Kajian Keberlanjutan Pengelolaan Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda di Provinsi Jawa Barat

Abstract

Taman Hutan Raya Djuanda, yang ditetapkan pada tahun 1985 melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 3, merupakan Taman Hutan Raya pertama di Indonesia. Luas total Taman Hutan Raya Djuanda adalah 528.393 hektar, merupakan taman hutan raya terluas di Provinsi Jawa Barat. Kondisi alam Taman Hutan Raya Ir. H Djuanda mendukung pemanfaatan wisata alam dan fasilitasnya untuk mengembangkan pendidikan lingkungan. Fokus dari penelitian ini adalah untuk menilai keberlanjutan pengelolaan Taman Hutan Raya Djuanda terkait dengan empat pilar keberlanjutan yaitu ekologi, ekonomi, sosial budaya dan kelembagaan. Penelitian ini dilakukan pada bulan September hingga November 2023. Penilaian status keberlanjutan dilakukan dengan menggunakan metode Multi-Dimensional Scaling (MDS). Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa nilai dimensi ekologi sebesar 57,99% (seluruhnya berkelanjutan), nilai dimensi ekonomi sebesar 74,20% (seluruhnya berkelanjutan), nilai dimensi sosial budaya sebesar 32,48% (kurang berkelanjutan), dan nilai dimensi kelembagaan sebesar 52,80% (seluruhnya berkelanjutan). Nilai keseluruhan status keberlanjutan Taman Hutan Raya Djuanda adalah 54,37% (seluruhnya berkelanjutan). Dimensi sosial budaya menunjukkan nilai terendah dan tergolong kurang lestari, sedangkan dimensi ekonomi menunjukkan nilai tertinggi. Berdasarkan analisis SWOT, untuk faktor internal menunjukan indeks posisi 1.53 (dengan rincian kekuatan 2.00 dan kelemahan 0.47), sedangkan untuk faktor eksternal menunjukan indeks posisi 1.00 (dengan rincian peluang 1.54 dan ancaman 0.54). Analisis tersebut menunjukan bahwa titik koordinat internal dan eksternal berada di titik positif atau kuadran I, sehingga strategi pengembangan yaitu mengoptimalkan kekuatan untuk memanfaatkan peluang. Hasil penelitian merekomendasikan 3 strategi utama pengelolaan yaitu, (1) mengoptimalkan tahura sebagai kawasan konservasi, (2) meningkatkan daya tarik wisata, dan (3) meningkatkan pemberdayaan masyarakat

Djuanda Grand Forest Park, established in 1985 by Decree No. 3 of the President of the Republic of Indonesia, is the first Grand Forest Park in Indonesia. The total area of Djuanda Grand Forest Park is 528,393 hectares, the largest grand forest park in West Java Province. Natural conditions of the Grand Forest Park Ir. H Djuanda supports using natural tourism and facilities to develop environmental education. The focus of this study is to assess the sustainability of the Djuanda Grand Forest Park management in relation to the following four pillars of sustainability: ecological, economic, sociocultural, and institutional. This research was conducted from September to November 2023. The assessment of sustainability status was conducted utilizing the Multi-Dimensional Scaling (MDS) method. The results of this research show that the ecological dimension value is 57,99% (entirely sustainable), the economic dimension value is 74,20% (entirely sustainable), the sociocultural dimension value is 32,48% (less sustainable), and the institutional dimension value is 52,80% (entirely sustainable). The overall value of the sustainability status of the Djuanda Grand Forest Park was 54,37% (entirely sustainable). The socio-cultural dimension exhibits the lowest value and is classified as less sustainable, whereas the economic dimension demonstrates the highest value and is classified as entirely sustainable. The results of the SWOT analysis indicate that the internal factors have a position index of 1.53, with strengths of 2.00 and weaknesses of 0.47. and the external factors have a position index of 1.00, with opportunities of 1.54 and threats of 0.54. The results indicate that both the internal and external coordinates are in the positive quadrant I. Consequently, the optimal development strategy is to optimize the strengths to capitalize on the opportunities. The findings of the study suggest three primary management strategies: (1) optimizing the grand forest park as a conservation area, (2) enhancing tourist attractions, and (3) strengthening community empowerment.