Masalah pelaksanaan peraturan perundang-undangan rabies di daerah tingkat I bali

Abstract

Dalam perkembangannya, terdapat tiga karakteristik umum yang dimiliki oleh negara-negara sedang berkembang seperti diungkapkan oleh Michael P. Todaro. Salah satu diantaranya adalah tingkat kehidupan yang cenderung rendah untuk sebagian besar penduduknya. Manifestasi dari tingkat kehidupan yang rendah berupa pendapatan yang rendah (kemiskinan), sarana kesehatan yang buruk, serta bentuk manifestasi lainnya. Interaksi antara manusia dan lingkungannya merupakan hal yang tak dapat dipilahkan dalam kaitannya dengan upaya untuk menciptakan sarana kesehatan yang baik. Dampak negatif dari interaksi tersebut adalah penularan penyakit dari lingkungan ke manusia. Rabies sebagai salah satu penyakit anthropozoonosa, merupakan salah satu penyakit yang mempunyai arti penting bagi kesehatan dan ketentraman masyarakat, karena di Indonesia penyakit ini memperlihatkan kecenderungan meningkat tiap tahun dan bertambah meluasnya daerah terjangkit, bahkan ke daerah yang semula bebas rabies. Usaha pencegahan dan pemberantasan rabies di Indonesia telah dimulai sejak ditetapkannya Ordonansi Rabies 1926, Stbl. 1926 No. 451 dan Peraturan Pelaksanaan Ordonansi Rabies 1926, Stbl. 1926 No. 452. Namun perkembangan jaman menghendaki penyesuaian, demikian halnya dengan Peraturan tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit Hewan Menular. Di tengah meningkatnya kasus dan meluasnya daerah rabies, tanggal 7 Januari 1983 Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali mengeluarkan Surat Pengumuman No. 443.34/180/ Einsos. Mental, sebagai upaya pencegahan kemungkinan timbulnya rabies di daerah Bali, karena dijumpai terdapat banyak anjing yang berasal dari luar daerah Bali. Kebijaksanaan Gubernur/Kepala Daerah Tingkat I Bali tersebut mempunyai relevansi dengan beberapa peraturan yang berlaku, disamping beberapa kekurangan yang ada dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan rabies, khususnya dalam kaitan Bali sebagai daerah bebas rabies.