Pemberdayaan Balai Latihan Kerja Daerah (Blkd) Propinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta

Abstract

Upaya menjadikan Jakarta sebagai service city banyak dihadapkan pada berbagai kendala yang bersifat komplek, di antaranya kemajemukan sosial budaya masyarakat dari berbagai tingkat kehidupan yang kesemuanya dituntut adanya kehidupan layak. Kehidupan yang layak bagi 8.385.639 jiwa penduduk Jakarta tersebut (Sensus Penduduk 2000) dapat terwujud apabila setiap warga kota mempunyai aktivitas atau pekerjaan dan penghasilan yang tetap, sehingga dapat menghidupi d��ya dan keluarga. Temyata kondisi tersebut belum dapat terwujud, sehingga menimbulkan problema terutama di bidang ketenagakerjaan. Data statistik menunjukkan bahwa pertumbuhan angkatan kerja tahun 1990 sebanyak 3.157.639 orang dengan penganggur sebanyak 235.722 orang (7, 1 % ), sedangkan pada tahun 2000 meningkat mencapai 3.897.473 orang dengan jumlah penganggur 470.425 orang (12,07%). Namun sebagai akibat krisis ekonomi (1997) penganggur di Jakarta pada tahun 1998 mencapai 925.920 orang atau sekitar 20,37 % dari angkatan kerja. Untuk mengantisipasi masalah seperti tersebut diatas. yang mungkin juga dihadapi oleh setiap propinsi lain di Indonesia, maka dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 1958 dibentuk Dinas Tenaga Kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melakukan kegiatan urusan-urusan kesejahteraan pekerja, kesejahteraan tuna karya dan pemberian kerja kepada tuna karya. Kenyataannya tuna karya/penganggur atau pencari kerja jumlahnya tidak sebanding dengan kesempatan kerja yang ada di sektor formal, sehingga membuka peluang untuk melakukan usaha di sektor informal sebagai pilihan lain. Oleh karena itu Dinas Tenaga Kerja sebagai unit yang membidangi masalah ketenagakerjaan di Propinsi DKI Jakarta, merasa punya tanggung jawab untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilan warga kota pencari kerja, sehingga ketrerampilan tadi dapat dijadikan bekal untuk mencari pekerjaan atau menciptakan lapangan kerja baru. Sebagai wadah untuk melakukan berbagai aktivitas pelatihan, maka berdasarkan Surat Keputusan Gubemur KDKI Jakarta Nomor 628 Tahun 1988 dibentuklah Balai Latihan Kerja Dinas Tenaga Kerja ...dst.