interest; Influential-Convergence, which aligns key stakeholders toward common goals; and Influential-Intermediate Convergence, which fosters coherence between central and regional policies while engaging the private sector and local communities. The conclusion of this study suggest that the sustainability of the mangrove ecosystem in Jakarta Bay is significantly reliant on intersectoral collaboration, increased community participation, and policy implementation that balances ecological and socio-economic considerations. A thorough evaluation of stakeholder divergence is also required to develop an institutional model that reduces conflicts of interest and enhances management effectiveness using a win win solution approach. With a more structured and integrated strategy, the institutional management of the mangrove ecosystem in Jakarta Bay can be optimized to ensure environmental stability and the long-term well-being of coastal communities.