Konsep diri dan kepemimpinan penyuluh keluarga berencana dalam pembinaan institusi masyarakat Pedesaan: kasus di kabupaten DT II Sumedang Propinsi Jawa Barat

Abstract

Cakupan Gerakan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) tidak hanya menyangkut masalah pembatasan kelahiran, tetapi juga menyangkut pem­binaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga. Hal ini berarti adanya kepedulian pada peningkatan sumberdaya manusia. Dalam menangani luasnya dime11.si garapan Gerakan KB tersebut, makin dirasakan akan pentingnya upaya meningkatkan kepedulian masyarakat untuk ikut berperanserta dalam pengelolaannya, sehingga program-pro­gram yang diselenggarakan itu dirasakan masyarakat sebagai bagian dari milik dan kebutuhannya sendiri. Pendekatan kemasyarakatan seperti itu akan menyangkut dua ha!: Pertama, diperlukannya petugas KB di lapangan (Penyuluh Keluarga Be­rencana) yang berkualitas; Kedua, diperlukan adanya institusi yang da­pat mewadahi keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan KB. Dalam ha! ini, Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) merupakan salah satu institusi masyarakat pedesaan yang sengaja diben­tuk untuk mewadahi partisipasi masyarakat dalam membantu tugas-tugas Penyuluh KB di lapangan. Institusi ini, di satu sisi cukup potensial un­tuk dapat membantu Penyuluh KB karena kedekatannya dengan ma.syara­kat setempat, tetapi di sisi lain, ia juga cukup potensial untuk tidak berfungsi dengan sebaiknya. Hal ini didasarkan pada kenyataan bahwa PPKBD merupakan institusi masyarakat yang bekerja secara sukarela, bukan aparat BKKBN yang digaji. Tanpa adanya pembinaan yang memadai dari Penyuluh KB, kemungkinan tidak berfungsinya PPKBD secara optimal dapat terjadi. Oleh karena itu, untuk membina dan menggalang PPKBD sehingga dapat berfungsi dengan baik, diperlukan Penyuluh KB yang berkualitas. Dalam ha! ini dibutuhkan Penyuluh KB yang memiliki konsep diri tinggi dan kemampuan kepemimpinan yang baik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Karakteristik in­dividu; (2) Konsep diri Penyuluh KB; (3) Perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan institusi masyarakat pedesaan (PPKBD); (4) Tingkat kemandirian/kematangan PPKBD; (5) Hu­bungan antara karakteristik individu dengan konsep diri Penyuluh KB; (6)Hubungan karakteristik individu dengan perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh Keluarga Berencana dalam pembinaan PPKBD; (7) Hubungan antara konsep diri Penyuluh KB dengan perilaku kepemimpinan dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan PPKBD; (8) Hubungan antara tingkat kemandirian PPKBD dengan gaya kepemimpinan Penyuluh KB dalam pembinaan PPKBD; dan (9) Hubungan antara jarak lokasi kecamatan dengan tingkat kemandirian PPKBD, peri­laku kepemimpinan, dan gaya kepemimpinan Penyuluh KB.