Please use this identifier to cite or link to this item: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162036
Title: Analisis Persepsi Masyarakat Terhadap Program Reforma Agraria Nasional Di Kecamatan Jasinga Kabupaten Bogor
Authors: Mulyanto, Budi
Nuryartono, Nunung
Suryono, Tejo
Issue Date: 2008
Publisher: IPB University
Abstract: Di berbagai belahan dunia, reforma agraria merupakan jawaban yang muncul terhadap masalah ketimpangan struktur agraria, kemiskinan dan ketahanan pangan, dan pembangunan pedesaan. Banyak negara, baik yang mempunyai ideologi kanan, seperti Jepang, Taiwan, Korea Selatan, Filipina, dan Brazil, maupun yang mempunyai ideologi kiri, seperti Cina dan Vietnam melaksanakan reforma agraria, dengan hasil yang beragam. Tercatat beberapa negara melaksanakan reforma agraria lebih dari satu kali seperti Rusia, Jepang, Mexico, dan Venezuela (BPN-RI, 2007). Di Indonesia, reforma agraria sudah dikenal sejak tahun 1960. Akan tetapi langkah tersebut kemudian dijadikan komoditi politik sehingga ketika terjadi prahara pada tahun 1965 dan kekuasaan dipegang oleh rezim Orde Baru, land reform dianggap sebagai ”barang haram” sehingga tidak bisa diselenggarakan. Dengan konsep yang berbeda, saat ini pemerintah kembali mencoba melakukan reforma agraria melalui suatu program yang disebut Program Reforma Agraria Nasional yang selanjutnya disebut sebagai PRAN. Inti dari program ini adalah dilaksanakannya asset reform dan access reform. Dalam prakteknya --karena masih dalam skala pilot project--, saat ini yang dilaksanakan baru sebatas asset reform yaitu melaksanakan penguatan hak atas aset berupa lahan yang telah dikuasai. Untuk bisa melaksanakan access reform masih perlu dilakukan berbagai kajian yang antara lain meliputi persepi, harapan, kebutuhan, dan sebagainya. Hasil kajian ini selanjutnya dijadikan dasar dalam menetapkan bentuk access reform yang akan dilaksanakan. Berkaitan dengan hal tersebut, pelaksanaan PRAN di Kecamatan Jasinga baru mencapai tataran penguatan hak. Hal ini diwujudkan dengan memberikan sertipikat hak atas tanah kepada subyek/masyarakat penerima manfaat yang telah dipilih berdasarkan kriteria yang ditetapkan (fokus kriteria penetapan subyek adalah kondisi kemiskinan). Oleh karena itu perlu dilihat kesesuaian subyek dengan kriteria dimaksud. Berkaitan dengan access reform, perlu dikaji persepsi dari masyarakat penerima manfaat PRAN di Kecamatan Jasinga. Berlatar belakang dari kondisi tersebut maka rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana karakteristik masyarakat penerima manfaat PRAN di Kecamatan Jasinga (2) Apakah masyarakat penerima manfaat PRAN di Kecamatan Jasinga telah sesuai dengan kriteria sebagai penerima manfaat PRAN (3) Bagaimana persepsi masyarakat penerima manfaat terhadap PRAN di Kecamatan Jasinga dan faktor-faktor apakah yang mempengaruhi persepsi masyarakat tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah (1) Menganalisis karakteristik masyarakat penerima manfaat PRAN di Kecamatan Jasinga (2) Menganalisis pemenuhan persyaratan bagi masyarakat Kecamatan Jasinga sebagai peserta PRAN (3) Menganalisis persepsi masyarakat terhadap PRAN di Kecamatan Jasinga dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan survey. Data yang diperlukan adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari responden dan data sekunder diperoleh dari instansi/lembaga tertentu. Untuk melakukan pengukuran dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini, varibel yang berkaitan dengan karakteristik dan persepsi terhadap PRAN dijabarkan ke dalam indikator dan diuraikan lagi menjadi beberapa item pernyataan pada kuesioner. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan studi pustaka. Teknik pengambilan sampel menggunakan metode incidental sampling terhadap 106 responden yang diperoleh dengan menggunakan rumus Slovin. Dalam penelitian ini dilakukan analisis deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk menggambarkan karakteristik masyatakat penerima manfaat. Sedangkan untuk menemukan indikator utama kemiskinan dalam kaitannya dengan kesesuaian subyek dengan kriteria yang berhubungan dengan kondisi kemiskinan subyek/masyarakat penerima manfaat digunakan analisis faktor dengan uji Principal Component Analysis (PCA). Untuk menemukan harapan masyarakat penerima manfaat didekati dengan melihat persepsi dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Selanjutnya digunakan uji Rank Spearman untuk melihat hubungan antara persepsi dengan karakteristik, dan uji regresi logistik untuk melihat kekuatan hubungan masing-masing variabel tersebut. Berdasarkan hasil analisis deskriptif diperoleh informasi berkaitan dengan karakteristik internal dan eksternal. Karakteristik internal berkaitan dengan usia menunjukkan bahwa 68% diantaranya merupakan kategori usia setengah baya (40-60 tahun). Tingkat pendidikan masyarakat berada pada kategori rendah yaitu sebanyak 82% hanya mengenyam pendidikan sampai tingkat SD/Madrasah Ibtidaiyah. Kelompok masyarakat ini sebagian besar (92%) berpenghasilan rata-rata bulanan kurang dari satu juta rupiah, padahal 88% diantaranya harus menghidupi keluarga yang jumlah anggotanya lebih dari 4 orang. Berkaitan dengan aset (tanah) yang dikuasai, 70% masyarakat menguasai lahan kurang dari 2 bidang. Dilihat dari segi luasan, 80% masyarakat menguasai lahan kurang dari satu hektar. Apabila ditinjau dari segi lamanya penguasaan lahan tersebut, 91% masyarakat menguasai lahan kurang dari 5 tahun. 94% masyarakat penerima manfaat ini merupakan anggota masyarakat biasa. Motivasi masyarakat untuk mengikuti PRAN menunjukan 80% masyarakat bermotivasi tinggi. Kondisi masyarakat seperti ini berpengaruh terhadap persepsinya berkaitan dengan pelaksanaan PRAN sebagai sebuah program yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan. Terkait dengan karakteristik eksternal 98% masyarakat tidak pernah mendapatkan informasi berkaitan dengan pelaksanaan PRAN dan 99% tidak berusaha untuk memperoleh informasi tersebut ke luar daerah. Masyarakat yang terpilih dan ditetapkan untuk menjadi subyek/penerima manfaat PRAN disaring berdasarkan kriteria yang ditetapkan. Terkait dengan kriteria miskin, acuan yang digunakan adalah indikator yang dipakai pada saat SUSENAS dari BPS dan SPKPM dari BAPPENAS. Penelitian menemukan adanya kerancuan berkaitan dengan indikator kemiskinan sehingga dilakukan kajian untuk mengidentifikasi indikator kemiskinan yang bisa dipergunakan di lokasi penelitian dengan menggunakan analisi faktor yaitu PCA. Berdasarkan indikator utama kemiskinan yang dihasilkan dari PCA, setelah diujikan pada karakteristik masyarakat teridentifikasi 94,34% keluarga dengan tanggungan lebih dari 4 orang, 85,85% keluarga tidak mempunyai anggota yang mempunyai ketrampilan. 95,3% keluarga dalam keadaan sempat mempunyai persediaan beras tetapi tidak cukup untuk sampai panen berikutnya, 84,9% masyarakat kadang-kadang merasa sulit mendapat layanan kesehatan, 98,1% masyarakat dalam hal hubungan sosial mempunyai tingkat kepedulian tinggi, 99,4% masyarakat menguasai tanah dengan cara sewa maupun hanya merupakan jual beli garapan, 99,1% masyarakat tidak pernah memperoleh informasi melalui media, 98,1% informasi tersebut merupakan informasi yang berkaitan dengan PRAN, 80,2% masyarakat tidak pernah ke luar daerah untuk mencari informasi mengenai PRAN, 80,2% memiliki lahan dengan luas kurang dari 1 hektar, 83,0% masyarakat mempunyai rumah dengan lantai disemen, 95,3% memiliki 2-5 ruangan di dalam rumahnya, 85,8% masyarakat memiliki televisi, dan 80,2% adalah keluarga yang memiliki sepeda saja sebagai alat transportasinya. Ini berarti ketika yang digunakan adalah standar kemiskinan dengan indikator yang diangkat melalui kondisi lokal akan lebih bisa mendekati tepat sasaran. Meskipun sudah dilaksanakan dan telah mencapai tahapan asset reform, ternyata masyarakat penerima manfaat PRAN di Kecamatan Jasinga tidak tahu dan tidak memahami mengenai PRAN. Untuk dapat menggali persepsi masyarakat, terlebih dahulu diberikan penjelasan singkat hal yang berkaitan dengan PRAN. Hasilnya, 99% masyarakat berpersepsi bahwa pelaksanaan PRAN merupakan hal yang sangat penting. Terkait dengan access reform, teridentifikasi 63,21% masyarakat mempunyai persepsi hal yang paling diperlukan setelah memperoleh penguatan hak adalah modal. Hal ini sangat relevan dengan persepsi masyarakat yang menyatakan dengan dilaksanakannya PRAN tujuan yang paling diharapkan untuk dicapai adalah mengurangi angka kemiskinan. Persepsi masyarakat terkait dengan pelaksanaan PRAN mempunyai hubungan dengan karaktersistik masyarakat itu sendiri. Hasil uji Rank Spearman menyatakan variabel yang mempunyai hubungan signifikan dengan persepsi adalah variabel jumlah anggota keluarga (ρ=0,252) pada toleransi ketidakakuratan (α) 5% dan variabel motivasi (ρ=0,196) pada toleransi ketidakakuratan (α) 1%. Dari hasil uji tersebut, selanjutnya persepsi didekati melalui tinggi/rendahnya motivasi. Hasil uji regresi logistik menunjukkan bahwa persepsi masyarakat penerima manfaat PRAN dipengaruhi oleh variabel umur dan jumlah bidang lahan yang dikuasai. Dari hasil uji tersebut dapat dijelaskan bahwa semakin tua usia masyarakat penerima manfaat PRAN maka semakin tinggi peluang masyarakat tersebut termotivasi untuk mengikuti mengikuti/berpartisipasi dalam PRAN. Artinya semakin tua usia masyarakat maka semakin besar peluangnya berpersepsi baik terhadap PRAN dan menganggap PRAN merupakan suatu program yang penting untuk dilaksanakan. Di sisi lain, Jumlah bidang tanah mempunyai pengaruh negatif terhadap motivasi masyarakat. Semakin banyak jumlah bidang yang dikuasainya maka semakin rendah motivasi untuk mengikuti/berpartisipasi dalam PRAN. Ini berarti bahwa semakin sedikit jumlah bidang tanah yang dikuasai, maka peluang untuk berpersepsi bahwa pelaksanaan PRAN adalah penting sehingga menambah motivasi untuk mengikuti/berpartisipasi dalam PRAN. Implikasi manajerial berdasarkan temuan dalam penelitian antara lain perlu dilakukan penyuluhan intensif guna membentuk persepsi masyarakat, perlu ditetapkan kritetia subyek yang berkaitan dengan indikator kemiskinan berdasarkan keadaan lokal. Berkaitan dengan asset reform dan access reform, perlu dikaji luasan minimum lahan yang bisa memberikan kesejahteraan, perlu diperkenalkan tata cara memperoleh modal melalui lembaga keuangan, dan perlu dibentuk kelembagaan PRAN secara khusus.
URI: http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/162036
Appears in Collections:MT - Business

Files in This Item:
File SizeFormat 
EK708TJSO.pdf
  Restricted Access
13.42 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.