Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/155888| Title: | Kajian Nilai-Nilai Budaya Organisasidalam Pelayanan Kepada Masyarakat Pada Kantor Catatan Sipil Prop.Dki Jakarta |
| Authors: | Parwadi, Agung Suroso, Arif Iman Indopa, Sudhar |
| Issue Date: | 2001 |
| Publisher: | IPB University |
| Abstract: | Isu Good Governance yang dihadapi oleh Pemerintah saat ini, adalah mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang mampu memfasilitasi tumbuhnya kerjasama yang kreatif dan saling mendukung antar domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Salah satu diantaranya adalah tuntutan untuk mewujudkan pelayanan pemerintah yang sesuai dengan keinginan dan harapan masyarakat. Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta, adalah salah satu instansi pemerintah yang melaksanakan fungsi pelayanan umum pemerintahan dibidang pemberian status dan kedudukan hukum atas terjadinya peristiwa kelahiran, perkawinan dan perceraian non-islam, pengakuan dan pengesahan anak serta kematian yang terjadi di masyarakat. Fungsi pelayanan pencatatan sipil tersebut adalah strategis dalam ikut membangun citra pelayanan pemerintah kepada masyarakat, oleh karena sifat pelayanannya yang menyentuh kebutuhan seluruh lapisan masyarakat. Sebagaimana umumnya pelayanan pemerintahan yang selama lebih dari tiga dekade, dibangun berdasarkan pendekatan kekuasan (politis) yang tersentralisir di tingkat pusat. Sehingga menimbulkan dampak terhadap citra pelayanan pemerintah yang cenderung dipengaruhi oleh sifat arogansi aparat, birokrasi yang berbelit-belit dan maraknya KKN. Demikian juga halnya kondisi pelayanan catatan sipil, praktek-praktek penyimpangan dari prosedur dan perilaku yang kurang mendukung keinginan dan harapan masyarakat seperti KKN masih terus berlangsung. Sekalipun upaya-upaya untuk perbaikan telah dilakukan, namun hasilnya belum sepenuhnya memenuhi harapan. Disamping itu permasalahan lain yang mendasar dihadapi oleh Kantor Catatan Sipil saat ini, adalah adanya paradigma baru peran Kantor catatan sipil sebagai bagian dari fungsi pendaftaran penduduk (PP No. 31 tahun 1998). Paradigma baru tersebut sejalan dengan isu desentralisasi (UU NO. 22 Tahun 1999), sehingga lembaga catatan sipil ini nantinya akan menjadi Dinas Pendaftaran Penduduk. dst... |
| URI: | http://repository.ipb.ac.id/handle/123456789/155888 |
| Appears in Collections: | MT - Business |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.