Strategi Pengembangan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian dan Keturunan Di Kabupaten Rembang Jawa Tengah

Abstract

Pembangunan pertanian saat ini semakin berat karena terjadi perubahan lingkungan strategis seperti otonomi daerah, globalisasi, perubahan kebijakan pembangunan pertanian maupun kondisi pertanian itu sendiri. Perkembangan perekonomian di Kabupaten Rembang, secara makro dalam kurun waktu 2004-2008 menunjukkan nilai yang fluktuatif. Sektor pertanian memiliki peran yang cukup signifikan dalam pembentukan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) walaupun memiliki nilai yang semakin menurun per-tahunnya. Keberhasilan pembangunan pertanian perlu ditunjang dari kelembagaan pertanian. Kelembagaan pertanian yang ada di Kabupaten Rembang yang secara langsung mengurusi masalah penyelenggaraan penyuluhan sekaligus masalah pemenuhan pangan dilakukan oleh Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP&P4K). Sebagai lembaga yang mengurusi masalah pemenuhan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan, Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BKP&P4K) memiliki konsekuensi dan tanggung jawab besar dalam memberikan layanan dan fasilitas yang ada kaitannya dengan segala urusan mengenai pemenuhan kebutuhan pangan dan penyelenggaraan penyuluhan di masyarakat. Penyelenggaraan penyuluhan pertanian yang dilakukan secara intensif, mantap dan terkoordinasi antar lintas sektor diharapkan mampu mendorong pemenuhan kebutuhan pangan menuju terwujudnya kemudahan akses pangan baik dari sisi ketersediaan, distribusi, konsumsi maupun keamanan pangan. Penyuluh pertanian merupakan ujung tombak perkembangan pertanian yang ada di suatu wilayah karena memiliki peranan penting dalam membina dan menyampaikan informasi pertanian secara langsung kepada petani. Tercapainya kondisi penyelenggaraan penyuluhan yang mantap memerlukan pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian yang meliputi faktor internal dan ekstemal yang mempengaruhinya. Hal ini dapat dilihat dari hubungan kerjasama antara pelaku usaha tani (stakeholder), kelembagaan pertanian, sistem/ metode penyuluhan yang diterapkan dan penyuluh pertanian itu sendiri. Kenyataan yang terjadi saat ini, BKP&P4K masih belum memberikan peranan yang maksimal dalam peningkatan ketersediaan pangan seperti yang telah dijelaskan diatas. Oleh karena hal tersebut, pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan sangat diperlukan, meskipun merupakan investasi yang mahal. Agar pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, perikanan dan Kehutanan dapat mencapai tujuan yang dikehendaki, maka dalam perumusannya perlu memperhatikan beberapa faktor, sehingga dalam penerapannya diperlukan suatu prioritas mengenai faktor mana yang harus didahulukan, untuk selanjutnya diformulasikan strategi yang tepat dan terarah dalam pengembangan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan...dst.