Data Monografi Desa Pantai Bakti Tahun 2020

Abstract

Data Desa Presisi (DDP) adalah gagasan Dr. Sofyan Sjaf , dkk. yang dirintis sejak tahun 2014 pasca lahirnya Undang-undang No 6 Tahun 2014 tentang desa. Pada tahun 2014, kami membidani lahirnya inovasi kelembagaan Sekolah Drone Desa (SDD) sebagai pendekatan untuk membangun data spasial desa secara partisipatif. Beberapa daerah dan yang telah mengadopsi pendekatan ini adalah Kabupaten Belitung Timur, Kabupaten Berau, Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Selatan. Lanjut pada tahun 2017, Dr. Sofyan Sjaf, dkk. mulai mengawinkan pendekatan spasial dengan pendekatan sensus dan partisipasi warga, pendekatan yang mengkawinkan dimensi spasial, sensus dan partisipatif dinamakan Drone Participatory Mapping (DPM). Pendekatan DPM ini diimplementasikan pada tahun 2017 di Desa Sukadamai, Kabupaten Bogor. Hanya saja sensus dilakukan secara manual dengan instrumen kuesioner. Pada tahun 2019, dimulai pengembangan pendekatan DPM dengan memanfaatkan teknologi digital dalam proses sensus keluarga di pedesaan, yaitu MERDESA Aplikasi yang diinisiasi oleh I Made Godya. Pendekatan DPM yang telah disempurnakan ini, telah dimplementasikan di beberapa desa, yaitu: Sukamantri-Kabupaten Bogor, Cilongok-Kabupaten Banyumas, Pantai Bakti-Kabupaten Bekasi, Sibandang-Kabupaten Tapanuli Utara, Gelaranyar-Kabupaten Cianjur, dan beberapa desa lainnya. Buku Monografi Desa Pantaik Bakti, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi ini adalah bukti bahwa dengan partisipasi warga, DDP bisa dibangun dari desa. Kemajuan teknologi dan semakin berkembangnya pengetahuan, adalah suatu keniscayaan untuk menghasilkan pembangunan presisi yang dimulai dari desa, sehingga terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi warga di pedesaan. DDP yang mensintensis 3 pendekatan (spasial, sensus, dan partisipatif) adalah bukti bahwa kita bisa menghasilkan big data desa ke depan. Terakhir, buku monografi desa ini ditulis berdasarkan enam aspek kesejahteraan rakyat (kesra) sebagai wujud amanat dari Undang-Undang Dasar 1945. Keenam aspek kesra yang dimaksud, yaitu: demografi; sandang pangan dan papan; pendidikan dan kebudayaan; kesehatan, pekerjaan dan jaminan sosial; Sosial, Hukum dan HAM; Infrastruktur dan lingkungan hidup. Semoga buku ini bermanfaat untuk dijadikan sebagai basis perencanaan dan implementasi pembangunan di Desa Pantai Bakti.