Perencanaan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (Kimbun) Sebagai Pusat Pengembangan Agribisnis Di Propinsi Jawa Barat

Abstract

Terpuruknya perekonomian nasional sejak pertengahan 1997 yang dampaknya masih berkepanjangan hingga saat ini membuktikan rapuhnya fundamental ekonomi kita yang kurang bersandar kepada potensi sumberdaya domestik (domestic resource base). Namun sektor ekonomi mampu bertahan menghadapi menghadapi krisis tersebut sehingga sektor pertanian merupakan pilihan yang tepat untuk dijadikan sektor andalan dan pilar pertahanan dan keamanan ekonomi nasional menuju industrialisasi. Sektor pertanian yang menjadi andalan negara ini salah satunya adalah sub sektor perkebunan dimana sub sektor ini memiliki peluang besar sebagai sumber kesejahteraan, kemakmuran dan bahkan sebagai sumber kebanggaan. Hal tersebut juga berpengaruh pada kehidupan di Propinsi Jawa Barat, sub sektor perkebunan mempunyai peranan penting dalam kehidupan sosial ekonomi masyarakat di Jawa Barat, yaitu sebagai sumber pendapatan jutaan petani pekebun dan keluarganya, penyedia bahan baku primer industri, memberikan kontribusi kepada pendapatan daerah dan devisa negara serta memelihara kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa masalah utama dari sub sektor perkebunan khususnya di Jawa Barat adalah masih rendahnya tingkat produktivitas dari hasil komoditi yang ada dan hal tersebut terjadi pada perkebunan yang dikelola rakyat yang merupakan areal pengelolaan terbesar yang mencapai 73% dari total areal perkebunan di Jawa Barat. Untuk itulah berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor. 392/Kpts/OT.210/6/2002, pemerintah dalam pengembangan sistem dan usaha agribisnis telah berketetapan untuk menerapkan pendekatan Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) dalam membangun perkebunan yang kita cita-citakan bersama. KIMBUN pada dasarnya adalah upaya mengintegrasikan secara fungsional dan inovatif struktur produksi, pengolahan dan distribusi yang berorientasi kepada keunggulan spesifik dari wilayah yang bersangkutan, sehingga biaya desain wilayah, produksi, pengolahan, distribusi dan biaya transaksi dapat ditekan seminimal mungkin, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dan daya saing dari produk yang bersangkutan. Untuk mendukung berkembangnya kawasan agribisnis dan agroindustri seperti Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan tersebut diperlukan suatu lokasi di kawasan tersebut yang dapat menjadi pusat pengembangan agribisnis dimana lokasi tersebut dapat menjadi pusat perdagangan, pusat pelayanan jasa yang mudah dan murah serta mampu memberikan distribusi insentif, serta sebagai pusat area produksi yang memberikan nilai tambah bagi setiap pelaku agribisnis secara proporsional. Selain itu juga perlu disusun model manajemen yang tepat dalam pengelolaan kawasan industri perkebunan tersebut. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah tersebut, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: a) Bagaimana menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis di suatu daerah sehingga nantinya bisa dijadikan suatu kawasan industri yang terintegrasi khususnya bagi perkebunan b) Model manajemen apa yang tepat digunakan dalam pengelolaan kawasan industri khususnya bagi agribisnis perkebunan. Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah a) melakukan identifikasi faktor potensi wilayah yang menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis b) menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis sehingga nantinya kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi suatu kawasan perkebunan yang maju c) Menentukan model pengelolaan yang tepat bagi kawasan industri perkebunan sehingga pada pelaksanaannya kawasan yang ada dapat dikelola dengan baik. Ruang lingkup penelitian yang ada dibatasi pada beberapa hal meliputi, lokasi penelitian hanya di ambil beberapa kabupaten di Jawa Barat yaitu Kabupaten Bandung, Garut, Purwakarta, dan Tasikmalaya dimana keempat lokasi tersebut mempunyai karateristik tipologi dan komoditi unggulan yang hampir sama yaitu komoditi teh yang merupakan komoditi yang dominan. Teknik pengumpulan data dan informasi dilakukan dengan mengambil data sekunder dari studi pustaka dan observasi, dan data primer yang berasal dari wawancara dan penyebaran kuesioner kepada para ahli dan praktisi dari berbagai instansi antara lain: Departemen Pertanian Direktorat Pengembangan Perkebunan Pusat, Dinas Perkebunan Propinsi Jawa Barat, Aparat Proyek KIMBUN Propinsi Jawa Barat, Manajer dari pengelola perkebunan, dan Departemen KIMPRASWIL. Metode Pemeringkat Faktor digunakan untuk mengetahui wilayah atau kawasan yang terpilih untuk dijadikan pusat pengembangan agribisnis. Selain itu digunakan metode Proses Hirarki Proses (PHA) atau Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk menganalisa model pengelolaan KIMBUN apa yang tepat untuk digunakan sehingga tujuan dari pengembangan kawasan ini dapat tercapai. Dari hasil analisis dan pengolahan terhadap pendapat responden mengenai faktor-faktor utama yang merupakan indikator potensi yang berpengaruh terhadap pemilihan suatu lokasi didapat urutan faktor-faktor utama tersebut. Urutan pertama adalah Faktor Potensi Lokasi; urutan kedua yaitu Faktor Agroekologi; urutan ketiga adalah Infrastruktur Prasarana; urutan keempat yaitu Sumber Daya Manusia; disusul dengan urutan ke lima yaitu Faktor Ekonomi; urutan keenam adalah Faktor Produksi Teknologi; urutan ketujuh adalah Pemerintahan dan Hukum; disusul selanjutnya dengan Faktor Lembaga Pendukung; urutan kesembilan yaitu Faktor Kewirausahaan; urutan kesepuluh adalah Faktor Sosial Budaya; urutan yang terakhir adalah Faktor Lingkungan Internasional. Setelah dilakukan analisis dan pengolahan dengan menggunakan metode pemeringkat faktor terhadap pendapat responden dalam menentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis berupa Kawasan Industri Masyarakat Perkebunan (KIMBUN) yang terdapat di Propinsi Jawa Barat, didapat bahwa total nilai skor tertimbang lokasi 1 yaitu Kabupaten Bandung mempunyai nilai skor tertimbang dengan total nilai tertinggi yaitu sebesar 5,08, kemudian disusul lokasi 2 yaitu Kabupaten Purwakarta dengan total nilai skor tertimbang sebesar 4,66, dan diurutan adalah lokasi 3 yaitu Kabupaten Garut dengan total nilai skor tertimbang sebesar 4,43 dan yang terakhir lokasi 4 yaitu Kabupaten Tasikmalaya dengan total nilai skor tertimbang sebesar 4,37. Dari nilai total skor tertimbang di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa lokasi 1 yaitu Kabupaten Bandung dapat direkomendasikan sebagai lokasi yang tepat untuk dijadikan lokasi pusat pengembangan agribisnis. Berdasarkan Proses Hirarki Analisis (Analytic Hierarchy Process), faktor-faktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan model pengelolaan pusat pengembangan agribisnis berturut-turut dari bobot terbesar adalah optimalisasi usaha perkebunan, pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, dan pengembangan jejaring dan sistem informasi. Aktor yang mempengaruhi terhadap pemilihan model pengelolaan pusat pengembangan agribisnis berturut-turut dari bobot terbesar adalah Dinas Perkebunan, Koperasi Perkebunan, Perkebunan Rakyat, Pengusaha / Asosiasi, dan Perkebunan Besar Swasta. Tujuan yang mempengaruhi terhadap pemilihan model pengelolaan pusat pengembangan agribisnis berturut-turut dari bobot terbesar adalah adalah terwujudnya usaha perkebunan yang berkelanjutan, terkonsentrasinya aktivitas usaha perkebunan, terintegrasinya struktur produksi, dan terjadinya peningkatan perekonomian masyarakat. Alternatif model manajemen yang dapat digunakan agar pengelolaan kawasan yang ada dapat berjalan dengan baik berturut-turut dari bobot terbesar adalah adalah Model Manajemen Kolektif Berbasis Fungsional, Model Manajemen Matrik, Model Manajemen Berorientasi Proyek dengan pelaku Perkebunan sebagai Obyek, dan Model Manajemen Berorientasi Proyek yang Terkonsentrasi (Power Culture). Setelah ditentukan lokasi pusat pengembangan agribisnis di Propinsi Jawa Barat dan model pengelolaan kawasan tersebut, tentunya diperlukan kerangka implementasi dari lokasi dan pengelolaan kawasan perkebunan yang ada, dan tentunya pengimplementasian tersebut harus bermuara pada peningkatan produktivitas perkebunan yang selanjutnya secara langsung akan meningkatkan kesejahteraan dan perekonomian masyarakat.