Analisis pengaruh instrumen moneter syariah dan konvensional terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia

Abstract

Pertumbuhan yang pesat dari industri perbankan syariah di Indonesia dalam dua dekade terakhir telah membuktikan peranannya sebagai institusi keuangan yang memanfaatkan, mengalokasikan, dan memobilisasikan sumber daya. Sama halnya dengan bank konvensional, bank syariah pun bergantung pada simpanan nasabah sebagai sumber dana utama keuangan bank (Haron dan Wan Azmi, 2005). Selanjutnya, dana dari nasabah ini pun disalurkan kepada para peminjam, sebagai salah satu proses fungsi intermediasi perbankan. Dalam kaitannya dengan pengaruh sektor moneter terhadap sektor riil, Balamoune-Lutz (2003) berpendapat bahwa perkembangan sistem keuangan di negara berkembang lebih menekankan kepada perkembangan uang dan intermediasi keuangan, bukan pada perkembangan pasar modal yang justru saat ini mendominasi sistem ekonomi di negara maju. Oleh karena itu, dalam konteks perekonomian negara berkembang, mayoritas penelitian berfokus pada aktivitas intermediasi keuangan, seperti lembaga keuangan dan bank komersial. Tentunya dengan diterapkannya instrumen moneter syariah dan konvensional secara bersamaan akan memiliki beberapa implikasi terhadap performa dari sektor riil maupun sektor moneter dalam perekonomian. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis secara kuantitatif pengaruh instrumen moneter syariah terhadap pertumbuhan sektor riil di Indonesia kemudian dibandingkan dengan instrumen moneter konvensional melalui mekanisme transmisi moneter yang dikemukakan oleh Mishkin (2004). Dalam menganalisis data runtut waktu periode Januari 2004 hingga Desember 2009, digunakan metode Granger Causality, VAR, dan VECM. Berdasarkan uji kausalitas Granger, variabel nilai nominal pembiayaan syariah dan kredit memengaruhi pertumbuhan pada output riil. Meskipun demikian, perbedaan yang signifikan terjadi pada karakteristik tingkat pengembalian syariah dengan suku bunga. Jika suku bunga secara langsung menyebabkan IPI, maka tingkat pengembalian syariah justru disebabkan oleh IPI, bukan sebaliknya. Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pengembalian syariah ditentukan berdasarkan kinerja dari IPI, sehingga nilainya ini mencerminkan pergerakan sektor riil. Sedangkan variabel suku bunga merupakan instrumen yang ditetapkan secara sepihak oleh bank, tanpa melihat kinerja pergerakan sektor riil terlebih dahulu. Berdasarkan model VECM, variabel nilai nominal pembiayaan syariah dan DPK konvensional memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor riil. Hal ini sejalan dengan hipotesis penelitian dan teori ekonomi. Sedangkan variabel nilai nominal kredit konvensional dan nominal DPK syariah ternyata memiliki memiliki hubungan negatif dengan pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Hal ini tidak sesuai dengan hipotesis penelitian. Adanya hubungan negatif antara DPK syariah menjelaskan adanya fenomena displace commercial risk yang memperkuat penelitian yang dilakukan Hasanah (2010), Beik et al (2010), Kasri dan Kassim (2009), serta Haron dan Wan Azmi (2005). Bagi hasil (rate of return syariah) memiliki hubungan positif dengan pertumbuhan sektor riil, sedangkan suku bunga memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan sektor riil. Hal ini memang telah sesuai dengan hipotesis dan teori ekonomi yang ada. Berdasarkan analisis IRF, variabel instrumen moneter konvensional memberikan guncangan yang jauh lebih besar terhadap pertumbuhan sektor riil dibandingkan dengan instrumen moneter syariah. Hal ini disebabkan karena proporsi instrumen konvensional yang masih mendominasi sekitar 97 persen dari share perbankan nasional. Hasil analisis FEVD pun menunjukkan adanya dominasi instrumen moneter konvensional terhadap variabilitas pertumbuhan sektor riil di Indonesia. Selain itu, instrumen moneter syariah memiliki karakteristik yang lebih stabil dibandingkan dengan variabel moneter konvensional karena lebih cepat menemukan titik kestabilan dibandingkan dengan instrumen moneter konvensional. Oleh karena itu, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, terdapat beberapa saran maupun rekomendasi yang dapat diajukan. Pertama, sebaiknya para ekonom, akademisi, praktisi, maupun pengambil kebijakan untuk memberikan ruang gerak yang lebih besar bagi pertumbuhan sistem moneter syariah di Indonesia. Kedua, intrumen kebijakan moneter konvensional yang tercermin melalui SBI ternyata tidak memiliki dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan sektor riil, sehingga seharusnya nilai SBIS ditetapkan sesuai dengan performa dari sektor riil, bukannya langsung ditetapkan sama persis dengan nilai SBI. Ketiga, adanya fenomenan displace commercial risk yang terlihat dari pengaruh negatif DPK syariah terhadap nilai IPI, membuktikan bahwa karakteristik dari para nasabah yang masih terdominasi oleh suku bunga. Oleh karena itu, sebaiknya otoritas moneter bekerja sama dengan para akademisi dan ekonom merancang sebuah rumus tersendiri bagi variabel moneter syariah. Karena jika benchmarking terus dilakukan secara masif, maka akan semakin mengaburkan karakteristik dari variabel syariah itu sendiri. Keempat, pemerintah dan otoritas moneter diharapkan dapat membuat kebijakan maupun peraturan yang dapat mendorong perkembangan ekonomi syariah dengan lebih baik mulai saat ini. Investasi pada sumberdaya manusia yang paham dalam menjalankan sistem syariah pun harus senantiasa dilakukan, bekerja sama dengan universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Bagi seluruh akademisi dan praktisi ekonomi syariah dapat konsisten dalam memberikan kontribusi bagi perkembangan sistem ekonomi syariah. Beberapa hal seperti promosi dan pendidikan yang berkelanjutan mengenai ekonomi syariah dan perbaikan praktek sistem ekonomi syariah pada lembaga keuangan perlu terus dilakukan dan dikembangkan. Kata Kunci