Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Pada Bank Pembangunan Daerah Di Indonesia

Abstract

Penyertaan modal pemerintah daerah pada Bank Pembangunan Daerah merupakan program pemerintah daerah dalam rangka mendorong kesejahteraan masyarakat di Indonesia, hal ini mengingat Undang-undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, undang-undang nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah. Tujuan dari penelitian ini adalah (1). Menganalisis dampak perubahan kebijakan penyertaan modal, belanja pegawai (beban) Bank BPD dan peningkatan retribusi terhadap kinerja fiskal provinsi lainnya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia; (2). Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan penyertaan modal provinsi secara simultan terhadap laba Bank Pembangunan Daerah dan kebijakan fiskal provinsi untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia; dan (3) Merumuskan kebijakan fiskal yang tepat dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja Bank BPD dan optimalnya kinerja fiskal provinsi lainya untuk kesejahteraan masyarakat di Indonesia. Penelitian ini diawali dengan kajian literature berkaitan dengan investasi dan aturan yang memberi kewenangan kepada pemerintah daerah untuk melakukan investasi langsung dalam bentuk penyertaan modal. Grand teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori investasi beserta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan investasi pemerintah daerah. Metode yang digunakan adalah regresi sistem persamaan simultan 2sls (two stage least square) dengan delapan persamaan struktural dan satu persamaan identitas sebagai alat untuk menganalisis variabel endogen dan variabel eksogen. Hasil penelitian menggambarkan delapan persamaan regresi struktural secara umum baik, variabel eksogen dalam persamaan memiliki kesesuaian dengan kriteria ekonomi dan statistik. Berdasarkan hal tersebut maka hasil analisisnya menunjukkan kriteria model statistika nilai R2 antara 39,96% sampai 93,24%, dengan rincian R2 diatas 70% ada pada enam persamaan, artinya variasi variabel independen dalam setiap persamaan dapat menjelaskan masing-masing besaran persentase variasi variabel yang dijelaskan (dependen). Berdasarkan hasil estimasi tersebut model yang dibangun telah memenuhi syarat untuk mengestimasi kondisi yang sebenarnya yang ditandai hasil validasi model seluruh uji U-Theil’s mendekati angka 0 dan R2 mendekati angka 1. Hasil simulasi kebijakan dirumuskan dalam dua kelompok yaitu kebijakan tunggal dan kebijakan kombinasi. Dalam praktek nyata pemerintah provinsi atau Gubernur dalam membuat kebijakan penyertaan modal pemerintah provinsi dilakukan atas kesepakatan antara eksekutif dan legislatif yang dituangkan kedalam Peraturan Daerah. Simulasi atas kebijakan dirumuskan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh perubahan atas kebijakan yang menyangkut fiskal daerah terutama perubahan pada tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama dalam penetapan kebijakan daerah melalui peran Bank Pembangunan Daerah sebagai instrumen kebijakan fiskal daerah yang terukur. Penerapan metode persamaan simultan merupakan salah satu alat analisis kebijakan fiskal daerah baik kebijakan yang bersifat tunggal maupun kombinasi secara kuantitatif dapat diprediksi besaran perubahan yang diinginkan dari sebuah kebijakan. Kebijakan tunggal pada masing-masing variabel eksogen berdampak secara langsung variabel endogen baik positif maupun negatif. Kebijakan tunggal apabila koefisien dalam persamaan simultan bernilai positif maka perubahan variabel endogen seluruhnya bernilai positif, sebaliknya apabila koefisien negatif maka seluruh variabel endogen akan berubah negatif. Penerapan kebijakan kombinasi atas variabel yang menjadi kewenangan Gubernur akan menghasilkan perubahan baik negatif maupun positif. Perubahan negatif dan/atau positif tergantung pada besaran angka simulasi yang dilakukan pada masing-masing variabel eksogen. Kebijakan kombinasi secara bersamaan menaikkan sekaligus tiga variabel kebijakan dengan persentase kenaikan sama yaitu menaikkan penyertaan modal daerah, menaikkan belanja pegawai bank dan menaikkan retribusi daerah secara langsung berdampak pada penurunan laba Bank BPD, peningkatan pendapatan asli daerah. Secara tidak langsung menambah dividen, realisasi penerimaan daerah, dengan bertambahnya penerimaan daerah akan bertambahnya penyertaan modal. Bertambahnya pendapatan asli daerah juga mendorong kenaikan SILPA, belanja modal dengan demikian terjadi kenaikan pendapatan perkapita.