Dampak moratorium terhadap pengelolaan hutan di KPH Bogor : studi kasus pada kelas perusahaan pinus di KPH Bogor Perum Perhutani Unit III Jawa Barat dan Banten

Abstract

Dalam rangka tahap awal penyelamatan ekosistem hutan yang rusak, Kementerian Negara Lingkungan Hidup mengajak seluruh gubernur se-Jawa-Bali untuk mendukung gagasannya dalam mendesak pemerintah untuk memberlakukan moratorium atau penghentian sementara seluruh aktivitas penebangan kayu skala besar. Untuk itulah beberapa waktu yang lalu pemerintah Propinsi Jawa Barat mengeluarkan Surat Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 522.81/3339/Huk tentang larangan penebangan hutan alam dan jenis rimba hutan produksi, atau lebih dikenal dengan moratorium logging (jeda balak) mulai dari tahun 2002 sampai 2005 (Yun, 2001).