Analisis kinerja ekonomi dan potensi keuangan daerah kota Bogor sebelum dan selama desentralisasi fiskal

Abstract

Pelaksanaan otonomi daerah berimplikasi pada penerapan desentralisasi fiskal. Desentralisasi fiskal merupakan pelimpahan wewenang pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pada masa otonomi daerah, pengelolaan dan pembangunan daerah merupakan wewenang pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah daerah untuk menggali potensi keuangan daerah secara optimal serta memiliki keleluasaan dalam mengelola perekonomian daerah. Potensi keuangan daerah sangat berkaitan erat dengan kinerja ekonomi daerah. Kemampuan pengelolaan daerah oleh pemerintah daerah diuji pada masa desentralisasi fiskal. Pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan kebijakan yang tepat, baik dari sisi potensi keuangan maupun kinerja ekonomi daerah, sehingga meningkatkan pembangunan daerah. Kondisi geografis dapat menjadi salah satu faktor yang menentukan keberhasilan perekonomian suatu wilayah. Kota Bogor memiliki letak geografis yang sangat strategis, yaitu berdekatan dengan ibukota Negara. Pelaksanaan otonomi daerah mendorong pemerintah Kota Bogor untuk meningkatkan pendapatan dan perekonomian daerah. Pada awal pelaksanaan otonomi daerah, total pendapatan daerah mengalami peningkatan yang pesat dan pertumbuhan ekonomi yang relatif stabil. Penelitian ini bertujuan menganalisis kinerja ekonomi dan potensi keuangan daerah Kota Bogor sebelum dan selama desentralisasi fiskal. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa data time series dari tahun 1993 hingga tahun 2007 yang diperoleh dari beberapa instansi terkait. Analisis dilakukan dengan metode Two Stage Least Square (2SLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa PDRB Kota Bogor pada masa desentralisasi fiskal mengalami peningkatan, akan tetapi laju pertumbuhan ekonomi daerah pada masa itu relatif rendah dibandingkan sebelum desentralisasi fiskal. Potensi keuangan daerah Kota Bogor semakin meningkat pada masa desentralisasi fiskal. Peningkatan potensi keuangan terjadi pada seluruh komponen pendapatan daerah. Peningkatan pendapatan daerah sebagian besar disumbangkan oleh dana perimbangan yang terdiri dari dana bagi hasil dan dana transfer untuk mendukung pelaksanaan pemerintahan daerah. Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, maka kebijakan yang bisa diambil oleh pemerintah sebagai bahan pertimbangan adalah meningkatkan pendapatan daerah terutama yang berasal dari komponen PAD. Selain itu, pemerintah daerah diharapkan dapat meningkatkan perekonomian daerah dengan cara meningkatkan pengeluaran pembangunan sehingga investasi daerah pun akan meningkat.