Penilaian ekonomi hutan mangrove: studi kasus Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat

Abstract

Tujuan penelitian ini antara lain: 1) Mengestimasi nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 2) Mengestimasi nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, 3) Mengkaji altematif kebijakan dalam pengelolaan sumberdaya hutan mangrove agar tercapainya pengelolaan yang lestari. Adapun metode analisis data penelitian meliputi metode valuasi ekonomi untuk mengestimasi nilai ekonomi total hutan mangrove serta analisis citra lands at ETM + 7 untuk menentukan luas hutan mangrove yang rusak sehingga dapat diperoleh nilai ekonomi kerusakan hutan mangrove dan dari hasil penilaian ekonomi hutan mangrove Desa Pantai Bahagia dapat menghasilkan suatu kebijakan pengelolaan hutan mangrove agar terciptanya pengelolaan yang lestari. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomi total hutan mangrove di Desa Pantai Bahagia pada tahun 2009 sebesar Rp 15.526.375.185,19. Nilai tersebut didominasi oleh nilai manfaat tak langsung sebesar Rp 7.234.324.448,11, kemudian nilai manfaat keberadaan sebesar Rp 5.115.620.400,00, nilai manfaat langsung sebesar Rp 3.153.228.697,08 dan nilai manfaat pilihan sebesar Rp 23.201.640,00. Berdasarkan hasil analisis citra landsat ETM+7 pada tahun 2008 dan 2009, diperoleh informasi bahwa terjadi penambahan luas air (tambak dan sungai) dari 1440,27 ha (2008) menjadi 1478,79 ha (2009) dan penambahan luas bangunan dari 215,91 ha (2008) menjadi 236,79 ha (2009), sedangkan luas hutan mangrove terjadi pengurangan dari 185,31 ha (2008) menjadi 166,32 ha (2009). Penurunan luas hutan mangrove diduga karena pengalihfungsian mangrove menjadi tambak dan bangunan. Berdasarkan hasil perhitungan, nilai ekonomi total hutan mangrove pada tahun 2009 sebesar Rp 15.526.375.185,19 dan nilai ekonomi total pada tahun 2008 sebesar Rp 17.231.833.884,82, sehingga estimasi penilaian ekonomi kerusakan sebesar Rp 1.705.458.699,63. Sebagai sistem penyangga, keberadaan hutan mangrove sangat berpengaruh terhadap keberadaan makhluk hidup disekitamya. Oleh karena itu diperlukan suatu kebijakan pengelolaan sumberdaya hutan mangrove agar manfaat keberadaan sumberdaya hutan mangrove juga dapat dirasakan oleh generasi mendatang. Dalam rangka pengelolaan sumberdaya hutan mangrove secara lestari, maka diperlukan kebijakan sebagai berikut: 1) Pendekatan Ekosistem, 2) Pendekatan Sosial Ekonomi dan Budaya, 3) Pendekatan Sosial Politik, 4) Pendekatan Hukum dan Kelembagaan.