Penataan Kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat, Sukabumi, Jawa Barat

Abstract

Penataan hutan merupakan upaya pembagian areal hutan ke dalam blok-blok sesuai dengan fungsi dan kemampuannya serta selaras dengan rencana pengelolaan guna mewujudkan pengelolaan hutan secara lestari. Penataan hutan diterapkan pada kawasan Hutan Pendidikan Gunung Walat mengingat peran HPGW sebagai hutan pendidikan serta sebagai miniatur bagi pengelolaan hutan secara lestari. Penataan HPGW ini dengan menggunakan perangkat Sistem lnfonnasi Geografis (SJG). Dalam rangkaian kegiatan penataan hutan, hasil penatagunaan hutan dengan metode skoring (perhitungan matematis) sena mempertimbangkan kriteria penetapan hutan lindung (non-matematis) menunjukkan bahwa areal HPGW terbagi dalam 2 kelas/fungsi hutan yaitu areal produksi (279,6 Ha) dan areal lindung (83,2 Ha). Metode skoring didasarkan pada SK Menteri Pertanian No.83 7 /Kpts/Um/11 / 1980 tentang Kriteria dan Tata Cara Penetapan Hutan Lindung dirhana areal lindung adalah areal yang memiliki nilai skor (NS) lebih dari 150 dan memenuhi kriteria penetapan hutan lindung. Areal produksi adalah areal yang memiliki skor kurang dari 150 dan tidak memenuhi kriteria penetapan hutan lindung. Tata ruang HPGW membagi areal produksi efektif ke dalam 3 kelas perusahaan berdasarkan 3 jenis tegakan yang dominan yaitu pinus (Pinus merkusiiJ. agathis (Agathis foranth{folia), dan puspa (Schima walichii). Kelas Perusahaan Pinus direncanakan dikelola dengan menggunakan daur 25 tahun sehingga terbagi dalam 25 petak dengan kisaran luasan 1,004-3,92 Ha. Kelas Perusahaan Agathis menggunakan daur yang sama yaitu 25 tahun, dan terbagi dalam 25 petak dengan luasan petak antara 1,239 Ha hingga 1,765 Ha. Adapun Kelas Perusahaan Puspa terbagi dalam 40 petak karena menggunakan daur 40 tahun. Luasan petak pada kelas perusahaan ini berkisar dari 1,735 Ha hingga 2,898 Ha. Batas petak diupayakan mengikuti garis kontur serta memanfaatkan saranaprasarana yang ada (misalnya jalan). Perbedaan bonita, urnur, kerapatan bidang dasar (KBD), dan jenis tegakan memungkinkan menjadikan petak terbagi ke dalam anak petak. Adanya tegakan campuran serta sarana-prasarana merancukan jaringan petak kerja sehingga kurang sesuai dengan gambaran kelestarian. Hal ini menjadikan petak-petak pada kelas perusahaan tidak kompak. Agar jaringan petak kerja sesuai gambaran kelestarian, maka perlu upaya mengatasi masalah diantaranya dengan megubah tegakan campuran sesuai dengan tegakan pada kelas perusahaan, atau dengan rekonstruksi ulang sarana-prasarana yang ada. Dengan demikian diharapkan terbentuk petak-petak yang kompak sehingga terjamin kelestarian produksi dimana merupakan syarat bagi pengelolaan hutan secara lestari.