Dampak Pembangunan Jalan Tol terhadap Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan di Kabupaten Deli Serdang.

Abstract

Indonesia berkomitmen mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) dalam setiap aspek pembangunan. Salah satu dari 17 tujuan SDGs adalah Build resilient infrastructure, promote inclusive and sustainable industrialization and foster innovation. Komitmen tersebut, salah satunya, terwujud dalam Proyek Strategis Nasional (PSN). Namun, pembangunan menimbulkan dampak eksternalitas negatif terhadap faktor sosial, ekonomi, dan lingkungan. Dampak sosial yang terjadi yaitu tingkat kesejahteraan masyarakat semakin menurun dilihat dari fasilitas kesehatan yang tersedia, sarana transportasi yang belum memadai dan ketersediaan pasar yang terbatas. Yang terjadi yaitu, masyarakat UMKM yang memiliki usaha di sekitaran pasar pada jalan lintas mengalami penurunan karena adanya jalan tol yang lebih efektif. Secara lingkungan, timbulnya polusi udara, pencemaran sampah hingga berkurangnya jasa lingkungan pada ekosistem sawah yang telah terkonversi akibat adanya pembangunan jalan tol. Tujuan penelitian ini, yaitu pertama, menganalisis dampak pembangunan infrastruktur jalan tol terhadap kondisi sosial, ekonomi, dan lingkungan di Kabupaten Deli Serdang menggunakan Rapid Appraisal for Fisheries (RapFish) dengan teknik Multi Dimensional Scalling (MDS). Sampel yang digunakan terdiri dari tiga dimensi, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan 19 atribut dalam rentang waktu 2010 – 2022 yang terdiri dari 2010 – 2012 periode sebelum pembangunan jalan tol, 2013-2017 periode proses pembangunan jalan tol, dan 2018 – 2022 periode pengoperasian jalan tol. Penelitian ini melibatkan 10 kecamatan yang terdiri atas 4 kecamatan yang terdampak pembangunan jalan tol, yaitu Kecamatan Lubuk Pakam, Beringin, Pagar Merbau, dan Tanjung Morawa. Sedangkan, 6 kecamatan yang tidak terdampak pembangunan jalan tol, yaitu Kecamatan Batang Kuis, Deli Tua, Galang, Pantai Labu, Patumbak dan Percut Sei Tuan sebagai pembanding. Kedua adalah mengestimasi nilai kerusakan lingkungan akibat pembangunan infrastruktur jalan tol di Kabupaten Deli Serdang dengan menggunakan metode valuasi untuk mengungkapkan jasa penyediaan berupa produksi padi dan jasa pengaturan berupa groundwater recharge dan flood regulating ekosistem sawah. Ketiga adalah merumuskan strategi mitigasi dampak pembangunan jalan tol di Kabupaten Deli Serdang menggunakan Multi Criteria Decision Analysis (MCDA) dengan teknik analisis Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation (PROMETHEE). Terdapat 5 alternatif program dan 9 kriteria yang digunakan berdasarkan penilaian dari stakeholders yang dinilai terbaik dalam memitigasi dampak pembangunan jalan tol. Sumber data berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pertanian, Dinas Cipta Karya, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Sosial, dan Pemerintah Kabupaten Deli Serdang. Penelitian ini menunjukkan tiga hasil utama. Pertama terjadi perburukan kondisi secara sosial, ekonomi, dan lingkungan pada daerah yang terkena pembangunan jalan tol dan daerah yang tidak terkena pembangunan jalan tol baik sebelum pembangunan, roses pembangunan, dan pasca pembangunan jalan tol. Berdasarkan analisis leverage atribut yang paling sensitif pada dimensi sosial, yaitu keluarga pra-sejahtera. Sedangkan dimensi ekonomi, atribut yang paling sensitif, yaitu tempat berjualan. Selain itu, dimensi lingkungan, atribut yang paling sensitif sebelum pembangunan jalan tol, yaitu suhu permukaan bumi. Sedangkan pada saat proses pembangunan jalan tol atribut yang paling sensitif, yaitu luas lahan padi sawah. Kondisi lain, pasca pembangunan jalan tol atribut yang paling sensitif, yaitu evapotranspirasi aktual. Keterbatasan penelitian pada tujuan ini adalah keterbatasan data yang tersedia, sehingga proses pemilihan atribut berdasarkan data yang tersedia di BPS. Kedua, sawah memiliki jasa lingkungan, yaitu jasa penyediaan dan jasa pengaturan. Hasil penelitian menunjukkan nilai jasa penyediaan dari ekosistem padi sawah sebesar Rp109,27 juta/hektar/tahun. Selain itu, hasil penelitian ini juga menunjukkan nilai jasa pengaturan ekosistem sawah untuk groundwater recharge pada daerah yang terdampak pembangunan pasca pengoperasian jalan tol pada tahun 2020-2022 senilai Rp48.806 juta/tahun dan flood regulating senilai Rp165 juta/tahun. Keterbatasan penelitian pada tujuan ini adalah waktu penelitian untuk mengungkap banyak jasa yang ada pada ekosistem sawah. Sehingga, hanya bisa mengungkap dua jasa pada ekosistem padi sawah. Ketiga, hasil peringkatan complete ranking terdiri dari lima alternatif program berkelanjutan, yaitu pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial, peningkatan diversifikasi, dan ketahanan pangan masyarakat, melakukan pengawasan dan pemeliharaan drainase lokal, menjaga fungsi saluran irigasi dan pembangunan pintu air/bendungan pengendali banjir. Pengukuran menggunakan tiga atribut, yaitu sosial, ekonomi, dan lingkungan dan sembilan kriteria, yaitu produktivitas dalam bekerja, kenyaman tempat tinggal, tingkat penerimaan program, biaya program, peningkatan pendapatan masyarakat, kerugian atas pembangunan, peningkatan kesadaran masyarakat menjaga kesehatan, dan program pengelolaan sampah. Alternatif program yang dinilai terbaik oleh stakeholders, yaitu pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial. Semua kriteria pada alternatif program tersebut memberikan kontribusi positif terhadap sosial, ekonomi, dan lingkungan di masyarakat. Keterbatasan penelitian pada tujuan ini adalah informasi yang diberikan oleh stakeholders informasi yang diberikan belum cukup menggambarkan kondisi. Penelitian selanjutnya memerlukan analisis lebih lanjut tentang dimensi lainnya serta atribut lainnya dari dimensi yang sudah ada. Selain itu, penelitian mengenai estimasi nilai jasa habitat dan jasa budaya perlu dilakukan dengan tujuan kedepannya agenda pembangunan berkelanjutan lebih memperhatikan nilai jasa lingkungan yang ada pada sekitar pembangunan. Selain itu, pemerintah dalam hal ini adalah Bappeda dan Dinas Cipta Karya harus berkordinasi untuk mengagendakan program pengendali banjir dengan memasukkan pembiayaan dalam agenda RPJMD Kabupaten Deli Serdang