Strategi Pengelolaan Wisata Bahari Berkelanjutan di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung (Studi Kasus Pantai Labuhan Jukung dan Pulau Pisang)

Abstract

Industri pariwisata bahari (marine tourism) merupakan salah satu industri yang perkembangannya sangat pesat dalam satu dekade terakhir. Pariwisata bahari termasuk salah satu dari tujuh sektor penopang perekonomian dalam bidang kelautan. Salah satu daerah yang memiliki potensi wisata bahari adalah Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Secara geografis, Kabupaten Pesisir Barat berbatasan langsung dengan Samudera Hindia dengan Panjang garis pantai mencapai 210 Km. Hal ini menjadikan Kabupaten Pesisir Barat memiliki potensi wisata bahari (marine tourism) yang besar salah satunya adalah surfing karena Pesisir Barat memiliki ombak yang sangat cocok untuk olah raga air tersebut. Aktivitas wisata bahari yang ada di Kabupaten Pesisir Barat adalah surfing, snorkling, sunbathing, dan boathing. Pengelolaan pariwisata bahari menjadi sangat krusial karena Kabupaten Pesisir Barat ini hampir seluruh bagian wilayahnya berbatasan langsung dengan laut. Pariwisata bahari memiliki dampak positif dan negatif. Dampak positifnya adalah meningkatkan perekonomian termasuk Penerimaan Asli Daerah melalui Pajak Hotel dan Pajak Restoran. Selain bermanfaat untuk perekonomian nasional, pariwisata juga berdampak pada perekonomian masyarakat lokal dan juga berdampak pada kondisi sosial budaya, di beberapa daerah wisatawan mancanegara membawa dampak positif terhadap peningkatan kemampuan berbahasa inggris warga sekitar melalui program-program pemberdayaan. Adapun dampak negatifnya adalah timbulan sampah yang dihasilkan dari kegiatan wisata dan pembangunan sarana prasarana wisata yang berpotensi mengancam kelestarian lingkungan. Pada akhirnya kondisi tersebut dapat mengancam keberlanjutan wisata bahari itu sendiri, yang tentunya akan mengancam keberlanjutan dampak positif dari keberadaan wisata bahari tersebut. Disamping itu, Kabupaten Pesisir Barat memiliki rasio kemandirian terendah (3.58%) dari limabelas kabupaten/kota di Provinsi Lampung (BPS, 2021). Seharusnya dengan potensi wisata yang besar, Pesisir Barat Lampung ini memiliki tingkat kemandirian yang tinggi, apabila potensi wisata tersebut dikelola secara optimal. Penelitian ini dilaksanakan di dua lokasi yang berbeda, yakni di Pantai Labuhan Jukung, Kecamatan Pesisir Tengah dan Pantai Pulau Pisang, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Penelitian ini menggunakan metode studi kasus dan menggunakan data primer dan sekunder. Pantai Labuhan Jukung berada di daratan Pulau Sumatera, sedangkan Pulau Pisang adalah pulau yang tergolong pulau kecil berpenduduk. Perbedaan praktik pengelolaan wisata dari kedua Pantai menyebabkan ini menjadi menarik untuk diteliti. Adapun metode analisis data yang digunakan: (1) analisis manfaat ekonomi, sebagai cara untuk mengetahui share penerimaan yang berkaitan dengan wisata terhadap penerimaan total pelaku usaha dan tenaga kerja, dan mengetahui covering penerimaan wisata baik pelaku usaha bidang wisata maupun tenaga kerjanya melalui kuesioner, (2) analisis keberlanjutan menggunakan rapid appraisal for tourism (raptourism) yang merupakan modifikasi dari RAPFISH. Diagnosis status keberlanjutan berdasarkan parameter atau atribut yang ditentukan dengan cara studi literatur, mencakup dimensi lingkungan, ekonomi, sosial budaya, kelembagaan, dan sarana prasarana. (3) analisis leverage yang dihasilkan oleh raptourism dan identifikasi konsep 4A (Attraction, Amenity, Accesibility, dan Ancillary) kemudian digunakan untuk menentukan strategi pengelolaan berdasarkan analisis deskriptif kualitatif. Manfaat ekonomi yang diperoleh dari wisata di Pantai Labuhan Jukung berupa share dan covering. Pantai Labuhan Jukung memiliki nilai share dan covering rata-rata sebesar 78.11% dan 121.70%. Nilai ini menunjukkan bahwa wisata memberikan manfaat ekonomi yang signifikan, baik bagi pelaku usaha maupun tenaga kerja, dan jauh lebih besar dibandingkan dengan Pantai Pulau Pisang yang masing-masing memiliki nilai share dan covering sebesar 47.67% dan 74.61%. Hal ini mengindikasikan bahwa kontribusi wisata di Labuhan Jukung tergolong sangat tinggi dan menjadi sumber penerimaan utama bagi masyarakat setempat. Sebaliknya, di Pantai Pulau Pisang, nilai share dan covering yang diperoleh relatif rendah, sehingga wisata tidak menjadi sumber penerimaan utama dan penerimaan dari pariwisata tidak dapat memenuhi kebutuhan pengeluaran rumah tangga. Rendahnya manfaat ekonomi yang diterima di Pantai Pulau Pisang dapat mempengaruhi sikap masyarakat terhadap wisata. Jika manfaat ekonomi dari wisata tinggi, masyarakat cenderung lebih berkomitmen untuk menjaga keberlangsungan wisata tersebut. Sejalan dengan manfaat ekonomi wisata, indeks keberlanjutan pada penilaian semua dimensi lebih besar di Pantai Labuhan Jukung dibandingkan di Pulau Pisang. Nilai keberlanjutan Pantai Labuhan Jukung dan Pantai Pulau Pisang secara multidimensional sebesar 60.39 untuk Labuhan Jukung dan 51.14 untuk Pulau Pisang yang dimana keduanya masuk dalam kategori cukup berkelanjutan. Namun, pada dimensi ekonomi di Pulau Pisang, nilai status keberlanjutannya sebesar 46.63 sehingga termasuk dalam kategori kurang berkelanjutan. Terdapat perbedaan prioritas strategi antara Pantai Labuhan Jukung dan Pantai Pulau Pisang. Pantai Labuhan Jukung lebih prioritas pada pengadaan pelatihan pengolahan sampah kelapa muda menjadi pupuk organik, dan pembuatan paket wisata untuk kegiatan seni dan budaya di Bundaran Labuhan Jukung, sedangkan Pantai Pulau Pisang lebih prioritas pada pembuatan paket-paket wisata bekerja sama dengan pihak homestay dan penyewaan perahu dan pembangunan Base Tranceiver Station (BTS) di Pulau Pisang agar dapat menjamin ketersediaan sinyal.