Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/160523| Title: | Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC): Kasus di Kalimantan Barat dan Riau LAPORAN PENELITIAN |
| Authors: | Nawireja, Iman K. |
| Issue Date: | 2024 |
| Abstract: | Laporan Kegiatan ‘’Kajian Strategi dan Insentif untuk Percepatan Pelaksanaan Sertifikasi Sawit Berkelanjutan (ISPO, RSPO, dan ISCC): Kasus di Kalimantan Barat dan Riau’’, disusun untuk memenuhi akuntabilitas kinerja substantif dan tanggungjawab teknis administrasi keuangan sebuah kegiatan yang dibiayai oleh Dana Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Selain itu, laporan ini merupakan bagian penting dari upaya tertib administrasi dan juga untuk input bagi perbaikan dalam pelaksanaan berikutnya. Kegiatan ini setidaknya memiliki lima (5) tujuan. Tujuan kajian ini adalah: 1. Memberikan rekomendasi bagi penguatan dan percepatan penerapan RSPO, ISPO dan ISCC; 2. Untuk melakukan studi perbandingan melalui pengujian dampak implementasi ragam skema sertifikasi, khususnya ISPO dan RSPO terhadap sosial-ekonomi masyarakat dan lingkungan sekitar kebun; 3. Untuk membuat panduan kebijakan dan teknis penguatan dan percepatan penerapan RSPO, dan ISPO; 4. Untuk membangun dan mengembangkan system dan mekanisme insentif bagi upaya mendorong penerapan sertifikasi (RSPO, dan ISPO) 5. Memfasilitasi penyusunan regulasi daerah (Draft Peraturan Daerah (Misalnya Draft Pergub atau Perbub atau peraturan daerah lainnya) guna penguatan dan percepatan penerapan RSPO dan ISPO. Ada lima lingkup kajian yang hendak didalami dalam pelaksanan proyek ini. Kelima lingkup tersebut ialah: 1. Pemahaman kondisi saat ini, yaitu melalui livelihood assessment (di Kalimantan Barat) dan: 2. Kajian dampak sosial ekonomi dan lingkungan dari pelaksanaan skema-skema sertifikasi (di Kalimantan Barat dan di Riau); 3. Kajian kebijakan pendukung penerapan sertifikasi sawit berkelanjutan di tingkat nasional, provinsi dan kabupaten dan implementasinya; 4. Kajian sistem insentif dan mekanisme insentif; 5. Penyusunan kebijakan berupa Rancangan Peraturan Gubernur atau Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Percepatan Sertifikasi. |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/160523 |
| Appears in Collections: | Research Report |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Laporan Penelitian BPDPKS.pdf | Laporan Penelitian | 2.13 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.