Model Penilaian dan Strategi Peningkatan Keberlanjutan Rantai Pasokan Agroindustri Kelapa Sawit di Provinsi Bengkulu

Abstract

Suatu industri berdaya saing jika memiliki keunggulan dibandingkan pesaingnya, berupa produktivitas tinggi dan penerapan prinsip keberlanjutan pada setiap rantai pasokan. Peningkatan produktivitas dapat dicapai dengan meminimasi dan mengelola risiko potensial pada setiap tahapan produksi. Pengelolaan risiko yang baik juga dapat mendukung keberlanjutan usaha industri dengan menyeimbangkan dimensi lingkungan, sosial dan ekonomi dan lainnya. Penerapan prinsip keberlanjutan pada agroindustri kelapa sawit telah menjadi tuntutan pasar global sehingga dalam kegiatan usahanya harus mengikuti standarisasi ISPO/RSPO. Akan tetapi, untuk memperoleh sertifikat ISPO/RSPO membutuhkan dana dan waktu yang relatif lama. Oleh sebab itu, untuk mempermudah para pelaku usaha di bidang kelapa sawit dalam menilai penerapan kaidah keberlanjutan pada kegiatan produksi maka diperlukan suatu model penilaian keberlanjutan rantai pasokan agroindustri kelapa sawit secara cepat, tepat dan komprehensif untuk mengetahui status keberlanjutan agroindustri kelapa sawit saat ini. Hasil dari penilaian keberlanjutan tersebut dapat dijadikan sebagai landasan dalam merumuskan strategi tepat untuk peningkatan keberlanjutan di masa mendatang. Penelitian menggunakan pendekatan sistem. Teknik analisis data: 1) HTA, Fuzzy FMEA – AHP dan pendapat pakar; 2) ME-MCDM dan Fuzzy AHP; 3) FIS; 4) SSM dan ISM; 6) SAST; 7) ANP-BOCR. Penelitian mengidentifikasi 15 risiko potensial dan 82 faktor risiko potensial. Lima faktor risiko utama (kategori high), yaitu: a) kebakaran hutan saat pembukaan lahan, b) kapasitas optimal pengolahan pabrik tidak terpenuhi, c) kinerja pekerja pengangkutan dan pengiriman yang buruk, d) produktivitas kebun yang rendah, dan e) tingkat kematangan TBS yang tidak sesuai fraksi panen. Upaya pengendalian: a) sosialisasi dan edukasi SOP pembukaan lahan, peningkatan pengawasan dan pemantauan kinerja pekerja/petani pada saat pembukaan lahan serta pemberian sanksi tegas, penggunaan teknologi pendeteksi kebakaran dini, restorasi lahan gambut yang terdegradasi dengan melibatkan masyarakat untuk memastikan lahan tidak mudah terbakar; b) meningkatkan jumlah petani mitra dan menetapkan harga yang layak dan adil bagi petani; c) evaluasi kinerja pekerja pengangkutan dan pengiriman, dan pemasok TBS; d) penggunaan benih unggul bersertifikat dan perawatan tanaman secara intensif; dan e) evaluasi pengaturan jadwal panen dan kinerja pemanen/petani. Disain model penilaian keberlanjutan rantai pasokan kelapa sawit diawali dengan penentuan dimensi dan indikator keberlanjutan. Penilaian keberlanjutan rantai pasok pada 3 agroindustri kelapa sawit di Provinsi Bengkulu dilihat pada dimensi lingkungan: PT A, PT B dan PT C (tinggi); pada dimensi sosial: PT A (tinggi), PT B (rendah) dan PT C (sedang); pada dimensi ekonomi: PT A, PT B dan PT C (sedang); pada dimensi kelembagaan: PT A (tinggi), PT B dan PT C (sedang); dan pada dimensi kebijakan pemerintah: PT A, PT B dan PT C (sedang). Agregasi penilaian keberlanjutan rantai pasok agroindustri kelapa sawit di Provinsi Bengkulu, sebagai berikut: PT A masuk klasifikasi ‘tinggi‘, PT B dan PT C masuk klasifikasi ‘sedang‘. Penguatan kelembagaan membutuhkan dukungan dari keseluruhan pelaku rantai pasok agroindustri kelapa sawit, instansi terkait dan Pemerintah. Kendala yang dihadapi berupa : kualitas dan kuantitas sumberdaya manusia untuk tata kelola kelembagaan, adanya konflik kepentingan antar pelaku rantai pasok agroindustri kelapa sawit dan minimnya pengetahuan dan kesadaran petani dan pelaku rantai pasok mengenai pentingnya kelembagaan agroindustri kelapa sawit. Rekomendasi untuk penguatan kelembagaan, antara lain: a) memperkuat komitmen seluruh pihak dengan meningkatkan kesadaran pentingnya kelembagaan yang solid dan bersinergi dalam mewujudkan agroindustri kelapa sawit berkelanjutan, b) pelatihan manajerial kelembagaan dan pendampingan tata kelola kelembagaan, peningkatan fasilitas dan sarana pengembangan diri bagi petani sawit, c) pembentukan regulasi dan kebijakan Pemerintah mengenai penetapan harga TBS. Selain itu transparansi dalam pengelolaan kelembagaan juga diperlukan, d) Sosialisasi dan pelatihan mengenai manfaat dari kelembagaan bagi seluruh pelaku rantai pasok agroindustri kelapa sawit, dan e) pelatihan manajerial kelembagaan dan pendampingan tata kelola kelembagaan, revitalisasi kelembagaan yang telah ada saat ini. Fokus kebijakan: 1) peningkatan dukungan dan komitmen dari keseluruhan pihak; 2) peningkatan peran, fungsi dan kekuatan hukum pada kelembagaan petani dan pengusaha kelapa sawit yang telah ada; 3) Intervensi pemerintah dalam membangun dan memperkuat posisi petani; 4) program bantuan bibit unggul, pupuk dengan harga terjangkau, teknologi, keuangan dan peningkatan pengetahuan melalui lembaga dan instansi terkait; 5) regulasi dan kebijakan yang efektif dan berkeadilan; 6) penetapan harga yang layak, adil dan transparan; 7) pelatihan dan penyuluhan terpadu untuk peningkatan tata kelola agroindustri kelapa sawit rakyat; 8) upaya peningkatan produktivitas kebun dan pabrik. Lima prioritas alternatif strategi, yaitu: 1) penguatan regulasi dan kebijakan pemerintah; 2) pengelolaan dan pemanfaatan limbah, pengurangan emisi gas rumah kaca, dan adopsi teknologi ramah lingkungan; 3) peningkatan produktivitas kebun dan pabrik pengolahan kelapa sawit, 4) peningkatan kinerja sistem transportasi bahan baku; 5) kemitraan dan revitalisasi kelembagaan kelapa sawit yang telah ada. Implikasi penelitian dapat memberikan pengaruh positif pada pengelolaan dan upaya memitigasi risiko usaha, pengelolaan sumber daya yang lebih baik sehingga meminimalisasi dampak negatif terhadap lingkungan, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat, mendorong penguatan regulasi dan kebijakan Pemerintah dalam mewujudkan keberlanjutan rantai pasokan kelapa sawit, menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar internasional, peningkatan reputasi dan kepercayaan konsumen terhadap produk kelapa sawit. Hasil penelitian dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan untuk mendukung prinsip keberlanjutan industri kelapa sawit, serta meningkatkan produktivitas. Penelitian juga menambah literatur ilmiah tentang pengelolaan rantai pasokan berkelanjutan di agroindustri kelapa sawit, memberikan kontribusi penting baik secara teoritis maupun praktis dalam bidang ini.