Dinamika Kelembagaan Pembiayaan Usaha Nelayan Kecil

Abstract

Armada penangkapan di perairan Indonesia didominasi oleh kapal skala kecil (<10 GT). Nelayan kecil memiliki keterbatasan modal dan sulit untuk mendapatkan pembiayaan dari bank dikarenakan tidak memiliki agunan sebagai jaminan dan usahanya dianggap tidak bankable dan profitable. Penelitian ini melihat fenomena pembiayaan nelayan kecil menggunakan sudut pandang sosiologi ekonomi: Kelembagaan Baru dan Jaringan, serta Kebijakan yang terintegrasi. Disertasi ini bertujuan untuk : (1) Menganalisis kelembagaan pembiayaan level makro, meso dan mikro pada usaha nelayan kecil ; (2) Menganlisis karakteristik, jaringan sosial dan keterlekatan nelayan kecil pada sumber pembiayaan usaha; serta (3) Menyusun sintesis sinergitas kelembagaan pembiayaan yang bermanfaat untuk usaha nelayan kecil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (studi kasus), dengan paradigma konstruktivis. Penelitian ini dilakukan disatu titik wilayah pendaratan ikan di Teluk Jakarta, yaitu Marunda Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara. Penelitian lapang dilakukan pada Bulan Maret hingga November 2022. Data Primer diperoleh melalui observasi (pengamatan langsung) dan teknik wawancara mendalam dengan panduan pertanyaan. Data sekunder didapatkan dari undang-undang, peraturan menteri, literatur-literatur hasil penelitian dan dokumen terkait. Nelayan kecil pada penelitian ini dipilih secara purposive sebanyak 30 orang dengan kriteria mengetahui permasalahan terkait pembiayaan di lokasi, mampu diajak berkomunikasi dan bersedia untuk diwawancara. Informan yang diwawancara terdiri dari nelayan nahkoda, bakul/bos ikan, pengurus koperasi, LPMUKP, penyuluh perikanan, Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi DKI dan Sudin Jakarta Utara, Direktorat Perikanan Tangkap (KKP). Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif. Jaringan sosial dieksplorasi melalui melalui analisis jaringan sosial dengan bantuan UCINET 6.669 dan Net Draw 2.148. Hasil penelitian terkait : (1) Analisis kelembagaan pembiayaan formal dan informal pada nelayan kecil menemukan: (a) Pada level makro, pemerintah sudah banyak memberikan dukungan berupa kebijakan pembiayaan untuk nelayan kecil. Kebijakan dan regulasi pembiayaan pada level makro menjadi payung hukum dan petunjuk bagi kelembagaan pada level meso (organisasi) untuk mengimplementasikan pembiayaan pada tataran teknis (level mikro); (b) Terjadi close coupling (penyelarasan) antara kebijakan dan regulasi (aturan main) dan norma, kepentingan antara level makro dan level meso dalam pembiayaan usaha nelayan kecil; (c) Terjadi de coupling (ketidakselarasan) antara aturan formal dan informal, norma dan kebijakan di level meso dengan level mikro dalam mengejar kepentingan ekonomi (pembiayaan nelayan kecil). Berdasarkan analisis ini tipologi nelayan kecil dalam mengakses pembiayaan, adalah: tipe nelayan kecil dengan tipe pembiayaan formal, tipe pembiayaan informal, dan tipe pembiayaan mix/ ganda. (2) Nelayan kecil di Marunda menggunakan jaringan sosial yang dimiliki untuk memenuhi kebutuhan modal usaha. Akses pembiayaan mayoritas nelayan kecil terutama pada aktor keluarga inti maupun keluarga besar/ kerabat. Norma yang mendasari jaringan: pada keluarga adalah kepercayaan, pada bank adalah ikatan kontrak berdasar aset jaminan, dan pada Bakul/Bos adalah ikatan atas hasil tangkapan ikan. Akses pembiayaan nelayan kecil dalam beraktivitas terutama masih berbasis jaringan ikatan kekerabatan, dengan kata lain relasi sosial komunitas terbentuk secara terfragmentasi dalam ikatan jaringan sosial yang lebih kecil.(3) Upaya menyusun proses keselarasan (Close coupling) antar kelembagaan sumber pembiayaan level makro-meso-mikro menghasilkan kesetaraan nelayan kecil dalam mengakses jaringan sosial pemenuhan modal usaha. Hal ini dapat dilakukan melalui kebijakan yang Integratif, keterlekatan sosial dan lubang struktural; Sebaliknya De-coupling menyebabkan ketidaksetaraan sosial usaha nelayan kecil, sehingga tidak semua nelayan kecil bisa mengakses program-program pembiayaan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Kebaruan Disertasi ini adalah sintesa konsep kelembagaan pembiayaan nelayan kecil yang mampu bersinergi antara level mikro, meso dan makro. Berdasarkan simpulan (1,2,3), penting untuk dilakukan (1) Keselarasan antara aturan pemerintah dengan nilai dalam komunitas nelayan kecil (aturan yang digunakan di lembaga informal); (2). ada pelaku ekonomi (bank, koperasi) yang mampu mensinergikan aturan formal dan informal untuk kepentingan nelayan kecil; (3) mengembangkan jaringan sosial nelayan kecil dalam mengakses pembiayaan melalui aktor-aktor setempat. Salah satu kelembagaan yang memiliki potensi untuk dikembangkan dan dapat difungsikan sebagai penjembatan antara lembaga pembiayaan formal dan individu-individu nelayan adalah koperasi. Koperasi perikanan sebagai kelembagaan baru, dalam pendekatan sosiologi ekonomi, penting memenuhi syarat syarat pembentukan yaitu: Koperasi perikanan harus dibentuk secara sosiologis dari kelompok-kelompok yang sudah ada dan berjalan di masyarakat, bukan dibentuk secara mendadak/dadakan dan hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan administrasi mendapatkan bantuan. Koperasi harus membangun modal sosial melalui jaringan sosial nelayan dan tidak hanya fokus pada kegiatan ekonomi pembiayaan. Membangun modal sosial dengan menumbuhkan kepercayaan (trust) dan partisipasi anggota; melakukan komunikasi dan transparansi atas kebijakan yang diterapkan; Membangun nilai bersama dari tujuan pembentukan koperasi; Menghargai kontribusi anggota dengan pemberian insentif; Merubah mindset nelayan tidak hanya sekedar untuk mendapatkan bantuan melainkan untuk menolong diri sendiri melalui kerja sama. Koperasi memiliki peranan utama membantu kehidupan anggotanya yang merupakan nelayan (penyiapan sarana produksi, dan pemasaran). Koperasi harus berkolaborasi dengan jejaring ekonomi di lokasi, termasuk bakul ikan. Peran bakul perlu diadopsi dan dimodifikasi oleh koperasi. Keberadaan bakul bukanlah pesaing dan harus dirangkul untuk bersinergi. Strategi kebijakan yang diutamakan adalah penguatan koperasi melalui membangun kesadaran masyarakat dalam berkoperasi. Strategi kedua adalah penguatan kelembagaan dan kemampuan pengurus dalam menggerakan koperasi. Strategi ketiga adalah melakukan pendampingan.