Eksperimentasi Kebijakan dalam Pengelolaan Hutan dengan Menggunakan Teori Permainan

Abstract

Pesatnya pembangunan di Kota Bogor telah menimbulkan penurunan kualitas lingkungan seperti perubahan fungsi lahan terbuka menjadi lahan terbangun. Penerapan konsep hutan kota di dalam perencanaan tata kota akan mengatasi masalah penurunan kualitas lingkungan kota. Namun, program pembangunan hutan kota tidak akan berhasil tanpa dukungan dari berbagai pihak khususnya masyarakat kota itu sendiri. Selain itu lembaga swadaya masyarakat dan lembaga pendidikan juga memiliki peranan yang penting dalam terciptanya program pembangunan hutan kota. Partisipasi para pihak ini akan sangat membantu pemerintah dalam program pembangunan dan pengembangan hutan kota. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi masyarakat terhadap hutan kota yang ada di wilayahnya serta pengaruh karakteristik sosial ekonomi terhadap tingkat persepsi masyarakat tersebut, mengetahui persepsi dan peran para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota serta menyusun strategi peningkatkan partisipasi para pihak dalam pembangunan dan pengelolaan hutan kota. Penelitian dilakukan pada September – November 2011 dengan membagi daerah contoh menjadi tiga kategori dilihat dari tingkat ekonominya yaitu tinggi, sedang dan rendah. Lokasi sampel untuk kategori kelas ekonomi atas yaitu sekitar Taman Kencana, kelas ekonomi menengah yaitu Lapangan Sempur dan kelas ekonomi bawah yaitu sekitar Taman Peranginan. Data yang diambil terbagi menjadi dua bagian yaitu data primer (persepsi para pihak) dan data sekunder (data-data RTH Kota Bogor, kondisi wilayah dan kependudukan Kecamatan Bogor Tengah). Responden ditentukan dengan Purpossive Random Sampling berdasarkan karakteristik sosial ekonominya. Responden yang diambil sebanyak 90 orang dengan jumlah masing-masing responden 30 orang tiap kelas. Analisis data dilakukan secara deskriptif dan uji non parametrik. Penyajian secara deskriptif dilakukan untuk menjelaskan gambaran dari setiap bentuk hubungan pertanyaan dengan jawaban responden. Untuk mengetahui tingkat persepsi dan partisipasi responden dalam pembangunan hutan kota digunakan skala Linkert dengan membagi nilai dari skala 1 – 7. Uji statistik non parametrik menggunakan uji Chi-Kuadrat untuk menguji hubungan antar variabel dengan tingkat persepsi responden. Hasil menunjukkan, masyarakat memiliki persepsi yang cenderung baik terhadap hutan kota. Karakteristik sosial ekonomi (tingkat pendidikan, tingkat ekonomi, jenis kelamin dan kelas umur) tidak berpengaruh terhadap tingkat persepsi masyarakat. Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting sebagai pelaku utama, penerima manfaat dan sekaligus sebagai pengawas kegiatan dalam program pengelolaan hutan kota dengan pola kemitraan. Pemerintah sebagai perencana, pelaksana, pemegang kekuasaan dan kebijakan serta pemrakarsa kegiatan, memiliki persepsi yang cenderung sangat baik terhadap hutan kota. Lembaga swadaya masyarakat sebagai sarana penghubung, penyadar, sekaligus sebagai alat kontrol dalam proses pembangunan serta mitra pemerintah dalam menjalankan programnya memiliki persepsi yang cenderung sangat baik terhadap hutan kota. Perguruan tinggi sebagai lembaga pendidikan memiliki peran sebagai peneliti, perencana dan mitra pemerintah memiliki persepsi yang cenderung sangat baik. Masyarakat memiliki persepsi yang cenderung sangat baik, namun persepsi yang cenderung sangat baik ini belum diimbangi dengan tindakan partisipasi yang nyata. Masyarakat berada pada tingkatan partisipasi manipulasi dan terapi yang dideskripsikan sebagai tidak adanya partisipasi. Strategi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat yaitu penyerahan pengelolaan pada masyarakat di tingkat RW dengan disertai sosialisasi, pengadaan jaringan sosial/forum lokal, pendampingan yang terus menerus, pelatihan-pelatihan dan pengoptimalan penggunaan tenaga kerja dan material lokal sesuai sumber daya yang tersedia. Pemerintah juga perlu merubah strategi pengelolaan yaitu pembuatan peraturan dan pedoman yang jelas mengenai hutan kota, pelibatan semua pihak (pola pengelolaan kemitraan), tukar informasi dengan pemerintah daerah lainnya, mencari bantuan dana dari para pengusaha dan bertindak tegas terhadap pihak yang melanggar peraturan tentang lingkungan.