Perencanaan Kebutuhan Pelatihan Bagi Pengelola Diklat Di Pendidikan Propinsi dan Latihan Propinsi Dki Jakarta

Abstract

"Menyajikan pelatihan/pemberdayaan yang sesuai dengan kebutuhan aparat pemda selaku pelayan warga kota yang majemuk dalam menghadapi tantangan Jakarta sebagai kota jasa dan yang sejajar dengan kota-kota besar di dunia" merupakan tugas berat Pendidikan dan Latihan Propinsi DKI Jakarta selaku instansi pengelola diklat bagi aparat pemda. Instansi ini dituntut untuk memiliki tenaga-tenaga pengelola diklat yang berkualitas dan handal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Sesuai dengan masalah, tuntutan dan tantangan yang selalu berubah, bertambah dan melesat, mampukah pengelola pelatihan menjalankan tugas-tugas mereka? Sudah tepatkah pekerjaan yang mereka lakukan? Apa yang mereka perlukan sebagai bekal dalam menjalankan tugas-tugas kepengelolaan? Dalam tulisan ini, disajikan penelitian yang berkaitan dengan tugas-tugas kediklatan. 3 tahap angket telah dilakukan untuk menjawab pertanyaan ini: 1. Tahap pertama dilakukan angket yang berisi tugas-tugas pengelola diklat yang diambil dari teori-teori tentang tugas pengelola, juga sesuai dengan misi Diklatprop DKI Jakarta. Angket ini ditujukan kepada 62 responden (pengelola yang diambil secara purposive tingkat staf, eselon III dan IV). Dari hasil perhitungan yang menggunakan uji tanda ini terlihat hasil yang memperlihatkan pengetahuan pengelola tentang tugas-tugas yang seharusnya mereka emban, serta pendapat mereka tentang harus atau tidaknya teori-teori tersebut dilaksanakan. 2. Tahap kedua dan ketiga adalah penilaian dari pihak kabid/kaUPT terhadap kasi-kasi mereka untuk melihat kinerja para kasi dan dari KKJ dan KKP terlihat diskrepansi yang harus dicermati untuk diteliti lebih lanjut, dicari sebabnya, dan dicarikan jalan keluarnya. Diklat/ pelatihan? Memang bukan satu-satunya jalan untuk meningkatkan KKP, tetapi perlu difikirkan! dan inilah yang diusulkan untuk diperhatikan dalam mengisi kevakuman KKP. Pertanyaan timbul mengapa ada dua kali angket untuk tahap kedua dan ketiga ini. Tahap kedua, penilaian diambil dari job description para kepala seksi sesuai dengan landasan hukum Diklatprop DKI Jakarta yaitu Perda DKI Jakarta No. 7 Tahun 1993, Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1367/1994, dan Keputusan Gubernur KDKI Jakarta No. 1592/1995. Sedangkan penilaian berikutnya, diambil dari butir-butir yang tidak tercantum dalam ketentuan-ketentuan hukum tersebut, tetapi sesuai dengan teori tugas pengelola dan sesuai pula dengan misi Diklatprop DKI Jakarta. Hasilnya? Pelatihan apa saja yang diperlukan untuk mengemban tugas-tugas kedinasan mereka? Sebuah tabel tentang kebutuhan diklat, juga sebuah contoh pembuatan pelatihan (perumusan materi pembelajaran suatu diklat) telah dicoba untuk disajikan.