Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pulau Kecil. Pulau Buano Maluku

Abstract

MESSALINA L SALAMPESSY. Efektivitas Kelembagaan Lokal Dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Di Pulau Kecil. Pulau Buano Maluku Dibimbing oleh BRAMASTO NUGROHO, CECEP KUSMANA, dan HENDRAYANTO (mengantikan Alm HARIADI KARTODIHARDJO).

Peran kelembagaan lokal diharapkan dapat menjadi salah satu solusi mengatasi degradasi dan meningkatkan upaya rehabilitasi hutan mangrove di Pulau kecil. Penelitian ini bertujuan menjawab pertanyaan tentang bagaimana efektivitas kelembagaan lokal dalam keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove di Pulau Buano. Tujuan tersebut dijabarkan dalam beberapa kajian:1) mengidentifikasi dan mendeskripsikan komposisi spesies dan struktur tegakan mangrove,2) menganalisis struktur kelembagaan lokal pengelolaan hutan mangrove, 3). menganalisis tipologi modal sosial dalam menginisiasi aksi kolektif masyarakat untuk keberlanjutan pengelolaan hutan mangrove, 4) menganalisis peran para pihak dalam pengelolaan hutan mangrove di pulau Buano,5) menganalisis efektivitas dan kinerja kelembagaan lokal dalam pengelolaan sumber daya hutan mangrove. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif-studi kasus dengan menggunakan analisis kuantitatif dan kualitatif berdasarkan kebutuhan masing- masing kajian. Penelitian ini mengungkapkan bahwa kawasan komposisi mangrove secara keseluruhan teridentifikasi 8 family mangrove dengan 12 spesies. Spesies Rhizophora mucronata mendominasi. Struktur horisontal memperlihatkan grafik kerapatan hutan mangrove cenderung membentuk L-form. Elemen modal sosial yang paling berpengaruh di kedua Desa adalah unsur saling percaya (trust) disusul oleh kepatuhan terhadap norma yang berlaku (norms) serta terbangunnya jaringan sosial secara luas (networking). Salah satu kendala di masyarakat Buano adalah adanya kekuatan simbolik (symbolic power) namun belum menginisiasi common knowledge bagi upaya kelestarian hutan mangrove. Prinsip keberlanjutan institusi yang tidak berjalan optimal pada kelembagaan lokal adalah prinsip kejelasan tata batas, prinsip pengaturan kolektif, prinsip resolusi konflik dan prinsip keterkaitan dalam sistem pengelolaan. Hambatan keberlanjutan institusi adalah aturan informasi yang terbatas pada masing-masing Soa dan belum tersedia aturan Soa untuk mengatur secara kolektif pengunaan sumber daya dalam jumlah besar; aturan lingkup yang belum mengatur mekanisme keberlanjutan pengelolaan sumberdaya, dan aturan pengelolaan kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil belum mengatur mekanisme keterlibatan para pihak. Teridentifikasi aktor-aktor dominan antaralain tokoh adat/kepala Soa, Kementrian Kelautan dan Perikanan, Pemerintah Negeri Buano Selatan dan Buano utara, LPPM/LSM lokal dan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang diharapkan berperan langsung dalam merancang perencanaan, pola komunikasi dan koordinasi, mengarahkan pemangku kepentingan lainnya. Pemangku kepentingan lainnya berperan dalam penyiapan prosedur, penentuan struktur operasional dan bentuk implementasi kegiatan yang dilakukan. Kolaborasi menjadi kunci keberhasilan peran para pihak. Pendekatan policentric dapat dilakukan untuk masyarakat dapat membenahi dan membuat aturan pengelolaan sumber daya hutan mangrove yang berkelanjutan dengan dukungan pemerintah dan lembaga terkait.

Strategi keberlanjutan untuk mewujudkan efektivitas pengelolaan kelembagaan lokal yang dapat diterapkan adalah: Pertama pengaturan pemanfaatan hak private untuk kepentingan bersama. Hal ini membutuhkan kesepakatan dan mekanisme pengaturan sumberdaya secara bersama yang disesuaikan dengan potensi sumberdaya pada masing-masing Soa. Kedua, penguatan modal sosial untuk meningkatkan trust melalui pendekatan komunikasi efektif terutama dengan Pemerintah Daerah. Ketiga, perlu dilakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan hutan mangrove yang dapat dilakukan melalui strategi persuatif, edukatif dan fasilitatif. Keempat, membenahi kelemahan pada struktur dalam penerapan rule in use pada aturan-aturan informasi dan aturan mekanisme keberlanjutan, penyelesain konflik internal serta penguatan peran kewang dan pemberlakuan budaya Sasi. Pendekatan policentric dapat dilakukan dengan pelibatan aktif peran Pemerintah dalam membenahi persoalan kelembagaan lokal yang dihadapi masyarakat. Kelima penataan peran para pihak melalui tata kelola kolaboratif dalam menentukan berbagai kebijakan untuk menunjang kelestarian hutan mangrove dan kesejahteran masyarakat lokal.

Kata Kunci: efektivitas kelembagaan, hutan mangrove, kelembagaan lokal, kekuatan simbolis, modal sosial, pulau kecil, pengetahuan bersama, polisentrik.