Analisis Pembangunan dan Pembiayaan Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit Di Kabupaten Barat, Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam

Abstract

Perkebunan sebagai salah satu sub sektor pertanian semakin penting dalam meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan kehidupan sosial ekonomi di Indonesia. Salah satu komoditas perkebunan yang sangat penting dalam menyumbang devisa negara adalah komoditi kelapa sawit. Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam termasuk salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia, dengan luas areal penanaman sampai dengan tahun 2001 mencapai 233.233 ha. Luasan tersebut terdiri dari perkebunan rakyat seluas 56.836 ha dengan produksi 298.973 ton tandan buah segar (TBS) dan perkebunan besar seluas 176.397 ha dengan produksi minyak 266.054 ton serta inti 68.672 ton. Permasalahan yang terjadi selama ini, pembangunan perkebunan kelapa sawit yang dilaksanakan telah berhasil meningkatkan produksi dan produktivitas, namun belum dapat meningkatkan pendapatan petani kebun pada tingkat yang optimal. Keadaan tersebut terjadi disebabkan oleh kurangnya fasilitas pengolahan hasil yang tersedia, sehingga menyebabkan rendahnya posisi tawar yang dimiliki petani. Sementara luas kebun petani dan perusahaan besar semakin bertambah menyebabkan tidak tertampungnya TBS yang dihasilkan petani karena perusahaan besar lebih mengutamakan mengolah TBS dari kebunnya sendiri. Dari kondisi yang dihadapi oleh perkebunan kelapa sawit rakyat, terutama di Kabupaten Aceh Barat Provinsi NAD, maka pemerintah daerah memandang perlu untuk membangunan pabrik pengolahan kelapa sawit, sesuai dengan peranannya sebagai penyedia fasilitas. Untuk itu perlu dilakukan pengkajian dan analisis yang seksama tentang sumber pembiayaan dan cara pengembalian yang akan dilakukan.. Batasan masalah yang akan dianalisis dari hasil identifikasi permasalahan tersebut adalah; bagaimana pola pembiayaan pabrik pengolahan kelapa sawit hasil Perkebunan Rakyat di Nanggroe Aceh Darussalam Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; menganalisa sumber dana yang dibutuhkan untuk pendirian pabrik pengolahan kelapa sawit dari Bank Pembangunan Daerah, menganalisa pola pembiayaan dan pengembalian dana yang bersumber dari pinjaman pihak ketiga (Bank Pembangunan Daerah). Dari tujuan tersebut, penelitian ini juga diharapkan memberikan masukan atau rekomendasi kepada pemerintah daerah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam untuk menetapkan kebijakan, dalam rangka implementasi keinginan pemerintah daerah untuk membangun pabrik pengolahan kelapa sawit di Kabupaten Aceh Barat, dan sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya dalam melakukan pengembangan lebih lanjut tentang masalah pembiayaan pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit Penelitian dilaksanakan mulai bulan Februari sampai dengan Maret 2004, dengan menggunakan metode deskriptif melalui studi kasus. Setelah dilakukan pembahasan kelayakan penerimaan proyek, dilanjutkan membahas mengenai analisis sensitivitas, yang akhirnya analisis sistem pembiayaan yang digunakan dan mekanisme pembayaran pinjaman dan pengalihan pabrik. Berbagai data yang dikumpulkan baik data primer maupun sekunder diperoleh dari berbagai sumber yaitu Dinas Perkebunan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Kantor Statistik Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Aceh Barat, Bank Pembangunan Daerah Aceh, Setda Nanggroe Aceh Darussaları dan PD. Mufakat Aceh Barat. Pengolahan dan analisis data dilakukan sesuai dengan fokus penelitian pada analisis kelayakan yang meliputi penyusunan biaya investasi, proyeksi arus kas (cash flow) serta penilaian kelayakan investasi dengan menggunakan kriteria Net Present Value (NPV), Internal Rate of Return (IRR) dan Payback Periods (PBP) dengan beberapa asumsi yang akan dipakai untuk memperkirakan beberapa hal yang mempengaruhi seperti harga, jumlah bahan baku, jumlah produksi, kenaikan biaya, dan lain-lain. Analisis pembiayaan dan leverage diukur dari kemampuan proyek untuk mengembalikan pinjaman. Hasil analisa memberikan gambaran bahwa rencana pembangunan pabrik pengolahan kelapa sawit dengan pola pembiayaan dan pengembalian dana yang bersumber dari pinjaman, menunjukkan bahwa di Kabupaten Aceh Barat dengan menggunakan discount factor sebesat Weighted Average Cost of Capital atau WACC (12,81%) memberikan jangka waktu pengembalian modal dalam waktu paling lama 3 tahun 2 bulan, sehingga rencana ini memungkinkan untuk mendatangkan keuntungan bagi pemerintali daerah dan petani sawit. NPV (Net Present Value) sebesar Rp. 13.017.122.000,- dan IRR sebesar 33 persen memberikan gambaran hahwa pola pembiayaan tersebut layak untuk dilaksanakan. Pada analisis sensitivitas menunjukkan bahwa perubahan penurunan harga jual adalah komponen penilaian yang paling sensitif bagi operasional PKS, dibandingkan dengan kenaikan biaya produksi, atau penurunan kapasitas produksi. Pola pembiayaan yang bersumber dari pemerintah daerah, yang akan dilepas ke petani secara berangsur-angsar melalui pemotongan sebagian hasil penjualan TBS petani untuk setiap kilogramnya, pada saat operasional pabrik dan pinjaman kredit investasi memperlihatkan kelayakan. Kemampuan petani dalam mengembalikan pinjaman kredit cukup tinggi, dimana dalam waktu empat tahun operasional pabrik petani telah dapat menutupi 40 persen kepemilikan saham pabrik yang dibiayai oleh pemerintah daerah terlebih dahulu. Sementara itu proses pengalihan saham pemerintah daerah ke petani telah dapat dilaksanakan pada tahun ke lima pabrik beroperasi sampai pada tahun ke sebelas, sehingga petani memiliki kesempatan memperoleh saham pabrik sebesar 80 persen. Bila pola pembiayaan tersebut dapat terlaksana maka pemerintah daerah akan memperoleh keuntungan finansial rata-rata per tahun sebesar Rp. 1.275.191.133, dari operasional pabrik. Disamping itu akan meningkatkan penerimaan daerah yang diperoleh dari penerimaan pajak. Keuntungan lain yang diperoleh adalah dapat mengatasi masalah pengangguran, meningkatkan pendapatan perkapita penduduk terutama petani di Kabupaten Aceh Barat. Sementara bagi petani sendiri mendapatkan jaminan bahwa produk TBS dari kebunnya akan dapat tertampung dengan harga yang baik, memperoleh tambahan pendapatan, memungkinkan anggota keluarga mendapatkan pekerjaan di pabrik dan memperoleh kesempatan untuk dapat memiliki pabrik pengolahan kelapa sawit sendiri. Melalui pola pembiayaan yang demikian maka peran pemerintah sebagai penyedia fasilitas dalam memberdayakan petani dapat terwujud. Pola pembiayaan tersebut juga memungkinkan berdirinya pabrik-pabrik pengolahan kelapa sawit di wilayah lain, melalui keuntungan finansial yang diperoleh sehingga kekurangan unit pengolahan dapat tertutupi.