Kajian Mengenai Pengelolaan Wilayah Pesisir di Kota Denpasar ditinjau Dari Aspek Perkanan dan Pariwisata Dihubungkan Dengan Rencana Vmum Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang keadaan umum pesisir Kota Denpasar serta kasus kasus yang timbul di wilayah ini serta melakukan kajian terhadap pengelolaan Iingkungan pesisir Kota Denpasar terutama dari aspek perikanan dan pariwisata. Dengan melakukan pengkajian terhadap lingkungan pesisir di wilayah pesisir Kota Denpasar, diharapkan mampu memberikan masukan saran bagi pemerintah setempat untuk pengelolaan selanjutnya yang lebih baik. Penelitian ini dilakukan mulai bulan Desember 2000 sampai Maret 200 I di sepanjang pantai Sanur sampai Suwung Benoa, Pelabuhan Benoa dan Pulau Serangan. Penelitian ini menggunakan data sekunder yang didapat dari studi hasil terkait dan lembaga lembaga pemerintah dan non pemerintah seperti Dinas PU Kota Denpasar, Pemda Kota Denpasar, Badan Statistik Kota Denpasar, Tata Kota, Departemen Kehutanan Propinsi Bali, Badan Otonom Pelabuhan Benoa, Bali Beach Conservation Project, WWF Walacea Bioregion, dan Konsultan Sun·a. Selain iti juga dilakukan pengamatan lapangan dan waawancara yang memperkuat data yang diperoleh. Analisis yang digunakan dalam pengolahan data adalah Nodul anal isis dan Matriks kesesuaian. HasiI penelitian dan analisis yang dilakukan menunjukkan kenyataan bahwa : Kawasan pesisir Kota Denpasar secara umum telah mengalami degradasi kualitas lingkungan yang cukup tinggidengan berbagai permasalahan yang kompleks antara penggunaan Iahan dan daya dukung lahan sena adanya conjlicl ofimaesl antara pemakai lahan. Kerusakan wilayah pesisir Kota Denpasar terutama diakibatkan oleh kegiatan Pariwisata yang melakukan eksploitasi terhadap sumberdaya pesisir. Pengelolaan yang ditetapkan dalam Rencana Umum tata Ruang Wilayah Kota Denpasar memiliki banyak kekurangan terutama dalam pengalokasian wilayah yang seharusnya dilindungi dan \vilayah yang bisa dieksploitasi. Pengelolaan yang terkesan setengah hati dari pemerintah Daerah dan kurangnya pengawasan secara teratur terhadap kegiatan kegiatan dan usaha yang terjadi di kawasan pesisir Kota Denpasar. Kesimpulan yang didapatkan menghasilkan saran sebagai berikut yaitu harus dibentuk suau peraturan yang dapat menyaring secara ketat pembangunan sarana dan prasarana yang akan mengambil lahan di wilayah pesisir, terutama dalam hal sempadan pantai, sempadan bangunan dan cakar bangunan. Dalam penyusunan Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar seharusnya seluruh slake holder dilibatkan dalam pengambilan keputusan, serta pelibatan masyarakat setempat sebagai kontrol sosial bagi kegiatan perekonomian dan pembangunan yang terjadi di wilayah pesisir Kota Denpasar. TPA sampah padat danTPA limbah cair yang berlokasi di wilayah Taman Hutan Raya seharusnya memiliki sistem pengolahan yang modern,jadi tidak hanya mengandalkan oksidasi alami dari Hutan Mangrove yang akan memperbesar beban bahan organik yang harus dioksidasi oleh mangrove sehingga memungkinkan terjadinya pembusukan. Sesegera mungkin dilakukan Reboisasi Hutan mangrove karena akan membantu menyeimbangkan kembali ekosistem pesisir Kota Denpasar