Analisis peranan basis sektor pertanian dalam pembangunan wilayah di era otonomi daerah : studi kasus kabupaten kuningan, propinsi Jawa Barat

Abstract

Pengesahan UU No. 22 dan 25 yang menandai diberlakukannya Otonomi Daerah, telah membuat setiap daerah harus menentukan arah pembangunan wilayahnya sendiri termasuk Kabupaten Kuningan. Namun, dalam menentukan arah pembangunannya, suatu daerah harus memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Hal ini seperti yang telah dikemukakan oleh Koswara dalam Tambunan (1999). Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi komoditi basis pertanian pada setiap kecamatan, mengetahui ada atau tidak kecamatan yang kegiatan pertaniannya memusat dan menjadi spesialisasinya, mengetahui besarnya surplus pendapatan komoditi pertanian yang dihasilkan oleh setiap kecamatan, dan memperkirakan efek pengganda pendapatan dari komoditi basis pertanian terhadap peningkatan pendapatan kecamatan. Metode analisis yang digunakan adalah metode deskriptif dan metode kuantitatif. Metode deskriptif bertujuan untuk menggambarkan kondisi dan keragaman pembangunan, khususnya pembangunan pertanian. Sedangkan metode kuantitatif menggunakan alat analisis Loqation Quotient (LQ). Dari metode ini dapat diketahui apakah suatu kegiatan itu merupakan kegiatan basis atau non basis, sehingga dapat ditentukan arah pembangunan wilayah di suatu daerah. Hasil penelitian menunjukan bahwa masing-masing kecamatan di Kabupaten Kuningan memiliki beberapa komoditi basis pertanian yang jumlahnya berbeda-beda. Sebagai contoh, kecamatan yang paling banyak komoditi basisnya pada tahun 2001 adalah Kecamatan Jalaksana dengan dua puluh satu komoditi pertanian. Dan yang paling sedikit komoditi basisnya pada tahun yang sama adalah Kecamatan...