Suatu tinjauan terhadap sistem bagi hasil perikaanan laut di Pusat Pendaratan Ikan Bajomulyo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati Propinsi Jawa Tengah

Abstract

Nelayan kecil sebagian besar masih terikat pada pemilik modal. Pada umumnya pemilik modal membiayai segala kebutuhan para nelayan mulai dari kebutuhan sehari- hari sampai peralatan kerjanya. Salah satu hubungan kerja antara pemilik modal dan nelayan penggarap adalah kesepakatan pembagian hasil usaha perikanan laut, sehingga timbul istilah pemilik modal sebagai nelayan pemilik (juragan) yang memiliki perahu atau kapal dan alat penangkapannya serta nelayan penggarap yang mengusahakan penangkapannya. Dengan demikian kedudukan nelayan penggarap terhadap bagian hasil usahanya lemah, dan juragan atau pemilik modal yang kuat. Pemerintah sejak lama telah berusaha mencegah terjadinya kesenjangan pendapatan antar pelaku usaha perikanan dengan mengeluarkan Undang-undang No. 16 Tahun 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan (UUBHP No. 16/1964) yang sampai saat ini masih berlaku. Pusat pendaratan Ikan Bajomulyo merupakan tempat pendaratan ikan di Pantai Utara Jawa yang cukup besar, disamping pemberi kontribusi nilai yang tertinggi sebesar 20,88% dari produksi perikanan di Jawa Tengah. Berdasarkan latar belakang tersebut permasalahan yang diteliti yaitu: Bagaimana sistem bagi hasil perikanan laut yang berlaku untuk nelayan di PPI Bajomulyo Kecamatan Juwana, apa faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam bagi hasil tersebut, dan apa yang menghambat pelaksanaan Undang-undang No. 16/ 1964 tentang Bagi Hasil Perikanan di Kecamatan Juwana....