Estimasi willingness to pay masyarakat terhadap perbaikan sistem pengaturan air: studi kasus Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor

Abstract

Pembangunan yang semakin meningkat menyebabkan kebutuhan akan lahan semakin meningkat. Kenyataan ini mengakibatkan masalah penggunaan lahan meningkat, sehingga perubahan fungsi lahan atau alih fungsi lahan tidak dapat dielakkan. Alih fungsi lahan merupakan hal yang biasa, namun bisa menjadi masalah jika menimbulkan dampak negatif dan dilakukan melebihi batas daya dukung lahan. Data dari berbagai sumber menyebutkan selama tiga pelita (1965-1985) telah terjadi alih fungsi lahan seluas kurang lebih 0,3 juta Ha dan sebagian besar di Pulau Jawa. Selama tahun 2000 sampai dengan 2002 luas alih fungsi lahan sawah yang ditujukan untuk pembangunan kegiatan non pertanian sebesar 110,16 ribu ha per tahun atau 58,68% dari total luas sawah yang dialih fungsi. Pembangunan memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, yaitu terganggunya fungsi penyerap air dan hilangnya kesejukan serta panorama yang asri. Pembangunan tempat wisata, hotel, dan villa di Desa Cilember, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor menimbulkan berbagai pengaruh, baik untuk masyarakat, daerah, maupun lingkungan. Dampak pembangunan terhadap lingkungan salah satunya adalah banjir. Banjir yang terjadi di Desa Cilember pada Februari 2010 menimbulkan banyak kerugian, khususnya bagi masyarakat. Kerugian yang dialami masyarakat misalnya adalah hilangnya pendapatan masyarakat karena masyarakat tidak bekerja ketika banjir. Selain itu kerusakan-kerusakan yang terjadi juga cukup parah, misalnya banyak bagian rumah masyarakat dan sarana umum yang rusak. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis peran pemerintah terhadap banjir yang terjadi di Desa Cilember, menghitung besarnya nilai kerugian yang dialami masyarakat Desa Cilember akibat banjir, mengestimasi besarnya nilai kesediaan masyarakat untuk membayar (willingness to pay) terhadap perbaikan sistem pengaturan air di Desa Cilember, dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya willingness to pay masyarakat untuk perbaikan sistem pengaturan air di Desa Cilember. Hingga saat ini Pemerintah Desa Cilember belum melakukan tindakan pencegahan terkait dengan banjir yang terjadi di Desa Cilember. Pemerintah hanya melakukan tindakan setelah banjir terjadi, yaitu berupa pemberian bantuan kepada masyarakat yang tertimpa banjir. Namun, pemberian bantuan juga mengalami proses yang cukup lama, karena pemerintah desa harus mengajukan permohonan bantuan kepada pemerintah kecamatan, kemudian dari pemeritah kecamatan diserahkan kepada pemerintah kabupaten. Hasil perhitungan diperoleh nilai kerugian total responden akibat tidak masuk kerja sebesar Rp 11.011.666,41. Hasil tersebut merupakan total kerugian masyarakat karena tidak masuk kerja akibat banjir. Sedangkan biaya perbaikan kerusakan bervariasi sesuai dengan kondisi kerusakan yang terjadi. Biaya pebaikan paling besar yang dialami masyarakat adalah sebesar Rp 7.000.000,00. ii Berdasarkan hasil survei dan perhitungan, rata-rata biaya perbaikan masyarakat sebesar Rp 1.053.913,00. Agar banjir tidak terjadi lagi di Desa Cilember, maka perlu dilakukan upaya pencegahan, salah satunya adalah dengan perbaikan sistem pengaturan air. Perbaikan sistem pengaturan air memerlukan partisipasi dari masyarakat berupa pembayaran iuran. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh Nilai rata-rata kesediaan untuk membayar iuran (WTP) responden adalah Rp 5.870,00 untuk setiap KK, sedangkan total WTP adalah Rp12.830.870,00. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya WTP responden adalah jenis kelamin, pendidikan, lama tinggal, dan pendapatan.