Dampak Program Pembaharuan Agraria Nasional dalam Mencapai Peningkatan Kesejahteraan Rakyat (Studi Kasus: Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat)

Abstract

Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) merupakan suatu program pelaksanaan dari Reforma Agraria yang meliputi restrukturisasi penggunaan, pemanfaatan, penguasaan dan pemilikan sumber-sumber agraria, terutama tanah yang mampu menjamin keadilan dan keberlanjutan peningkatan kesejahteraan rakyat (BPN-RI, 2007). Tujuan dari penelitian ini adalah (1) untuk menganalisis penataan asset reform yang dilakukan di Desa Pangradin sebagai kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), (2) untuk menganalisis ketersediaan access reform yang ada di Desa Pangradin pada non-buruh tani dan buruh tani sebagai program penunjang dari kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN), (3) untuk menganalisis gambaran ketepatan pelaksanaan Program Pembaharuan Agraria Nasional (penataan asset reform dan ketersediaan access reform) pada non-buruh tani dan buruh tani dengan peningkatan kesejahteraan rakyat. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif yang didukung dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menggunakan metode survey, sedangkan pendekatan kualitatif dilakukan dengan wawancara mendalam, pengamatan, dan Focus Group Discussion (FGD). Lokasi penelitian ini ditentukan secara sengaja (purposive), yaitu di Desa Pangradin, Kecamatan Jasinga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Waktu penelitian dilaksanakan pada bulan Oktober-November 2011. Responden yang dipilih sebanyak 40 orang secara purposive. Data primer diolah dengan menggunakan program Microsoft Excel 2007 dan SPSS 17.0 for windows. Analisis hubungan dilakukan dengan menggunakan uji statistik Rank Spearman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penataan asset reform sebagai kegiatan Program Pembaharuan Agraria Nasional (PPAN) di Desa Pangradin sudah tergolong tepat, yaitu sebesar 77,5 persen. Data tersebut diperoleh dari penjumlahan kedua variabel penataan asset reform, yaitu penetapan obyek PPAN dengan penetapan subyek PPAN. Masing-masing kedua variabel tersebut tergolong tepat, yaitu sebesar 100 persen untuk penetapan obyek PPAN dan sebesar 67,5 persen untuk penetapan subyek PPAN. Akan tetapi, penataan asset reform juga terdapat kategori yang tidak tepat, yaitu sebesar 22,5 persen. Hal ini ditunjukkan dengan sebesar 40 persen pernyataan responden tergolong tinggi untuk daya dukung lingkungan. Selain itu, status mata pencaharian terhadap penetapan subyek PPAN lebih didominasi oleh non-buruh tani, yaitu sebesar 62,5 persen (25 orang) sedangkan persentase buruh tani sebesar 32,5 persen (15 orang). Menurut BPN-RI (2007), penetapan subyek PPAN yang memiliki prioritas utama adalah status mata pencaharian penerima PPAN, terutama buruh tani. Responden yang telah ditemukan secara purposive ini kemudian dibagi berdasarkan status mata pencaharian, yaitu non-buruh tani dan buruh tani. Penetapaan subyek PPAN merupakan bagian dari penataan asset reform yang akan didukung oleh ketersediaan access reform. Ketersediaan access reform di Desa Pangradin menunjukkan kategori rendah, yaitu sebesar 100 persen non buruh tani dan sebesar 86,7 persen buruh tani belum mendapat penyediaan infrastruktur dan sarana produksi, pembinaan dan bimbingan teknis, dukungan permodalan, dan dukungan distribusi pemasaran yang memadai. Jumlah persentase penataan asset reform dengan ketersediaan access reform akan menghasilkan ketepatan pelaksanaan PPAN. Akan tetapi, setelah dijumlahkan kedua variabel tersebut, terdapat dominasi kategori tidak tepat dalam pelaksanaan PPAN yang didapatkan. Hal ini dibuktikan dengan data yang menunjukkan sebesar 92 persen non-buruh tani dan 86,7 persen buruh tani mengalami ketidaktepatan dalam pelaksanaan PPAN di Desa Pangradin. Hasil tersebut mempengaruhi juga kepada kesejahteraan rakyat yang dialami responden, baik non-buruh tani maupun buruh tani. Pada kategori tidak tepat dalam pelaksanaan PPAN, sebesar 78,3 persen non-buruh tani memiliki kesejahteraan rakyat yang rendah dari hasil PPAN dan sebesar 21,7 persen memiliki kesejahteraan rakyat yang tinggi dari hasil PPAN. Pada kategori tepat dalam pelaksanaan PPAN, masing-masing sebesar 50 persen non-buruh tani memiliki kesejahteraan rakyat rendah dan tinggi. Data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara kategori yang tidak tepat dan tepat dalam pelaksanaan PPAN dengan kesejahteraan rakyat buruh tani. Selain data tabulasi silang, terdapat juga nilai signifikasi dari uji korelasi Rank Spearman yang diperoleh dari hubungan kedua variabel tersebut, yaitu sebesar 0,391. Nilai ini lebih besar dari nilai kritis, yaitu sebesar 0,05 (0,391 > 0,05). Arti nilai tersebut adalah ketepatan pelaksanaan PPAN tidak berhubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat yang didapatkan non-buruh tani dari tanah PPAN. Berbeda dengan non-buruh tani, pada kategori tidak tepat dalam pelaksanaan PPAN, sebesar 92,3 persen buruh tani memiliki kesejahteraan rakyat yang rendah dari hasil PPAN dan sebesar 7,7 persen memiliki kesejahteraan rakyat yang tinggi dari hasil PPAN. Pada kategori tepat dalam pelaksanaan PPAN, masing-masing sebesar 50 persen buruh tani memiliki kesejahteraan rakyat rendah dan tinggi. Data tersebut mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan antara kategori yang tidak tepat dan tepat dalam pelaksanaan PPAN dengan kesejahteraan rakyat buruh tani. Selain data tabulasi silang, terdapat juga nilai signifikasi dari hasil uji korelasi Rank Spearman yang diperoleh dari hubungan kedua variabel tersebut, yaitu sebesar 0,116. Nilai ini lebih besar dari nilai kritis, yaitu sebesar 0,05 (0,116 > 0,05). Arti nilai tersebut adalah ketepatan pelaksanaan PPAN tidak berhubungan signifikan dengan peningkatan kesejahteraan rakyat anak buruh tani yang berasal dari tanah PPAN.