Dampak Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Terhadap Petani Kecil, Keberlanjutan Pertanian, dan Strategi Pengembangan Kesejahteraan Petani

Abstract

Pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum memegang peran penting dalam pembangunan. Kendala pengadaan tanah akan berdampak langsung pada pembangunan infrastruktur dan secara tidak langsung terhadap cita-cita bangsa dan negara. Namun demikian, pengambilalihan tanah milik petani kecil bagi pembangunan untuk kepentingan umum sering diperdebatkan karena berdampak buruk terhadap kesejahteraan petani kecil. Selain itu pengadaan tanah juga berdampak pada pertanian. Guna menjamin kesejahteraan petani kecil pasca pengadaan tanah maka perlu menjawab permasalahan bagaimana strategi untuk menjaga dan/atau meningkatkan kesejahteraan petani kecil pasca pengadaan tanah. Penelitian tentang dampak pengadaan tanah terhadap petani kecil terutama yang terpaksa harus berpindah (displacement) dan dampak pengadaan tanah terhadap pertanian dan kehidupan bertani diperlukan sebagai bagian upaya penyusunan strategi tersebut. Tujuan penelitian ini adalah 1) menganalisis dampak sosial pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap petani kecil; 2) menganalisis dampak pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum terhadap pertanian dan kehidupan bertani masyarakat setempat; dan 3) merumuskan strategi untuk menjaga dan/atau meningkatkan kesejahteraan petani kecil pasca pengadaan tanah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah indeks kerentanan penghidupan, regresi berganda, analisis faktor utama, dan analytical hierarchal process (AHP). Hasil tujuan penelitian pertama memberikan dua hal, yakni gambaran luas dan mendalam dampak pengadaan tanah terhadap petani kecil yang kehilangan tanah dan efektivitas pemulihan penghidupan melalui program kewirausahaan. Hasil penelitian kedua menyajikan pandangan petani setempat akan keberlanjutan pertanian sebagai basis ekonomi masyarakat setempat pasca pengadaan tanah. Hasil penelitian ketiga menyajikan strategi untuk menjaga dan/atau meningkatkan kesejahteraan petani pasca pengadaan tanah. Perumusan strategi didasarkan pada pengetahuan dampak dan upaya pemulihan penghidupan pasca pengadaan tanah hasil penelitian pertama dan kedua dengan menggunakan pendekatan kerangka penghidupan berkelanjutan. Studi kasus penelitian ini adalah pengadaan tanah bandar udara di Kecamatan Temon, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Pengumpulan data dilakukan dengan survei kuesioner, wawancara mendalam, dan focus group discussion (FGD). Sebanyak 125 data petani terkena pengadaan tanah yang harus direlokasi dan 248 data petani di Kecamatan Temon digunakan untuk mengkaji dampak pengadaan tanah terhadap petani kecil dan pertanian. Narasumber FGD terdiri dari akademisi, praktisi/pakar, perwakilan pemerintah, daerah/desa, dan perwakilan petani. Data sekunder dikumpulkan dari berbagai instansi yang terlibat dalam proses pengadaan tanah dan/atau pembangunan bandar udara. Dampak perpindahan secara terpaksa akibat pengadaan tanah digunakan dalam menyusun indeks kerentanan penghidupan pasca pengadaan tanah. Hasil indeks kerentanan penghidupan petani kecil yang direlokasi akibat pengadaan tanah menunjukkan bahwa sebagian besar berada pada tingkat kerentanan tinggi dan menengah. Upaya pemulihan penghidupan melalui pelatihan kerja/usaha oleh pemerintah daerah dan pemilik proyek guna mendorong diversifikasi penghidupan belum membuahkan hasil sebagaimana diharapkan. Keberadaan bandar udara sebagai hasil pengadaan tanah berdampak pada kehidupan bertani dan penghidupan pertanian di Kecamatan Temon. Pergeseran ruang dan penggunaan tanah menggeser orientasi kehidupan, terutama struktur ekonomi dan sosial, menciptakan spatial structure hegemony. Petani sebagian besar mengandalkan pendapatan pertanian dan non-pertanian (diversifikasi penghidupan). Petani tidak yakin jika generasi berikutnya akan menjadi petani. Pengairan dan modernisasi pertanian oleh petani dipandang sebagai faktor laten kesuksesan pertanian. Keberadaan pembangunan infrastruktur dianggap akan berpengaruh terhadap perubahan penggunaan tanah pertanian. Untuk menjaga dan/atau meningkatkan penghidupan petani kecil pasca pengadaan tanah diperlukan strategi yang sejalan dengan prinsip-prinsip penghidupan berkelanjutan. Strategi penghidupan tersebut meliputi penguatan kebijakan pengadaan tanah (strategi hulu) dan strategi pasca pengadaan tanah (strategi hilir). Implikasi manajerial dari disertasi ini adalah bahwa pelaksanaan Pengadaan tanah harus kembali ke Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, melaksanakan dengan penuh keempat tahapan terkhusus tahapan perencanaan dan persiapan. Perlu dikembangkan benefit sharing dari land value creation untuk memastikan nilai-nilai sosial, nilai-nilai ekologis, dan nilai-nilai lain yang lahir dari agrarian relations, di luar nilai ganti kerugian yang diterima petani. Strategi hulu sebagai necessary condition yang harus dipenuhi yakni untuk memastikan dampak negatif pengadaan tanah dapat diperkecil atau bahkan dihindari. Penguatan kebijakan pengadaan tanah meliputi penilaian dampak sosial, peningkatan kesadaran akan dampak pengadaan tanah dan peningkatan kapasitas pelaksana pengadaan tanah. Strategi hilir merupakan sufficient condition yang akan memastikan kondisi pasca pengadaan tanah tidak ada penurunan kesejahteraan petani. Strategi pasca pengadaan tanah tidak dapat dilepaskan dari kehidupan masyarakat agraris, yakni melalui intensifikasi-ekstensifikasi pertanian dan diversifikasi penghidupan.

Land acquisition for development in the public interest plays an important role in development. Land acquisition constraints will have a direct impact on infrastructure development and indirectly on the aspirations of the nation and state. However, the expropriation of land belonging to peasants for development in the public interest is often debated because it’s negative impacts on their welfare. Apart from that, land acquisition also has an impact on agriculture. To ensure the welfare of peasants after land acquisition, it is necessary to answer the problem of strategies to maintain and/or improve peasants’ welfare after land acquisition. Research on the impact of land acquisition on peasants, especially those who are forced to move (displacement), and the impact of land acquisition on agriculture and farming life is needed as part of efforts to formulate this strategy. The objectives of this research are 1) to analyze the social impact of land acquisition for development in the public interest on peasants; 2) to analyze the impact of land acquisition for development in the public interest on agriculture and the farming life of local communities; and 3) formulate strategies to maintain and/or improve peasants’ welfare after land acquisition. The methods used in this research are the livelihood vulnerability index, multiple regression, main factor analysis, and analytical hierarchical process (AHP). The results of the first research objective provide two things, namely a broad and in-depth picture of the impact of land acquisition on peasants who lost their land and the effectiveness of livelihood recovery through entrepreneurship programs. The results of the second study present the views of local farmers on the sustainability of agriculture as the basis of the local community's economy after land acquisition. The results of the third study present strategies to maintain and/or improve farmer welfare after land acquisition. The formulation of the strategy is based on knowledge of the impact and efforts to restore livelihoods after land acquisition from the results of the first and second studies using a sustainable livelihood framework approach. The case study for this research is airport land acquisition in Temon District, Kulon Progo Regency, Special Region of Yogyakarta (DIY). Data collection was carried out using questionnaire surveys, in-depth interviews, and focus group discussions (FGD). A total of 125 data from resettled farmers displaced by land acquisition and data from 248 farmers in Temon District were used to study the impact of land acquisition on peasants and agriculture. FGD resource persons consisted of academics, practitioners/experts, government, regional/village representatives, and farmer representatives. Secondary data was collected from various agencies involved in the land acquisition process and/or airport construction. The impact of forced displacement due to land acquisition is used in compiling a livelihood vulnerability index after land acquisition. The results of the livelihood vulnerability index of farmers who were relocated due to land acquisition show that the majority are at high and medium levels of vulnerability. Efforts to restore livelihoods through job/business training by local governments and project owners to encourage livelihood diversification have not produced the results expected. The existence of the airport as a result of land acquisition has an impact on farming life and agricultural livelihoods in Temon District. Shifts in space and land use shift the orientation of life, especially economic and social structures, creating spatial structure hegemony. Farmers mostly rely on agricultural and non-agricultural income (livelihood diversification). Farmers are not sure if the next generation will be farmers. Irrigation and agricultural modernization are seen by farmers as latent factors in agricultural success. The existence of infrastructure development is considered to influence changes in agricultural land use. To maintain and/or improve the livelihoods of peasants after land acquisition, strategies are needed that are in line with the principles of sustainable livelihoods. The livelihood strategy includes strengthening land acquisition policies (upstream strategy) and post-land acquisition strategies (downstream strategy). The managerial implication of this dissertation is that the implementation of land acquisition must return to Law Number 2 of 2012, fully implementing the four stages, especially the planning and preparation stages. It is necessary to develop benefit sharing from land value creation to ensure social values, ecological values, and other values born from agrarian relations beyond the compensation value received by farmers. The upstream strategy is a necessary condition that must be met to ensure that the negative impacts of land acquisition can be minimized or even avoided. Strengthening land acquisition policies includes social impact assessments, increasing awareness of the impacts of land acquisition, and increasing the capacity of land acquisition implementers. The downstream strategy is sufficient to ensure farmers’ welfare does not decline in post-land acquisition conditions. Post-land acquisition strategies cannot be separated from the lives of agrarian communities, namely through agricultural intensification and livelihood diversification.