Evaluasi pengusahaan wisata alam hayati di Taman Nasional Ujung Kulon

Abstract

1011 Salah satu fungsi taman nasional adalah sebagai obyek wisata alam yang mempunyai ciri khas baik biotik maupun abiotik. Saat ini terdapat kecenderungan pengembangan pariwisata di dunia mengarah pada wisata alam, dan dirasakan sebagai kebutuhan hidup masyarakat disamping kebutuhan primer lainnya. Melihat kenyataan ini diperlukan peningkatan pengelolaan terhadap obyek wisata alam yang tersedia untuk mewujudkan suatu obyek wisata alam yang mampu memenuhi tuntutan pengunjung tanpa meninggalkan aspek konservasi (PHPΑ, 1987). Taman Nasional Ujungkulon (selanjutnya disingkat TNUK) adalah salah satu TN yang sudah membina kegiatan dengan pihak ketiga (Swasta) untuk pengusahaan pariwisata alam yakni PT Wana Wisata Alam Hayati (selanjutnya disingkat WWAH) yang sudah menjalankan usaha sejak tahun 1989. Sebagai kawasan konservasi dengan perlindungan utama terhadap Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus), dan sebagai taman warisan dunia (World Heritage Site) maka kelestarian TNUK sangat penting di mata dunia. Diharapkan peningkatan nilai pemanfaatan TNUK dapat mendukung tujuan utama untuk menjaga kelestarian lingkungan TNUK. Pengusahaan pariwisata alam di kawasan hutan wisata diatur dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 1994, mengatur pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam (PHPA, 1994). Sehubungan dengan pengusahaan pariwisata alam yang telah berjalan selama 7 tahun di TNUK diperlukan suatu evaluasi atas pelaksanaan pengusahaan pariwisata alam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pengusahaan wisata alam oleh PT WWAH dan hubungan pengelolaan dengan pihak TNUK yang mencakup aspek manajemen pengusahaannya pengunjung, obyek wisata, pengusahaan, koordinasi dan kerjasama, penggunaan zona pemanfaatan dan pengaruh pengusahaan. Penelitian ini dilaksanakan pada Bulan November dan Desember 1995. Pengolahan dilakukan terhadap data dan informasi yang diperoleh, kemudian dianalisis, dievaluasi dan dibandingkan dengan standar, kebutuhan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dinyatakan secara deskriptif kumulatif…dst