Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi di Indonesia

Abstract

Implementasi kebijakan pupuk bersubsidi telah dilaksanakan di Indonesia sejak tahun 1970an hingga saat ini. Kebijakan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran guna subsidi harga pupuk dinilai belum mampu mendorong peningkatan produktivitas hasil pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam bentuk subsidi harga input belum cukup efektif untuk menstabilkan produktivitas padi ditinjau dari besaran anggaran. Presiden Republik Indonesia pada tahun 2023 memberikan arahan untuk melakukan transformasi skema pupuk bersubsidi menjadi bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai akan disalurkan langsung kepada penerima melalui rekening perbankan dan dompet digital para petani. Penilaian efektivitas kebijakan pupuk bersubsidi dapat diukur dengan indikator enam tepat yaitu tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat mutu. Salah satu wilayah penghasil padi terbesar di Provinsi Jawa Barat adalah Kabupaten Majalengka. Kelompok tani penerima pupuk di Kabupaten Majalengka merupakan jumlah terbanyak kedua di Provinsi Jawa Barat yaitu sebanyak 43.287 kelompok tani dengan tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan Kabupaten Karawang dengan jumlah petani penerima pupuk bersubsidi sebanyak 38.276 kelompok tani. Berdasarkan uraian sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah (1) menyusun alternatif kebijakan pupuk bersubsidi selain subsidi harga, (2) menganalisis potensi dampak yang ditimbulkan dari transformasi kebijakan pupuk bersubsidi, (3) menganalisis efektivitas penyaluran serta pengaruh penggunaan pupuk pada petani penerima bantuan pupuk bersubsidi Penelitian dilakukan mencakup tingkat nasional sedangkan terkait tujuan ketiga dilakukan di Kecamatan Kertajati dan Kecamatan Majalengka, Kabupaten Majalengka. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dengan dua metode yaitu survei langsung kepada 94 orang petani penerima bantuan subsidi pupuk di tahun 2023 serta indepth interview dengan para stakeholder dan pihak terkait. Metode literature review digunakan untuk memperoleh informasi terkait kebijakan pupuk bersubsidi di negara lain. Analisis potensi dampak transformasi kebijakan pupuk bersubsidi dilakukan dengan metode Regulatory Impact Assesment. Penilaian efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi didekati dengan indikator enam tepat dan pengaruh penggunaan pupuk dianalisis menggunakan fungsi produksi Cobb-Douglas dengan metode Ordinary Least Square. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi subsidi input pertanian dilakukan di beberapa negara dengan skema penyaluran yang beragam yaitu subsidi harga, subsidi langsung berupa pupuk, dan subsidi langsung berupa uang tunai. Potensi dampak yang akan ditimbulkan dari transformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi langsung tunai secara teoritis memiliki manfaat yang lebih banyak dibandingkan skema subsidi harga. Permasalahan yang dapat diselesaikan dengan adanya perubahan skema tersebut adalah dualisme harga, kelangkaan pupuk serta penyelewengan pupuk bersubsidi. Analisis efektivitas penyaluran pupuk bersubsidi dengan skema subsidi harga menunjukkan level efektivitas 75,32% (cukup efektif) untuk efektivitas tepat harga, tepat tempat, tepat waktu dan tepat jumlah. Hasil estimasi fungsi produksi Cobb-Douglas menunjukkan bahwa variabel independen benih, penggunaan pupuk urea, serta tenaga kerja berpengaruh secara nyata dan signifikan terhadap produksi padi pada petani penerima subsidi pupuk di Kabupaten Majalengka sedangkan penggunaan pupuk NPK tidak berpengaruh nyata. Pemerintah perlu mempertimbangkan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi dengan skema subsidi harga menjadi skema subsidi langsung tunai. Skema tersebut akan berjalan optimal dengan adanya peningkatan akurasi data penerima bantuan pupuk bersubsidi sehingga subsidi yang diberikan tidak salah sasaran. Terkait perubahan skema penyaluran perlu dilakukan sosialisasi yang intensif terhadap petani guna menghindari adanya kesalahan penerimaan informasi. Apabila skema subsidi harga masih tetap dipertahankan diperlukan penetapan mekanisme evaluasi pelaksanaan kebijakan pupuk bersubsidi secara lebih detail tidak hanya melalui tercapainya prinsip enam tepat saja. Selain itu, perlu adanya pertimbangan karakteristik fisik tanah dalam penetapan jenis pupuk bersubsidi yang diberikan.