Rancang Bangun Model Kebijakan Digitalisasi Pertanian Guna Mendukung Peningkatan Kinerja Pertanian

Abstract

Sektor pertanian memiliki peran penting dalam perekonomian Indonesia, namun tingkat produktivitas dan kesejahteraan petani masih belum optimal. Potensi lahan pertanian yang luas belum dapat dimanfaatkan secara maksimal karena berbagai kendala seperti keterbatasan akses terhadap teknologi, informasi, dan pasar. Digitalisasi pertanian diharapkan dapat menjadi solusi untuk membantu petani dalam mengoptimalkan produksi dan meningkatkan pendapatan. Namun, penerapan digitalisasi pertanian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi saat ini yang menjadi kendala dalam penerapan digitalisasi pertanian, menganalisis kebijakan terkait digitalisasi pertanian, membangun model konseptual digitalisasi pertanian, serta merancang strategi dan memformulasi model kebijakan digitalisasi pertanian guna peningkatan kinerja pertanian. Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Sambas, Kab. Mempawah, Kota Pontianak, dan Pemda Provinsi Kalimantan Barat dan di Jakarta (Kementerian Pertanian, dan DPR RI), pada bulan Januari-Mei 2024 dengan responden pakar sebanyak 21 orang. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan campuran (mix methode) kualitatif dan kuantitatif. Metode analisis yang digunakan meliputi analisis deskriptif untuk mengkaji kondisi existing, Regulatory Impact Assessment (RIA) untuk menganalisis kebijakan saat ini, Soft System Methodology (SSM) untuk membangun model konseptual, Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) dan Formulasi Kebijakan untuk merancang strategi dan memformulasi model kebijakan digitalisasi pertanian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi digitalisasi pertanian di Indonesia masih terkendala oleh regulasi yang masih bersifat parsial dan belum terintegrasi dengan baik, infrastruktur digital yang belum merata terutama di daerah perdesaan, beragamnya tingkat literasi digital petani, adanya keraguan dan resistensi petani terhadap adopsi teknologi digital, serta belum optimalnya peran penyuluh pertanian dalam mendampingi petani mengadopsi teknologi digital. Analisis kebijakan dengan metode RIA menunjukkan bahwa regulasi yang ada saat ini belum mengatur digitalisasi pertanian secara komprehensif dan terintegrasi, terutama pada aspek hulu dan hilir pertanian. Diperlukan penyusunan kebijakan baru yang lebih holistik, harmonis, dan berpihak pada petani dengan melibatkan partisipasi aktif dari berbagai pemangku kepentingan. Model konseptual yang dibangun berdasarkan analisis SSM menekankan perlunya analisis dan solusi dengan melakukan sejumlah aksi nyata (action plan) agar terwujud kebijakan baru digitalisasi pertanian yang lebih komprehensif dan terintegrasi (output), sehingga digitalisasi pertanian dapat terimplementasi dengan baik dalam peningkatan kinerja pertanian (outcome) yang mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian, efisiensi, dan meningkatkan pendapatan petani. Hasil analisis FAHP menunjukkan bahwa strategi prioritas yang harus menjadi fokus adalah pengembangan digitalisasi pertanian yang terintegrasi dari

v

hulu ke hilir. Strategi ini perlu didukung oleh kebijakan yang berfokus pada penguatan karakteristik petani sebagai pengguna utama teknologi, pelibatan aktif Kementerian Pertanian sebagai koordinator kebijakan, serta peningkatan produktivitas hasil pertanian sebagai tujuan utama dari digitalisasi pertanian. Formulasi kebijakan yang dihasilkan melalui analisis mendalam terhadap faktor, aktor, tujuan, dan alternatif kebijakan memberikan rekomendasi untuk menyusun kebijakan digitalisasi pertanian yakni dengan mengutamakan faktor karakteristik petani sebagai prioritas utama dengan Kementerian Pertanian sebagai aktor utama dan tujuan utama peningkatan produktivitas hasil pertanian melalui pendekatan strategi prioritas yaitu pengembangan digitalisasi pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir, yang didukung oleh penyediaan big data oleh pemerintah. Model kebijakan digitalisasi pertanian yang diusulkan terdiri dari lima komponen utama, yaitu penyusunan regulasi yang komprehensif dan terintegrasi, pengembangan program peningkatan karakteristik dan literasi digital petani yang inklusif dan kolaboratif, penguatan peran Kementerian Pertanian dalam orkestrasi kebijakan dan program digitalisasi pertanian, pengembangan ekosistem agribisnis digital pertanian yang terintegrasi dari hulu ke hilir sebagai prioritas utama, serta pemanfaatan digitalisasi sebagai instrumen peningkatan produktivitas dan pendapatan petani. Temuan dalam penelitian ini memberikan landasan bagi pengembangan kebijakan digitalisasi pertanian yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Keberhasilan implementasi model kebijakan ini membutuhkan komitmen dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan, baik pemerintah, swasta, akademisi, maupun petani. Dengan menerapkan model kebijakan ini secara konsisten dan berkelanjutan, diharapkan proses transformasi digital di sektor pertanian Indonesia dapat dipercepat dan memberikan dampak yang signifikan bagi peningkatan produktivitas hasil pertanian, tumbuhnya agribisnis pertanian yang terintegrasi hulu hingga hilir dengan demikian daya saing semakin kuat, kedaulatan pangan, pendapatan petani serta kesejahteraan petani terwujud di Indonesia secara keseluruhan.

The agricultural sector plays a vital role in Indonesia's economy, yet the productivity and well-being of farmers remain suboptimal. The vast potential of agricultural land has not been fully utilized due to various constraints such as limited access to technology, information, and markets. Agricultural digitalization is expected to be a solution to help farmers optimize production and increase income. However, the implementation of agricultural digitalization in Indonesia still faces various challenges. This research aims to analyze the current conditions that hinder the implementation of agricultural digitalization, analyze policies related to agricultural digitalization, build a conceptual model of agricultural digitalization, and design strategies and formulate policy models for agricultural digitalization to improve agricultural performance. This research was conducted in Sambas Regency, Mempawah, Pontianak, West Kalimantan Regional Government and Jakarta (Ministry of Agriculture and The House of Refresentative of Indonesia (DPR RI), from January to May 2024, involving 21 respondents. The study employed a mixed-method approach, combining qualitative and quantitative methods. The analytical methods used included descriptive analysis to examine existing conditions, Regulatory Impact Assessment (RIA) to analyze current policies, Soft System Methodology (SSM) to build a conceptual model, and Fuzzy Analytical Hierarchy Process (FAHP) along with Policy Formulation to design strategies and formulate a policy model for agricultural digitalization. The research results show that the implementation of agricultural digitalization in Indonesia is still hampered by regulations that are still partial and not well integrated, uneven digital infrastructure, especially in rural areas, the diversity of farmers' digital literacy levels, the existence of doubts and resistance from farmers to adopt digital technology, and the suboptimal role of agricultural extension workers in assisting farmers in adopting digital technology. Policy analysis using the RIA method shows that current regulations do not regulate agricultural digitalization comprehensively and integratively, especially in the upstream and downstream aspects of agriculture. There is a need to formulate new policies that are more holistic, harmonious, and pro-farmer by involving active participation from various stakeholders. The conceptual model developed based on SSM analysis emphasizes the need for analysis and solutions by taking a number of real actions (action plan) to realize a new, more comprehensive and integrated agricultural digitalization policy (output), so that agricultural digitalization can be well implemented in improving agricultural performance (outcome) which can increase agricultural productivity, efficiency, and increase farmer income. The results of the FAHP analysis show that the priority strategy that must be focused on is the development of integrated agricultural digitalization from upstream to downstream. This strategy needs to be supported by policies that focus

vii

on strengthening the characteristics of farmers as the main users of technology, active involvement of the Ministry of Agriculture as a policy coordinator, and increasing agricultural productivity as the main goal of agricultural digitalization. Policy formulation produced through in-depth analysis of factors, actors, goals, and policy alternatives provides recommendations for formulating agricultural digitalization policies, namely by prioritizing farmer characteristics as a top priority with the Ministry of Agriculture as the main actor and the main goal of increasing agricultural productivity through a priority strategy approach. integrated agricultural digitalization from upstream to downstream, which is supported by the provision of big data by the government. The proposed agricultural digitalization policy model consists of five main components, namely the formulation of comprehensive and integrated regulations, the development of inclusive and collaborative farmer capacity building and digital literacy programs, strengthening the role of the Ministry of Agriculture in orchestrating agricultural digitalization policies and programs, Development of a digital agribusiness ecosystem that is integrated from upstream to downstream as a top priority, and utilizing digitalization as an instrument to increase productivity and farmer income. The findings of this research provide a foundation for the development of more effective, inclusive, and sustainable agricultural digitalization policies in Indonesia. The successful implementation of this policy model requires commitment and synergy from all stakeholders, including the government, private sector, academics, and farmers. By consistently and sustainably implementing this policy model, it is expected that the digital transformation process in Indonesia's agricultural sector can be accelerated and have a significant impact on increasing agricultural productivity. This will foster the growth of an integrated agribusiness ecosystem from upstream to downstream, thereby strengthening competitiveness, achieving food sovereignty, and improving the income and welfare of farmers throughout Indonesia.