Analisis pola pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta

Abstract

Pembangunan di Provinsi DKI Jakarta secara umum telah berlangsung secara berkesinambungan, namun bukan berarti secara sektoral dan spasial wilayah ini sudah merata secara utuh. Perbedaan PDRB perkapita, laju pertumbuhan ekonomi, dan angka kemiskinan yang cukup berbeda antar wilayah administratifnya, menggambarkan bahwa ketimpangan antar wilayah di provinsi ini masih ada dan bersifat persistent. Meskipun pada kenyataanya, ketimpangan dalam suatu region tidak mungkin dihilangkan melainkan hanya dapat dikurangi sampai pada tingkat yang diterima oleh suatu sistem sosial tertentu (Basri, 1995). Apabila ketimpangan antar daerah ini melebihi batas sosial, maka hal tersebut dapat memicu ketidakstabilan politik yang dapat menimbulkan masalah sosial lainnya. Ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta dapat dilihat dari adanya perbedaan potensi sektor-sektor yang dimiliki oleh setiap wilayah administratifnya, dimana sektor keuangan yang merupakan penyumbang terbesar bagi PDRB DKI Jakarta (29 persen) hanya terkonsentrasi di wilayah Jakarta Selatan (29,6 persen) dan Jakarta Pusat (45,3 persen). Selain itu, sektor ini ternyata hanya mampu menyerap 7 persen saja jumlah tenaga kerja DKI Jakarta, sehingga sektor keuangan mampu memberikan pendapatan yang besar bagi kedua wilayah administrartif tersebut. Selanjutnya sektor perdagangan yang merupakan penyumbang terbesar kedua bagi pembentukan nilai PDRB DKI Jakarta (21,70) persen cukup merata penyebarannya di setiap wilayah administratif, kecuali Kabupaten Kepulauan Seribu dan sektor ini mampu menyerap lebih dari 37 persen tenaga kerja DKI Jakarta (BPS, 2009). Penelitian ini bertujuan untuk 1) Menganalisis pola pertumbuhan ekonomi sektoral dan spasial serta pengklasifikasiannya di Provinsi DKI Jakarta menurut analisis Tipologi Klassen. 2) Menganalisis tingkat ketimpangan regional dan trend ketimpangan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta berdasarkan indeks Williamson. 3) Menganalisis korelasi antara peningkatan PDRB per kapita dengan ketimpangan antar wilayah di DKI Jakarta. Penelitian ini menggunakan alat analisis Tipologi Klassen sektoral dari tahun 2005-2007 dan Tipologi Klassen spasial dari tahun 2001-2008, indeks ketimpangan antar wilayah dengan menggunakan formulasi Williamson, dan Korelasi Pearson dengan delapan tahun amatan yakni tahun 2001-2008. Berdasarkan analisis Tipologi Klassen sektoral perkabupaten/kota di DKI Jakarta maka didapatkan bahwa pada umumnya sektor tersier adalah sektor unggulan yang dimiliki oleh Provinsi DKI Jakarta dan setiap wilayah administratifnya, hal tersebut sesuai dengan keinginan pemerintah DKI Jakarta yang menginginkan provinsi ini menjadi kota jasa. Pendekatan kedua yang dilakukan dalam analisis tipologi Klassen adalah pendekatan spasial seperti yang diutarakan oleh Sjafrizal (1997). Pada periode 2001-2004, hanya Kota Jakarta Pusat menempati kuadran sektor yang maju dan berkembang pesat. Selanjutnya, pada periode 2005-2008 adalah periode dimana perekonomian cukup sulit, dimana harga minyak dunia melambung sangat tinggi. Kondisi ini memaksa pemerintah mengurangi subsidi BBM, sehingga harga minyak meningkat yang memicu terjadinya inflasi dan berdampak pada kenaikan harga kebutuhan pokok. Hal demikian menyebabkan berkurangnya daya beli masyarakat, masyarakat miskin semakin terpuruk dan ketimpangan semakin meningkat. Namun kondisi itu hanya berdampak sampai tahun 2007, fenomena lainnya adalah pada tahun 2007- 2008 terjadi pembangunan perkantoran dan pemukiman penduduk di wilayah Jakarta Selatan dan Jakarta Barat sehingga populasi penduduk di kedua wilayah ini memgalami peningkatan tajam dibandingkan periode 2001-2004. Sehingga dari sisi ekonomi secara spasialpun mengalami sedikit perubahan. Dimana kedua wilayah tersebut yang pada awalnya menempati kuadran daerah yang masih bisa berkembang pesat dan kuadran daerah jenuh pada periode 2005-2008 berubah menjadi wilayah yang relatif tertinggal. Selanjutnya, dari sisi ketimpangan regional pada awal tahun analisis nilai indeks ketimpangan antar wilayah di Provinsi DKI Jakarta berada pada taraf tinggi, yakni 0,555. Sedangkan pada tahun 2002, nilai indeks ketimpangan menunjukkan penurunan tipis yang menandakan bahwa telah terjadi peningkatan pemerataan antar kabupaten/kota di Provinsi DKI Jakarta sebesar 0,021. Pada tahun 2003, indeks Williamson kembali meningkat 0,01 yang menandakan ketimpangan pendapatan antar daerah kembali meningkat. Demikian halnya pada tahun 2004 indeks ketimpangan mengalami kenaikan hingga menjadi 0,554. Tahun 2005 indeks ketimpangan melonjak cukup tinggi sebesar 0,024 yang menandakan ketimpangan pendapatan antar daerah semakin meningkat. Pada tahun ini terjadi peningkatan harga BBM, imbas dari kenaikan harga BBM tersebut paling besar berdampak pada daerah perkotaan. Sehingga perbedaan antara daerah maju dengan daerah-daerah tertinggal di DKI Jakarta semakin tinggi. Tahun 2006, indeks ketimpangan kembali mengalami penurunan menjadi 0,571. Hal tersebut menandakan bahwa ketimpangan antar daerah kembali mengalami penurunan, meskipun pada tahun 2006 jumlah warga miskin di DKI Jakarta melonjak naik. Pada tahun 2007 dan 2008 indeks ketimpangan mengalami kenaikan lagi masing-masing menjadi 0,576 dan 0,581 berarti ketimpangan semakin melebar di DKI Jakarta. Hal demikian disebabkan oleh krisis ekonomi global yang juga berdampak terhadap Provinsi DKI Jakarta. Hasil korelasi antara peningkatan PDRB perkapita dan indeks ketimpangan Williamson membuktikan bahwa hubungan antara PDRB perkapita dengan ketimpangan antar daerah di DKI Jakarta adalah positif dan memiliki hubungan kuat. Sehingga semakin tinggi PDRB perkapita di DKI Jakarta, maka ketimpangan antar wilayahnya akan semakin tinggi pula. Berdasarkan koefisien determinan, didapatkan pula bahwa kontribusi peningkatan PDRB perkapita dalam menyebabkan ketimpangan di DKI Jakarta adalah sebesar 68 persen, sementara sisanya disebabkan oleh faktor-faktor lainnya.