Tinjauan Ditetapkannya Batubara sebagai BKP (Studi Kasus PT XYZ Tahun 2020)

Abstract

Usaha pemerintah dalam meningkatkan pendapatan yang berasal dari PPN dengan menjadikan batubara sebagai Barang Kena Pajak (BKP). Atas pengenaan PPN terhadap batubara berdampak pada pengiriman batubara oleh penjual kepada pelanggan dengan menggunakan metode pengiriman CIF, karena terjadi perbedaan pendapat terkait titik penyerahan yang menyebabkan terjadinya sengketa pajak. Penelitian bertujuan untuk mengetahui dampak atas perubahan batubara menjadi BKP pada saat pengiriman serta sengketa pajak yang terjadi terkait dengan titik penyerahan sehingga dilakukan tinjauan atas pendapatan dan pembelian untuk menghasilkan rekomendasi agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi. Metode analisis menggunakan kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus yang terjadi pada PT XYZ yang merupakan perusahaan bergerak dalam bidang perdagangan batubara. Penelitian ini menghasilkan berupa tinjauan terhadap pendapatan dan pembelian dengan menggunakan PSAK 72 (PSAK 115) dan PSAK 14 (PSAK 202) sehingga dapat menghasilkan rekomendasi agar pengakuan pendapatan sebaiknya dilakukan saat dokumen resmi bukti penyerahan diterbitkan, pencatatan transaksi dilakukan sebaiknya berdasarkan dokumen, serta melakukan dokumentasi pada setiap transaksi yang dilakukan.

The government's efforts to increase revenue from VAT by making coal a Taxable Goods. The imposition of VAT on coal has an impact on the delivery of coal by sellers to customers using the CIF delivery method because there are differences of opinion regarding the delivery point which causes tax disputes. The study aims to determine the impact of changing coal to BKP at the time of delivery and the tax disputes that occur related to the delivery point so that a review of income and purchases is carried out to produce recommendations so that the problem does not occur again. The analysis method uses qualitative descriptive with a case study approach that occurred at PT XYZ which is a company engaged in the coal trading sector. This study resulted in a review of income and purchases using PSAK 72 (PSAK 115) and PSAK 14 (PSAK 202) so that it can result in recommendations that revenue recognition should be carried out when official documents of proof of delivery are issued, transaction recording should be carried out based on documents, and documentation of each transaction carried out.