Collaborative Governance dalam Optimalisasi Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Pendidikan Keaksaraan di Kabupaten Lebak

Abstract

Pendidikan merupakan hal utama di era globalisasi seperti saat ini, pendidikan dapat diperoleh melalui jalur formal dan non-formal. Indonesia memiliki angka buta huruf yang tinggi. Jumlah buta huruf usia 15 tahun ke atas menurut data Susenas Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2021 menunjukkan 1,56 persen atau 2.739.438, sementara 98,44 persen penduduk Indonesia sudah melek aksara. Pendidikan tidak terlepas dari penunjang aspek kehidupan buta aksara dapat menyebabkan kemiskinan, keterbelakangan, kebodohan dan ketidakberdayaan masyarakat. Indonesia merupakan wilayah strategis dengan penduduk yang heterogen serta sumber daya yang melimpah yang dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah proses untuk mewujudkan kemandirian masyarakat atau community self-reliance. Provinsi Banten merupakan wilayah penyanggah ibukota, namun berdasarkan data BPS pada tahun 2022 sebesar 0,69 persen penduduk usia 15 tahun ke atas buta huruf. Salah satu wilayah di Provinsi Banten yang masih terdapat penduduk buta huruf adalah Kabupaten Lebak. Angka melek huruf di Kabupaten Lebak berdasarkan data BPS tahun 2021 yaitu 95,97 persen, artinya masih ada sekitar 4,03 persen masyarakat buta huruf. Melalui program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan keaksaraan sesuai yang tercantum dalam Renstra Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) diharapkan masyarakat menjadi bebas buta aksara dan memiliki kompetensi keberaksaraan yaitu pengetahuan, keterampilan, dan karakter. Masyarakat memiliki kecakapan untuk mengikuti pendidikan lanjutan, terjun ke masyarakat, dan bekerja (berwirausaha). Penelitian ini memiliki tiga tujuan yaitu: (1) Mendeskripsikan collaborative governance dalam optimalisasi program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan keaksaraan, (2) menganalisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap partisipasi dan keberdayaan masyarakat dalam program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan keaksaraan, dan (3) merumuskan alternatif strategi dalam optimalisasi program pemberdayaan masyarakat pada bidang pendidikan keaksaraan. Sampel pada penelitian ini 200 warga belajar dari tiga lembaga di Kabupaten Lebak, Banten penentuan sampel dengan sensus. Pendekatan yang digunakan yaitu analisis deskriptif, analisis data dengan SEM, dan rumusan strategi dari hasil Partial Least Square Analisis. Hasil dari penelitian bahwa telah terjalin tata kelola kolaboratif antara pemerintah pusat, daerah, lembaga, dan masyarakat. Tata kelola kolaboratif dalam optimalisasi program pemberdayaan masyarakat bidang pendidikan keaksaraan memberikan pengaruh pada tingkat partisipasi dan tingkat keberdayaan masyarakat. Faktor-faktor yang secara signifikan mempengaruhi tingkat partisipasi pada program ini adalah dukungan eksternal, tingkat kolaborasi, elemen optimalisasi, dan karakteristik warga. Sedangkan, faktor yang mempengaruhi secara signifikan tingkat keberdayaan adalah tingkat kolaborasi, tingkat partisipasi, dukungan eksternal, karakteristik warga, sementara elemen optimalisasi tidak memberikan pengaruh signifikan. Beberapa program yang seyogyanya dijadikan sebagai alternatif rujukan strategi yaitu peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia dan mengembangkan aplikasi berbasis daring yang dapat mempermudah proses pendataan mulai dari tahap awal, proses, hingga akhir. Melaksanakan program merdeka belajar berbasis inklusif dan kolaboratif, program keberlajutan Keaksaraan Usaha Mandisi (KUM) serta pendampingan literasi yang dinisiasi oleh Taman Bacaan Masyarakat (TBM).

Education is a paramount factor in the current era of globalization. Education can be obtained through both formal and non-formal pathways. Indonesia faces a high illiteracy rate, with data from the National Socioeconomic Survey (Susenas) by the Central Statistics Agency (BPS) in 2021 showing that 1.56 percent or 2,739,438 people aged 15 and above are illiterate, while 98.44 percent of the Indonesian population is already literate. Education is intricately connected to various aspects of life, and illiteracy can lead to poverty, underdevelopment, ignorance, and community disempowerment. Indonesia, with its diverse population and abundant resources, is a strategically important region that can be leveraged for the welfare of its people. Community empowerment is a process aimed at achieving community self-reliance. Banten Province serves as a supporting region for the capital city, and according to BPS data from 2022, 0.69 percent of the population aged 15 and above is illiterate. One area in Banten Province where illiteracy is still prevalent is Lebak Regency. Based on BPS data from 2021, the literacy rate in Lebak Regency is 95.97 percent, which means that approximately 4.03 percent of the population is still illiterate. Through community empowerment programs in the literacy education, as outlined in the Strategic Plan of the Directorate of Community Education and Special Education (PMPK), it is hoped that the community can become literate, possess literacy competencies encompassing knowledge, skills, and character, and be equipped to pursue further education, engage in community activities, and work (entrepreneurship). This research has three primary objectives: (1) to describe collaborative governance in optimizing community empowerment programs in the field of literacy education, (2) to analyze the factors influencing community participation and empowerment in literacy education programs, and (3) to formulate alternative strategies for optimizing community empowerment programs in the field of literacy education. The research sample consists of 200 respondents from three institutions in Lebak Regency, Banten, and the sample is determined through a census approach. The research employs a descriptive analysis, data analysis using Structural Equation Modeling (SEM), and the formulation of strategies based on the results of Partial Least Square Analysis. The research findings indicate that collaborative governance has been established among the central government, local authorities, institutions, and the community. Collaborative governance in optimizing community empowerment programs in literacy education significantly affects community participation and empowerment levels. Significant factors influencing program participation include environmental support, collaboration level, optimization elements, and community characteristics. Meanwhile, significant factors influencing empowerment levels are collaboration level, participation level, environmental support, and community characteristics, while the optimization element does not have a significant impact. Some programs that could serve as alternative reference strategies include enhancing human resource capacity and developing online-based applications to streamline the data collection process from the initial stages to completion. Implementing inclusive and collaborative independent learning programs, the Literacy Entrepreneurship Program (KUM), and literacy support initiated by Community Reading Centers (TBM).