Desain Kebijakan Pertanian Organik Berkelanjutan di Bogor Provinsi Jawa Barat

Abstract

Bogor memiliki potensi pengembangan pertanian organik yang cukup besar seiring dengan kebutuhan bahan pangan yang terus meningkat disebabkan oleh laju pertambahan penduduk dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan dan pola konsumsi yang sehat. Potensi ini dapat dilihat dari karakteristik produk organik yang beredar di Bogor cukup beranekaragam, mulai dari produk pertanian, hortikultura, perkebunan dan peternakan. Di samping itu lokasi sentra produk organik di Bogor sudah mulai tumbuh menyebar. Saat ini keberadaan pertanian organik di wilayah Bogor masih belum tergali dan terpetakan dengan tepat baik dari aspek karakteristik produk organik, luasan lahan, sebaran lokasi, kuantitas dan kualitas produk organik sampai kepada aspek pemasaran produk. Berbagai produk hukum dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah belum mampu menjadi sebuah kebijakan yang bersifat solutif holistik dalam program pengembangan pertanian organik di wilayah Bogor. Oleh karena itu penelitian ini memiliki tujuan yaitu menganalisis kondisi eksisting pertanian organik, menentukan stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pertanian organik, menentukan status keberlanjutan pertanian organik, menganalisis implementasi kebijakan pertanian organik dan merumuskan desain kebijakan pertanian organik berkelanjutan di Bogor Provinsi Jawa Barat. Pada penelitian ini, data dikumpulkan melalui survey lapangan, studi pustaka, wawancara mendalam dan focus group discussion serta dianalisis menggunakan beberapa alat analisis antara lain: analisis deskriptif, analisis stakeholder, analisis multidimensional scaling, analisis isi dan interpretive structural modeling. Berdasarkan hasil analisis potensi pertanian organik, terdapat 10 pelaku usaha/produsen organik baik kelompok tani maupun swasta di Kota Bogor yang sudah bersertifikasi organik dengan komoditas antara lain: beras, tempe, sayuran, gula aren, buah mengkudu, biopestisida dan pupuk cair. Sedangkan di Kabupaten Bogor saat ini sudah tersebar produsen organik baik petani maupun swasta yang tersertifikasi di 18 kecamatan dari 40 kecamatan yang ada di Kabupaten Bogor. Komoditas organik di Kabupaten Bogor yang dihasilkan mayoritas adalah sayuran kemudian disusul oleh komoditas lain yaitu beras, buah, palawija, tanaman biofarmaka, hasil perternakan, olahan dan pupuk organik cair. Untuk memahami keterlibatan para pihak dalam pengelolaan pertanian organik di wilayah Bogor Jawa Barat dilakukan analisis stakeholder. Stakeholder yang terlibat dalam pengelolaan pertanian organik terbagi atas 3 (tiga) kelompok, yaitu : kelompok pemerintah daerah (Dinas Pertanian, Bappeda), kelompok masyarakat (pengusaha produk organik, kelompok tani dan masyarakat), kelompok swasta (Asosiasi Petani Organik, Lembaga Sertifikasi Organik (LSO), dan Agriculture and Technology Park (ATP) IPB). Seluruh stakeholder yang teridentifikasi terlibat dalam pengelolaan pertanian organik di wilayah Bogor Jawa Barat, diklasifikasikan ke dalam 4 (empat) kelompok, yaitu: key player (Dinas Pertanian dan asosiasi petani organik, subject (kelompok tani dan masyarakat), context setter (lembaga sertifikasi organik, ATP IPB dan pengusaha organik, dan crowd (Bappeda dan perguruan tinggi). Kondisi pertanian organik di Bogor Jawa Barat yang sudah didapatkan gambaran potensinya kemudian perlu diketahui status keberlanjutannya melalui analisis keberlanjutan dengan metode multi-dimensional scaling (MDS). Hasil analisis menunjukkan bahwa status keberlanjutan pertanian organik di wilayah Bogor Jawa Barat termasuk kategori cukup berkelanjutan (58,57) pada dimensi ekologi, cukup berkelanjutan (52,09) pada dimensi ekonomi, dan cukup berkelanjutan (53,70) pada dimensi sosial. Penelitian ini menjelaskan secara holistik beberapa aspek/atribut (ekologi, ekonomi, dan sosial) yang menjadi faktor penentu yang dapat digunakan sebagai acuan dalam penyusunan program pengelolaan pertanian organik secara berkelanjutan dan lestari. Hasil analisis sensitifitas (leverage), untuk mempertahankan atau meningkatkan status keberlanjutan, faktor pengungkit utama yang harus diperhatikan stakeholder yaitu: ketersediaan lahan yang subur, keberadaan bibit produk organik, tingkat konsumsi masyarakat terhadap produk organik, potensi pasar produk organik, rata-rata tambahan pendapatan masyarakat dari budidaya produk organik, dan keterlibatan lembaga masyarakat dalam pengembangan pertanian organik. Keberhasilan para pihak dalam pengelolaan pertanian organik di wilayah Bogor Jawa Barat sangat dipengaruhi oleh ketepatan dalam menentukan beberapa faktor baik dari aspek tujuan, kebutuhan, kendala, dan lembaga yang terlibat dalam program tersebut. Berdasarkan hasil analisis ISM (Interpretive Structural Modeling), tujuan untuk menjaga kesehatan masyarakat serta menjaga kelestarian lingkungan merupakan faktor yang harus diperhatikan karena memberikan pengaruh signifikan pada tujuan yang lain. Pada aspek kebutuhan, adanya peraturan daerah tentang pertanian organik dan sistem pemasaran produk organik menempati posisi kunci dalam mendukung keberhasilan pengelolaan pertanian organik di Bogor. Pada aspek kendala, kurangnya minat masyarakat dalam mengkonsumsi produk organik, serta tidak adanya regulasi atau peraturan daerah tentang pertanian organik menjadi hambatan utama saat ini dalam program pengelolaan pertanian organik di wilayah Bogor Jawa Barat. Keberlanjutan pengelolaan pertanian organik juga akan dapat dicapai melalui kerjasama yang baik antar stakeholder. Dinas pertanian selaku penentu kebijakan harus melibatkan stakeholder lainnya yaitu asosiasi petani organik, lembaga sertifikasi organik, kelompok tani, ATP IPB, dan pengusaha organik (swasta). Semua stakeholder tersebut memiliki pengaruh yang besar untuk tercapainya keberlanjutan pertanian organik di daerah Bogor Jawa Barat