Strategi Pemberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Buleleng

Abstract

Perhutanan Sosial (Social Forestry) merupakan sistem pengelolaan hutan yang dilakukan oleh individu, komunitas, atau kelompok, pada lahan negara, lahan komunal, lahan adat atau lahan milik (individual/ rumahtangga) untuk memenuhi kebutuhan individu/ rumahtangga dan masyarakat, serta diusahakan secara komersial ataupun sekedar untuk subsistensi. Program Kehutanan Masyarakat atau Perhutanan Sosial dimulai pada akhir 1970-an, ketika kekhawatiran atas peningkatan laju deforestasi yang menyebabkan pertanyaan tentang kontrol negara dan kapasitasnya dalam pengelolaan dan perlindungan sumber daya hutan secara lestari. Tujuan pemerintah melalui program Perhutanan Sosial adalah untuk: 1). dapat mengurangi angka kemiskinan masyarakat sekitar hutan; 2). dapat memberikan akses legal pengelolaan kawasan hutan; dan 3). memperbaiki kondisi hutan. Penelitian-penelitian yang telah dilakukan belum memberikan perhatian pada faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan pemberdayaan pada Kelompok Perhutanan Sosial (KPS). Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan hubungan antara modal KPS dan modal fasilitator serta proses-proses pemberdayaan yang dilakukan oleh fasilitator terhadap keberdayaan KPS, sehingga dapat disusun model strategi pemberdayaan KPS. Penelitian dilakukan di 7 (tujuh) Kelompok Perhutanan Sosial di Kabupaten Buleleng Provinsi Bali dan 8 (delapan) KPS di Kabupaten Pulang Pisau, 1 (satu) KPS di Kabupaten Palangkaraya Provinsi Kalimantan Tengah yang dipilih secara purposive. Setiap KPS dipilih 30 orang anggota KPS sebagai responden. Analisis data menggunakan analisis jalur (Path Analysis). Hasil kajian menunjukkan bahwa Keberdayaan Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) berhubungan kuat dengan Modal Fisik KPS, Modal Manusia KPS, Modal Fisik Fasilitator, Modal Manusia Fasilitator dan proses pemberdayaan. Peningkatan pada modal Manusia KPS, Modal Fisik Fasilitator, Modal Manusia Fasilitator dan proses pemberdayaan akan meningkatkan keberdayaan KPS. Disisi lain, intervensi terhadap modal fisik KPS yang dilakukan dengan proses yang tidak tepat akan menyebabkan penurunan pada keberdayaan KPS. Strategi efektif untuk meningkatkan keberdayaan KPS adalah dengan melakukan peningkatan Modal Manusia KPS melalui proses-proses pemberdayaan yang tepat.

Social Forestry is a forest management system carried out by individuals, communities, or groups, on state land, communal land, customary land, or private land (individuals/households) to meet the needs of individuals/households and communities and is cultivated commercially or simply for subsistence. The Community Forestry or Social Forestry program began in the late 1970s when concerns over increasing deforestation rates raised questions about state control and its capacity to sustainably manage and protect forest resources. Poor communities around forests, overlapping forest areas, and deforestation are problems that will be resolved through Social Forestry as the government's goals through the Social Forestry program are: 1). can reduce the poverty rate of communities around the forest; 2). can provide legal access to forest area management; and 3). improve forest conditions. Previous studies have not paid attention to the factors that influence the success of empowerment in Social Forestry Groups (KPS). The research objective are to explain the relationship between KPS capital and facilitator capital and the empowerment processes carried out by the facilitator on KPS empowerment; and to develop a model of empowerment strategy for Social Forestry Groups The research was conducted on seven Social Forestry Groups in Buleleng Regency, Bali Province and eight KPS in Pulang Pisau Regency, one KPS in Palangkaraya Regency, Central Kalimantan Province which were selected purposively. For each KPS, 30 KPS members were selected as respondents. Data analysis using path analysis The results of the study show that the empowered Social Forestry Groups is strongly related to KPS Physical Capital, KPS Human Capital, Facilitator Physical Capital, Facilitator Human Capital, and the empowerment process. Increases in KPS Human Capital, Facilitator Physical Capital, Facilitator Human Capital, and the empowerment process will increase KPS empowerment. On the other hand, improper interventions in the physical capital of KPS decrease the effectiveness of KPS empowerment. Increasing human resource capacity in Social Forestry Groups (KPS) through strengthening empowerment processes can significantly increase KPS empowerment.