Menelusuri Implikasi UU No. 20/2023: Perspektif Nilai BerAKHLAK dalam Penguatan ASN

Abstract

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) menandai langkah baru dalam reformasi sistem kepegawaian di Indonesia. Salah satu poin paling signifikan dari undang-undang ini adalah penghapusan tenaga honorer, yang selama ini telah menjadi tulang punggung dalam menjalankan tugas-tugas administratif di berbagai lembaga pemerintahan. Pemerintah berupaya mengatasi ketergantungan terhadap tenaga honorer yang dinilai tidak memiliki status yang jelas dan tidak terintegrasi secara formal dalam sistem ASN. Langkah ini diambil dengan harapan dapat meningkatkan efisiensi birokrasi dan memperbaiki sistem kepegawaian yang lebih transparan dan akuntabel. Penghapusan tenaga honorer ini telah menjadi topik yang memicu perdebatan luas di masyarakat. Sebagian pihak menyambut baik kebijakan tersebut, melihatnya sebagai kesempatan untuk menciptakan birokrasi yang lebih profesional dan terorganisir. Namun, tidak sedikit pula yang menentang, terutama dari kalangan tenaga honorer yang merasa terancam kehilangan pekerjaan tanpa adanya jaminan transisi yang jelas. Dampak sosial dan ekonomi dari kebijakan ini juga menjadi perhatian, mengingat banyak tenaga honorer telah bekerja bertahun-tahun dalam sistem tersebut dan menghadapi ketidakpastian terkait masa depan pekerjaan mereka. ...