Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162126
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorFahmi, Idqan
dc.contributor.advisorMaulana, Agus
dc.contributor.authorBurhan
dc.date.accessioned2025-06-05T07:06:45Z
dc.date.available2025-06-05T07:06:45Z
dc.date.issued2009
dc.identifier.urihttp://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162126
dc.description.abstractHutan Indonesia seluas 120,35 juta hektar terus mengalami degradasi dimana tahun 2000-2005 laju degradasi mencapai 1,09 juta hektar per tahun, dengan PDB hanya sebesar Rp. 35.734,10 milyar atau 0,90% dari PDB Nasional 2007. Kondisi yang sama juga terjadi di Provinsi NTB, dimana sumbangan sektor kehutanan terhadap PDRB NTB menurun dari Rp. 37.314,38 juta tahun 2004 menjadi Rp. 19.042,72 juta tahun 2006. Hutan di Provinsi NTB, dengan luas mencapai 1.069.997.78 Ha (53,09% dari luas daratan) mengalami laju degradasi 71.960 ha/tahun. Penyebab deforestasi disebabkan oleh 4 (empat) faktor yaitu pembalakan legal, konversi ke penggunaan non hutan, pembalakan illegal dan pendudukan illegal dan kebakaran hutan. Laju kerusakan hutan tersebut disebabkan oleh (1) kebijakan pembangunan hutan tanaman melalui konversi hutan alam yang belum diikuti dengan penyiapan sumber daya yang baik telah mengakibatkan terlantarnya rencana penanaman sementara pemanfaatan konversi hutan alam melalui IPK berjalan dengan cepat dan telah memberikan kontribusi terbesar untuk terciptanya lahan kritis; (2) permintaan atau kebutuhan kayu (demand) lebih besar dibandingkan ketersediaannya (supply) dan adanya kebijakan ekspor kayu bulat mengakibatkan terbukanya pasar untuk kayu illegal logging, (3) kebakaran hutan menyebabkan hilangnya sumber daya hutan; (4) masyarakat di sekitar hutan belum menikmati hasil pembangunan hutan dan termarjinalkan akibat sebagian pola pembangunan hutan cenderung tidak mendorong peran serta masyarakat; (5) tatanan sistem pemerintahan yang semula sentralistis telah berubah menjadi desentralisasi yang memberikan penekanan otonomi urusan di bidang kehutanan belum sepenuhnya diikuti dengan peraturan dan ketentuan di daerah. Kebutuhan kayu NTB yang lebih besar dari kemampuan supply mendorong pemenuhan dari kegiatan illegal. Kasus gangguan keamanan hutan di Provinisi NTB menunjukkan bahwa tekanan terhadap hutan dan hasil hutan masih tinggi. Selain itu kemiskinan penduduk, dimana 40 persen penduduk miskin hidup di dalam dan sekitar hutan yang mempunyai ketergantungan pendapatan langsung dari sumber daya hutan menambah tekanan terhadap hutan. Kerusakan hutan menyebabkan timbulnya lahan kritis dan hutan produksi yang tidak produktif, menyusutnya mata air dan terjadinya defisit air. Salah satu upaya untuk menangani kerusakan hutan dan lahan adalah dengan melakukan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembangunan hutan tanaman. Pembangunan hutan tanaman diharapkan secara bertahap akan mengubah lahan kritis menjadi produktif dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan melalui pembangunan hutan tanaman belum mampu mengimbangi laju kerusakan hutan. Beberapa faktor yang menyebabkan lambannya laju rehabilitasi adalah keterbatasan pemerintah....dst.
dc.publisherIPB Universityid
dc.subject.ddcManajemen Strategiid
dc.titleStrategi Pengembangan Hutan Tanaman Unggulan Lokal Di Provinsi Nusa Tenggara Baratid
dc.subject.keywordTanaman Unggulan Lokalid
dc.subject.keywordAnalisis Swotid
dc.subject.keywordAnalisis Mpfid
dc.subject.keywordProvinsi Ntb (Nusa Tenggara Barat)id
dc.subject.keywordAhp (Analytical Hierarchy Process)id
Appears in Collections:MT - Business

Files in This Item:
File SizeFormat 
R39BUR09.pdf
  Restricted Access
12.91 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.