Pemberdayaan masyarakat dalam rangka pengelolaan kawasan konservasi melalui kaji tindak: kasus raksabumi cagar alam gunung simpang kecamatan cidaun kabupaten cianjur

Abstract

Sistem pengelolaan kawasan konservasi yang sentralistik pada kenyatannya sudah tidak bisa lagi diharapkan dapat menjaga kelestarian hutan. Diperlukan pengembangan model pengelolaan yang lebih desentralisasi, agar dapat meningkatkan efektivas pengelolaan, salah satunya dengan mengembangkan model pengelolaan dengan melibatkan partisipasi masyarakat melalui program pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi di tingkat desa seperti yang dicontohkan oleh Raksabumi. Raksabumi adalah nama organisasi lokal dari kelompok sukarelawan yang dibentuk dari dan oleh masyarakat di lima desa (Mekarjaya, Puncakbaru, Cibuluh,Neglasari dan Gelarpawitan) sekitar Kawasan Cagar Alam Gunung Simpang (KCAGS) Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur dengan tugas dan tekad utama yaitu menjaga serta memelihara hutan yang salah satu tugas rutinnya adalah patroli hutan. Tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk dapat dan mau secara mandiri berpartisipasi serta berinteraksi dengan hutan agar terjaga kelestariannya, terjadi melalui beberapa tahapan proses dan tahapan perubahan tertentu yang perlu untuk dikaji sebagai bahan pembelajaran. Disamping "keberhasilan" yang telah dicapai, ada juga timbul permasalahan baru antara lain berupa masalah internal dalam organisasi satgas Raksabumi yang harus segera ditangani agar terjadi peningkatan efektivitas tugas satgas, masalah terutama berkaitan dengan kondisi sosial ekonomi beberapa anggota satgas Raksabumi mantan perambah hutan yang tidak mempunyai lahan garapan dan tidak mempunyai pekerjaan lain sebagai sumber mata pencaharian. Tujuan akhir perubahan yang ingin dicapai dari kegiatan kaji tindak ini adalah peningkatan efektivitas dan pengembangan sumberdaya internal klien agar mampu mewujudkan pemecahan masalah sesuai dengan kapasitasnya.